Tim biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta polisi mundur dari jabatannya saat menduduki jabatan sipil. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (18/11/2025). Budi juga mengklarifikasi terkait status Ketua KPK Setyo Budianto, yang berpangkat terakhir Komisaris Jenderal itu telah purnatugas dari dari
Wakil Ketua Komisi II DPR Arse Sadikin Zulfikar mengatakan DPR memahami kuatnya dorongan publik agar RUU Pemilu segera dibahas. Arse meyakini, DPR dan pemerintah masih memiliki waktu yang cukup untuk membahas RUU Pemilu. Jika merujuk aturan, perekrutan anggota KPU dan Bawaslu periode berikutnya baru dimulai pada akhir 2026. Arse menambahkan
MK diminta memperkuat prinsip netralitas dan independensi dalam pelaksanaan kebijakan dan praktik pekerjaan sosial serta penanganan fakir miskin. Permohonan diajukan oleh dua warga negara, Alif Rahman dan Usyman Affan, yang merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan demokrasi yang berkualitas akibat terbukanya ruang penguasa untuk menyalahgunakan bantuan sosial ataupun pekerjaan sosial sebagai
Penolakan sejumlah kader Partai Gerindra di daerah terhadap rencana bergabungnya Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut telah sampai ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka meragukan loyalitas Budi Arie serta menyinggung kasus hukum yang pernah menyeret namanya saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi
Pertemuan sejumlah tokoh GNB dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri berlangsung di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025) siang. Dalam pertemuan tersebut, GNB menyampaikan pandangan dan harapan masyarakat mengenai Polri. Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie mengatakan komisi telah mencatat banyak masukan dari GNB. Beberapa catatan penting itu adalah mengenai bagaimana menjauhkan
Istana memastikan akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menegaskan, anggota Kepolisian Negara RI hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Saat ini, terdapat beberapa perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan di kementerian dan lembaga di luar Polri. Mereka, antara lain, Sekjen Kementerian
Anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan menjelaskan, terdapat dampak baik dan buruk dari rencana redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang rupiah. Dampak baiknya adalah lebih sederhana dan mudah dibelanjakan serta sederhana dalam pencatatan. Dampak buruknya adalah jika tidak hati-hati dalam sosialisasi dan pelaksanaan, maka akan menjadi penyebab inflasi, dan tidak
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Jakarta, Indonesia pada Kamis (13/11/2025) dini hari usai melaksanakan kunjungan kenegaraan selama satu hari di Australia. Dalam keterangannya di Sydney, Prabowo juga menyatakan kesan positif terkait seluruh rangkaian kunjungan kenegaraannya di Australia. Selama berada di Australia, Prabowo melakukan sejumlah kegiatan, antara lain pertemuan
Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda, mengatakan jangan sampai kebijakan redenominasi mengakibatkan kebingungan di masyarakat serta menimbulkan dampak sosial akibat kurangnya pemahaman. Meminimalisasi dampak penting lantaran tidak sedikit dari masyarakat adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Candra, beberapa negara
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bisa bekerja dengan baik, dan mampu menerjemahkan keinginan Presiden untuk mengubah institusi Polri ke arah yang lebih baik. Perbaikan ini, salah satunya terkait isu penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum. Ini juga terkait penangkapan para aktivis
Politikus PDI-P Guntur Romli menyatakan pihaknya hanya menerima gelar pahlawan nasional yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sembilan tokoh. Sementara, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, mereka tak menerimanya. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi ’98. Menurut Guntur, Negara/pemerintah harusnya menagih
Setelah dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (7/11/2025), Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025). Rapat perdana dihadiri lengkap oleh 10 anggota Komisi. Jimly Asshiddiqie yang merangkap sebagai Ketua Komisi, mengatakan Komisi akan engadakan rapat seminggu sekali. Di antara Waktu rapat terebut, Komisi mengadakan
