Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengharapkan ada dokumen tindak lanjut bersama, misalnya ’kesepakatan Magelang’, sebagai dokumen yang memuat sejumlah tindak lanjut baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dokumen kesepakatan bersama bisa menjadi panduan bersama. Dengan demikian, ketika para menteri dan para pemangku

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan bahwa para kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan yang tidak hadir dalam kegiatan retreat dapat mengikuti orientasi gelombang kedua. Tito mengatakan, kepala daerah yang absen dalam retreat akan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang perkaranya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tito menginformasikan bahwa MK telah memutuskan untuk

Orientasi kepala daerah (retret) tidak lagi menyisakan drama dari kepala daerah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) setelah memasuki hari keempat pada Senin, 24 Februari 2025. Memasuki hari keempat, para kader PDI-P yang sebelumnya menunda kepesertaan mereka kemudian berbondong-bondong mengikuti retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah,