Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melihat, saat ini ada ketimpangan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Padahal, AI selama beberapa dekade mendatang dinilai Gibran akan menjadi salah satu penentu kekuatan ekonomi. Sorotannya tersebut disampaikan saat berpidato dalam sesi ketiga forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di
Ulama-ulama berkumpul memementahkan hasil rapat harian Syuriyah PBNU mendesak Yahya Cholil Staquf mundur dari kursi Ketua Umum. Pertemuan digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11/2025) malam. Silaturahmi ulama ini yang dihadiri sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatra Utara.
Jajak pendapat Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 10-13 November 2025 menangkap dukungan publik terhadap penguatan peran perempuan dalam politik. Sembilan dari 10 responden menilai keterwakilan minimal 30 persen perempuan di jajaran pimpinan AKD adalah hal penting. Publik juga meyakini langkah penguatan peran perempuan ini akan diikuti komitmen fraksi-fraksi di DPR.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, Kamis (20/11/2025), mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus berhati-hati saat mengirim pasukan perdamaian di Gaza. Apalagi, situasi politik di kawasan tersebut masih tidak kondusif dan berpotensi berisiko besar bagi Indonesia. Ia melihat indikasi adanya intervensi dari
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan Kapolri menarik Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono kembali ke lingkungan Polri (20/11/2025). Trunoyudo mengatakan, penarikan perwira tinggi tersebut merupakan bentuk komitmen dan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Trunoyudo, pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat tersangka baru dalam dugaan suap untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada Kamis (20/11/2025) malam. Dua tersangka di antaranya adalah Wakil Ketua dan anggota DPRD periode 2024-2029 yang mengatur besaran imbalan dari jatah anggaran pada pokok-pokok pikiran yang
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/11/2025), mengatakan, seusai mengesahkan RKUHAP, Komisi III berencana membahas RUU Penyesuaian Pidana pada pekan depan. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai usul inisiatif DPR. Habiburokhman melanjutkan, jika masa sidang tahun ini sudah selesai
Banyak pihak menyatakan kekecewaannya terhadap pengesahan UU KUHAP, karena masih berpolemik dan kontroversi yang menyertainya. Hal ini terutama terkait dengan sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut yang justru dianggap menjadi ancaman bagi siapa saja yang terjerat kasus pidana. Salah satu kritik yang diangkat oleh kelompok masyarakat sipil adalah masih jauhnya proses
Ketua DPR RI Puan Maharani merespons adanya laporan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap anggota Komisi III DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait proses pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Puan mengatakan, Komisi III telah menjelaskan secara terbuka dalam rapat paripurna bahwa pembahasan RUU KUHAP melewati
Beberapa pihak yang memastikan akan mengajukan uji konstitusionalitas KUHAP baru ke MK, di antaranya organisasi advokat DPN Peradi dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat sipil adalah kewenangan penangkapan di tahap penyelidikan. Pengacara senior Luhut MP Pangaribuan, yang juga Ketua Umum DPN Peradi, menilai
Menpan dan RB Rini Widyantini mengatakan pihaknya menghormati Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi menduduki jabatan sipil. Pemerintah akan mengidentifikasi posisi mana saja yang relevan dengan kompetensi anggota dan tugas pokok serta fungsi kepolisian, terutama jabatan yang terkait dengan keamanan atau pengamanan. Kemenpan dan RB akan segera berkoordinasi dengan
Polri membentuk tim kelompok kerja atau Pokja khusus guna melakukan kajian cepat agar putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, tidak menimbulkan multitafsir. Kajian dibutuhkan karena implementasi putusan ini berkaitan dengan banyak kementerian/lembaga lain. Tim Pokja ini juga ditugaskan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai kementerian
