Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum yang membahas penyesuaian peraturan KPU (PKPU) berlangsung dengan tensi tinggi pada Selasa (31/10/2023) malam. Penyesuaian PKPU diperlukan setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 90/PUU- XXV/2023, yang memberikan kesempatan bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun yang terpilih lewat
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023). Presiden Jokowi berharap para penjabat kepala daerah lebih mudah dalam membuat kebijakan dengan pertimbangan teknokratis. Hal ini karena para penjabat kepala daerah tidak memiliki beban politik karena tidak keluar ongkos seperti halnya kepala
Saat ini, KPU sudah memasuki tahap finalisasi daftar calon tetap (DCT) DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Penetapan DCT Pemilu 2024 ini akan diselenggarakan pada 3 November 2023. Memberikan persetujuan untuk memublikasikan daftar riwayat hidup kepada KPU merupakan bentuk transparansi calon pejabat publik, sekaligus menunjukkan komitmen parpol untuk menciptakan
Presiden mengajak makan siang ketiga bakal capres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023) siang. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmennya untuk tidak berpihak pada Pemilihan Presiden 2024 saat para bakal calon presiden menyinggungnya dalam makan siang dengan Presiden. Menurut Anies, saat makan
Sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Penyelamat Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak Komisi III DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti persoalan Putusan MK Nomor 90/PUU-X/2023. Anggota komite tersebut, R. Adi Prakoso dan rekan-rekannya menilai, putusan itu merupakan bagian dari skenario untuk memasangkan putra Presiden Joko Widodo dengan bakal
Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menyatakan, dirinya tetap menghormati Presiden RI Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming, yang punya pilihan politik berbeda. Hal ini dikatakan Ganjar Pranowo saat ditemui di Miftahul Ulum Islamic boarding school in Jakarta, Minggu (29/10/2023). Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa
Hasil pemeriksaan kesehatan tiga bakal calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) untuk konstentasi Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Jumat (27/8/2023), pukul 14.00. Pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD pada Kamis (26/10/2023). Sementara itu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
PDI-P buka suara mengenai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang resmi menerima pinangan Prabowo Subianto sebagai bakal cawapres. Momen pendaftaran Gibran dan Prabowo ke KPU seiringan dengan rapat rutin Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang selalu digelar pada Rabu tiap pekannya. Tak biasanya, rapat kemarin dihadiri lengkap
KPU RI akhirnya memutuskan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pilpres, agar sesuai dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya, KPU menutup pintu penyesuaian norma melalui revisi PKPU, sehingga hanya menyurati partai politik agar mematuhi putusan MK di atas yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Terkini, KPU sudah
Bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melakukan serangkaian kegiatan deklarasi di Gelora Bung Karno sekaligus pendaftaran di KPU pada Rabu (25/10/2023). Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika kegiatan itu menimbulkan kemacetan (24/10/2023).
Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berterima kasih atas dukungan yang diberikan Partai Solidaritas Indonesia kepada dirinya dan Gibran Rakabuming sebagai pasangan capres-cawapres. Menurut Prabowo, PSI memang sudah seharusnya mendukung dirinya dan Gibran. Pasalnya, PSI dipimpin oleh adik kandung Gibran, yakni Kaesang Pangarep.
PDI-P dinilai baru bisa menunjukkan sikap politiknya secara tegas terhadap Gibran Rakabuming Raka, jika mereka kembali memenangkan Pemilu dan Pilpres 2024. Menurut pengamat politik, Jannus TH Siahaan, PDI-P kemungkinan tidak bakal memperlihatkan sikap perlawanan terbuka terhadap Gibran dengan memecatnya dari keanggotaan partai. Sebab, PDI-P menyadari betul Gibran masih mengantongi dukungan dari kader, simpatisan, serta relawan di luar partai. Jika PDI-P bertindak keras terhadap Gibran, diperkirakan mereka justru dirugikan karena kehilangan dukungan politik dari kader serta simpatisan.
