Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi membatalkan program kebijakan yang membuat gaduh masyarakat. Dia kini membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram. Sementara sebelumnya, Prabowo juga pernah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Pembatalan itu pertama kali disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa perekrutan ahli siber dari sipil sebagai bagian dari satuan siber sudah mulai dilaksanakan. Panglima Agus mengaku, sudah merekrut sejumlah ahli siber yang dulunya seorang peretas atau hacker sebagai tentara siber. Mereka ditempatkan di satuan siber yang dibentuk TNI. Hal ini disampaikan Panglima
Mahkamah Konstitusi memutuskan hanya 20 perkara dari 158 perkara yang pemeriksaannya lanjut ke tahap pembuktian lanjutan. Pemeriksaan sebanyak 138 perkara lainnya kandas atau terhenti karena beberapa alasan. MK juga mengeluarkan penetapan untuk 27 perkara yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemohon dan sembilan perkara yang gugur, serta menyatakan 97 perkara
Komisi II DPR RI dan Kemendagri tidak secara resmi menetapkan tanggal pelantikan kepala daerah tahap pertama hasil Pilkada serentak 2024. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya memilih memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menetapkan tanggal, karena mengedepankan prinsip kehati-hatian. Rifqinizamy menekankan bahwa mayoritas anggota Komisi II meyakini usulan
Peluncuran DeepSeek diikuti rilis kecerdasan buatan (AI) terbaru oleh Alibaba dan ByteDance, sesama perusahaan dari China. Sementara OpenAI berusaha mengungguli dengan mengeluarkan dua produk baru. Dua produk baru ChatGPT itu adalah peranti penelitian mendalam (deep research) yang disertakan di ChatGPT dan AI untuk sektor bisnis yang disebut Cristal. Keduanya diluncurkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan daftar belanja yang harus dipangkas oleh setiap kementerian/lembaga agar tercipta efisiensi anggaran. Namun, tidak semua kementerian/lembaga ternyata terkena efisiensi. Di antaranya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berbeda dengan DPR dan MPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkena efisiensi anggaran, dari pagu anggaran
Pemerintah melalui Kemendagri membatalkan rencana pelantikan kepala daerah secara bertahap yang sebelumnya dijadwalkan mulai 6 Februari 2025. Kemendagri bersama penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, akan menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/2/2025). Menurut Mendagri, rapat tersebut akan membahas penetapan tanggal baru pelantikan kepala daerah
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri yang digelar di Jakarta, Kamis (30/1/2025). Presiden memberikan pengarahan yang sebagian terbuka untuk publik. Arahan terbuka itu berlangsung sekitar 10 menit, sedangkan pengarahan tertutup mencapai dua jam. Presiden mengingatkan agar TNI dan Polri untuk selalu mengoreksi diri dan menjaga kedisiplinan.
DeepSeek, model asisten AI (artificial intelligence)asal China, mengguncang dunia. Dengan modal yang lebih efisien, ia memukul saham perusahaan teknologi ternama. Inovasi teranyar adalah DeepSeek R1 dan V-3 yang diluncurkan akhir 2024. Versi terbaru ini mampu menjawab berbagai pertanyaan pengguna. Kemampuannya mirip asisten AI yang sudah lebih dulu hadir, seperti ChatGPT
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevry Sitorus, mengatakan niat untuk merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada sudah ada karena PDI-P merasa memang perlu banyak perbaikan di kedua UU tersebut (29/1/2025). Menurut Deddy, tahun 2025 merupakan waktu tepat untuk mengawali revisi dua UU tersebut sehingga proses revisi tidak
KPK masih mendalami keterkaitan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz dengan tersangka kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, Harun Masiku. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto meminta seluruh pihak menunggu informasi terbaru dari penyidik, lantaran penggeledahan rumah pribadi Djan Faridz yang berlokasi di Jalan Borobudur
Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus segera dimulai. DPR tidak perlu menunggu pembicaraan dengan pemerintah untuk memulai revisi kedua UU yang telah masuk dalam Prolegnas prioritas 2025 tersebut. Menurut Lucius, revisi UU Pemilu dan
