Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, Minggu (22/9/2024), meminta agar pemerintah dan DPR membatalkan serta meninjau kembali tiga rancangan undang-undang atas perubahan undang-undang yang sudah disetujui menjadi undang-undang. Ketiganya adalah RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, dan RUU Imigrasi. Isnur menilai tiga RUU yang
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah mengetahui siapa saja kader Golkar yang menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (12/9/2024). Hanya saja, Agus tidak membeberkan siapa saja kader Golkar yang menjadi menteri Prabowo. Saat ditanya lebih jauh terkait siapa
Sepanjang Senin-Rabu (10-12/9/2024), Baleg DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan tiga RUU hingga disepakati dalam pembicaraan tingkat I untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Ketiga RUU merupakan usul inisiatif DPR, terdiri dari RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan RUU Keimigrasian. Setiap RUU dibahas dalam waktu sehari dengan menghabiskan
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, mengatakan KPU perlu menerima kembali pendaftaran calon kepada daerah di sejumlah daerah yang pada masa perpanjangan pendaftaran ditemukan ada bakal kandidat pilkada yang ditolak mendaftar (12/9/2024). Menurut dia, ketentuan soal penerimaan kembali pendaftaran calon kepala daerah itu dituangkan KPU dalam surat dengan Nomor 2038/PL/02/2-SD/06/2024, yang
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum bisa memastikan rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, saat ini Prabowo masih fokus menyusun nama menteri-menteri yang akan membantu di kabinetnya (12/9/2024). Dasco mengungkapkan saat ini Prabowo belum menentukan pertemuan dengan siapa pun, termasuk Megawati Soekarnoputri. Maka dari itu,
Peneliti dan Manajer Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengatakan pemilihan ulang pada 2025 menghadirkan konsekuensi logis yang harus dibahas oleh DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menurut Arfianto, pemilihan ulang memang menciptakan konsekuensi, yakni salah satunya kemungkinan pilkada yang tidak serempak. Namun, menurut dia, itu lebih baik dibandingkan
Baleg DPR dan pemerintah menyelenggarakan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Keimigrasian, pada Rabu (11/9/2024). Rapat membahas RUU Keimigrasian yang merupakan revisi ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu poin revisi yang disepakati ialah terdapat pada Pasal 16 soal klasifikasi orang yang tidak boleh bepergian ke luar
Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, mengatakan, Prabowo dan timnya tengah menggodok jumlah anggota kabinet, nomenklatur, dan teknis lainnya (11/9/2024). Namun, diskusi soal peran PKB di pemerintahan mendatang sudah dilakukan. Huda tak ingin berandai-andai berapa jumlah kursi menteri yang bakal ditempati kader PKB. Menurut Huda, Prabowo ingin menyelesaikan komposisi kabinet sebelum
Menjelang pelantikan presiden terpilih 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dikabarkan mulai memanggil sejumlah tokoh yang dibidik untuk menjadi Menteri. Prabowo bersama Gibran semakin serius menggodok nama-nama tokoh yang akan masuk kabinet. Di sisi lain, partai-partai politik pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju juga mulai mengajukan nama dan beberapa portofolio
Pertemuan antara Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipastikan bakal terlaksana. Kepastian pertemuan antara ketua umum partai itu disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Puan juga menyatakan pertemuan tersebut akan terlaksana namun tak menyebutkan rinci kapan
Komisi II DPR RI, KPU, Kemendagri, Bawaslu dan DKPP bersepakat untuk menggelar Pilkada kembali 2025, jika pilkada suatu daerah dimenangkan kotak kosong. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Selasa (10/9/2024) malam dan menjadi kesimpulan sementara untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya bersama KPU, Kemendagri,
Baleg DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan dan sekaligus rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU Wantimpres di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024). Sebelum persetujuan untuk membawa RUU Wantimpres ke rapat paripurna, terjadi pembahasan atas beberapa usulan pemerintah. Kedua pihak sepakat untuk mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Wantimpres RI, bukan Dewan Pertimbangan
