Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa menjelaskan, saat ini aturan mengenai pemilu, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, partai politik, serta pemilihan kepala daerah, masih memiliki undang-undang sendiri. Oleh karena itu, nantinya tidak menutup kemungkinan saat membahas RUU Pemilu pada awal tahun 2026 akan dilakukan metode kodifikasi terhadap
PDI-P menegaskan perombakan kabinet atau reshuffle yang menyasar kader PDI-P tidak memengaruhi hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, partainya selalu memandang perombakan kabinet sebagai kewenangan penuh kepala negara. Perombakan Kabinet Merah Putih beberapa waktu
Di tengah upaya reformasi kepolisian yang dicanangkan pemerintah, Polri ternyata terlebih dahulu membentuk Tim Transformasi Reformasi Kepolisian. Sebagian kalangan merespons negatif pembentukan Tim Transformasi Reformasi Kepolisian yang seluruhnya dari internal Polri. Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis anggapan Tim Transformasi Reformasi Kepolisian bakal bertentangan dengan Komite
Terkait kasus keracunan makanan program MBG yang berulang di Jawa Barat, sejumlah kalangan mendorong moratorium dan penegakan hukum atas masalah tersebut. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, misalnya, menilai perlu ada moratorium sementara untuk mengevaluasi program MBG. Menurut dia, pemerintah perlu lebih selektif dalam menjalankan program MBG. Hal itu
Pada Jumat (19/9/2025), ratusan warga demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Dalam demonstrasi itu, mereka menyampaikan 13 tuntutan, salah satunya agar DPC Gerindra Pati memecat Sudewo dari Partai Gerindra. Usulan itu lantas dirapatkan oleh anggota DPC Gerindra Pati pada Senin dan Selasa (22-23/9/2025). Juru Bicara DPC
Seusai Rapat Paripurna penetapan prolegnas, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menekankan dorongan untuk membahas RUU yang menjadi perhatian publik, termasuk di dalamnya RUU Pemilu (23/9/2025). Dia menyatakan, kepastian pembahasan ini akan melihat dinamika nanti pada 2026. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyerahkan sepenuhnya keputusan pembahasan RUU Pemilu kepada Pimpinan
Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo, disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan dukungannya terhadap Agus meskipun berasal dari eksternal partai. Rommy membenarkan, salah satu alasan memilih Agus adalah pengalamannya menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju
Kepala Staf Kepresidenan M Qodari di Jakarta, Senin (22/9/2025), tidak menampik bahwa rencana kebijakan kenaikan gaji ASN ada di dalam Lampiran Perpres Nomor 79/2025 sebagai pemutakhiran rencana kerja pemerintah yang dibuat pada 30 Juni 2025. Namun, hingga saat ini kebijakan itu belum bisa dipastikan. Apalagi, Kementerian PAN-RB pernah memberikan penjelasan
Kepala Staf Kepresidenan M Qodari mengakui, belum memiliki informasi lengkap mengenai perkembangan pembentukan tim reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, menurut dia, perwujudan rencana itu hanya tinggal menunggu waktu. Sebab, ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa reformasi Polri sudah mulai berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan
Warga Palestina menyambut keputusan Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal yang secara resmi mengakui negara Palestina pada Minggu (21/9/2025). Langkah ini dipandang sebagai penegasan eksistensi mereka setelah hampir dua tahun dilanda perang antara Hamas dan Israel. Inggris dan Kanada menjadi negara G7 pertama yang mengakui Palestina, bersama Australia. Mohammed Abu Khousa,
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, pihaknya bakal membahas sungguh-sungguh pembahasan RUU Pemilu (21/9/2025). Komisi II, lanjutnya, menaungi urusan pemilu sehingga dianggap sebagai keputusan yang tepat. Sebelum diputuskan diusulkan oleh Komisi II DPR, RUU Pemilu sempat diputuskan akan diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Menurutnya, hal itu
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengungkapkan syarat bagi para kepala daerah yang ingin bepergian ke luar negeri. Benni mengatakan, jika ada kepala daerah yang ingin pergi ke luar negeri, harus memastikan daerahnya dalam kondisi aman dan kondusif terlebih dahulu. Benni menjelaskan, kepala daerah dan para pejabat daerah memang sempat dilarang bepergian
