KEGIATAN

”Reshuffle Kabinet” Dinilai Belum Menjawab Tuntutan Publik

Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai dua reshuffle terakhir menunjukkan Presiden Prabowo ingin meneguhkan otoritasnya sebagai Presiden. Pengisian personel dengan ”orang-orang Presiden” ini menunjukkan Prabowo berusaha meminimalkan tokoh-tokoh yang dipandang memiliki persoalan dengan publik. Selain itu, Presiden mencoba mendapatkan persepsi publik bahwa ini adalah langkahnya untuk ”bersih-bersih”.

Selengkapnya »

Wali Kota Prabumulih Bakal Kena Sanksi Teguran Tertulis dari Kemendagri

Kemendagri akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Wali Kota Prabumulih Arlan. Arlan terbukti memutasi Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih Roni Ardiansyah tanpa melewati prosedur yang berlaku. Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya mengatakan Arlan akan diberikan sanksi teguran secara tertulis sebagai sanksi bertahap. Mahendra mengatakan sanksi ini telah

Selengkapnya »

MK Tolak Uji Formil UU TNI, Empat Hakim Beda Pendapat

Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia konstitusional meski empat dari sembilan hakim mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. MK mematahkan dalil-dalil yang diajukan para pemohon, termasuk dalil tidak adanya partisipasi publik dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam

Selengkapnya »

”Reshuffle” Bertahap ala Presiden Prabowo

Setidaknya sudah tiga kali reshuffle dilakukan Presiden Prabowo Subianto di masa pemerintahannya yang belum genap satu tahun. Satu kali reshuffle karena insiden menteri mundur dan dua kali gelombang reshuffle dilakukan menjelang satu tahun pemerintahannya. Penggantian menteri pertama kali dilakukan Presiden Prabowo di posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah

Selengkapnya »

Tim Reformasi Polri Segera Dilantik, Tokoh-tokoh Penting Diharapkan Masuk

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan tim atau komisi reformasi Polri, pelantikan segera dilakukan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantornya, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Komisi Reformasi Polri akan bekerja beberapa bulan. Salah satu

Selengkapnya »

Yusril Targetkan Draf RUU Pemilu Rampung 2026

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu rampung tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Yusril saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu di Kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (16/9/2025). Menurut Yusril, pemerintah akan menyiapkan rancangan undang-undang terkait

Selengkapnya »

Transparansi dalam Pemilu, Harus Diutamakan

Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang mengecualikan dokumen persyaratan capres-cawapres, termasuk ijazah, dari akses publik, dinilai telah mengaburkan akuntabilitas dan melanggar prinsip transparansi penyelenggaraan pemilu. Pada Selasa (16/9/2025) siang, KPU telah membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai

Selengkapnya »

Uji Formil UU TNI, Putusan MK Tentukan Masa Depan Demokrasi RI

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan lima perkara pengujian formil UU No 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang pembentukannya dinilai cacat formil oleh sejumlah pihak pada Rabu (17/9/2025). Al Araf, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, mengatakan hasil putusan akan menunjukkan apakah MK akan benar-benar menjadi pengawal konstitusi dan demokrasi ataukah MK

Selengkapnya »

Bahlil Perintahkan Anggota DPR Fraksi Golkar Peka dan Sesuaikan Penampilan

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memerintahkan kepada kadernya untuk selalu peka dan menghampiri masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Hal ini disampaikan Bahlil usai menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi Partai Golkar DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2025, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (15/9/2025). Bahlil turut menginstruksikan kader Golkar untuk

Selengkapnya »

Reformasi Polri, Istana: Tunggu Kebijakan Presiden

Desakan reformasi Polri mengemuka saat Presiden Prabowo menerima kunjungan dari para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), di Istana Kepresidenan, Jakarta, 11 September 2025 lalu. Terkait rencana reformasi itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro turut memberikan tanggapan. Ia menyatakan, rencana reformasi Polri tengah dibahas dan bukan menjadi usulan dari pihak

Selengkapnya »

Pilih Damai, TNI Batal Proses Hukum Ferry Irwandi

Mabes TNI membatalkan niat melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke kepolisian. Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya mengurungkan niat pelaporan tersebut dan memutuskan berdamai dengan Ferry Irwandi. Alasannya, agar tidak ada lagi gejolak dan konflik di masyarakat. Selain itu, pembatalan juga

Selengkapnya »
Search