Juru bicara Anies, Sahrin Hamid menjelaskan, sampai saat ini, Anies belum memutuskan apa pun terkait rencana membuat partai politik atau ormas. Menurut Sahrin, Anies memahami rumitnya mendirikan parpol sebagai badan hukum serta parpol sebagai peserta pemilu. Sahrin mengungkapkan, parpol yang akan didirikan oleh Anies akan menjadi alat perjuangan serta instrumen
Data final yang dihimpun dari KPU menunjukkan, terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang mendaftar. Rinciannya, di 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota. Anggota KPU, Idham Holik, menuturkan, perpanjangan pendaftaran akan dimulai sejak Senin (2/9/2024) hingga Rabu (4/9/2024). Idham menambahkan
Pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 dari jalur perseorangan ke KPU Jakarta, Kamis (29/8/2024) malam. Seusai menyerahkan syarat pencalonan ke KPU Jakarta, Dharma menyampaikan terima kasih atas dukungan dari rakyat Jakarta sehingga pasangan Dharma-Kun bisa menjadi mendaftar sebagai calon gubernur-calon
Sebelum PDI-P memutuskan mengusung kader sendiri, yakni Jeje Wiradinata-Ronal Sunandar Surapradja untuk Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat, PDI-P mempertimbangkan sejumlah figur yang diusulkan masyarakat seperti Anies Baswedan, Susi Pudjiastuti, dan Sandiaga Uno, serta kader PDI-P lainnya, Ono Surono. Secara terpisah, Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid mengatakan, Anies menolak tawaran
Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Siswono mendaftarkan diri untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2024, pada Rabu (28/8/2024). Menurut Kamil, koalisi yang besar yang mendukungnya dapat mendorong program yang besar pula. Dengan demikian, program-program yang disampaikan saat masa kampanye dapat terwujud dalam lima tahun
Putusan MK yang melonggarkan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur parpol membuat sejumlah parpol berupaya memaksimalkan peluang untuk menang. Ditambah situasi politik yang berbeda di setiap daerah, membuat parpol anggota KIM ataupun KIM Plus tidak bisa sepenuhnya mengusung bakal pasangan calon yang sama di sejumlah daerah. Partai Golkar, yang
Sehari menjelang pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Senin (26/8/2024), partai-partai politik terus merampungkan perumusan rekomendasi dukungan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah. Sejumlah partai politik yang sebelumnya tidak bisa mengusung kandidat sendiri lantaran terhalang ambang batas pencalonan kini memutuskan untuk mengajukan kandidat di
PDI-P urung mengumumkan Anies Rasyid Baswedan-Rano Karno untuk Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024, pada Senin (26/8/2024). Padahal, Anies sudah tiba di Kantor DPP PDI-P sekitar pukul 11.00. Kompas juga mendapatkan sebuah foto yang menunjukkan Anies sudah bertemu dengan Rano di sebuah ruangan di DPP PDI-P. Megawati dalam pidatonya di sela-sela
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan mengumumkan bakal calon kepala daerah untuk kabupaten/kota dan gubernur untuk gelombang ketiga pada Senin (26/08/2024) pukul 12.30 WIB. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, saat dihubungi di Jakarta, membenarkan bahwa Anies akan ke kantor DPP PDI-P pada Senin siang. Dukungan pada Anies
Wapres Amin menyampaikan menerima keputusan Muktamar PKB dalam pidatonya saat acara penutupan Muktamar PKB, di Denpasar, Bali, Minggu (25/8/2024). Sebelum menyampaikan menerima amanat menjadi Ketua Dewan Syura, Ma’ruf menceritakan dirinya berniat menikmati hari tua dengan kembali ke pesantren mengurus santri setelah tak lagi menjabat Wakil Presiden pada Oktober mendatang. Namun,
KPU RI menetapkan perolehan suara dan jumlah kursi partai hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI 2024. Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan, konversi perolehan suara menjadi jumlah kursi yang didapatkan di parlemen dilakukan menggunakan metode sainte lague. Dari penghitungan yang dilakukan, KPU RI menetapkan jumlah kursi masing-masing partai politik
Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, DPR tetap dianggap mengangkangi konsitusi meski telah menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, revisi PKPU harus melalui persetujuan DPR dan pemerintah terlebih dahulu. Dia menyebut KPU memiliki
