Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul jauh dalam hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilpres 2024. Menurut data penghitungan sementara Sirekap KPU per Selasa (5/3) pukul 06.00 WIB, Prabowo-Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.363.105 suara atau 58,82 persen. Perolehan itu terpaut jarak yang cukup
Wacana penggunaan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi perdebatan di DPR RI. Saat ini publik tengah menantikan keseriusan DPR RI dalam menggulirkan hak angket setelah sekian lama melempar wacana. Keseriusan DPR RI dalam merealisasikan wacana ini akan terlihat saat menggelar rapat paripurna masa sidang
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku telah melakukan verifikasi terhadap dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebelumnya, dugaan ini mencuat karena jumlah perolehan suara PSI di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tercatat jauh lebih besar dibandingkan perolehan suara yang dicatat lewat formulir C.Hasil.plano di banyak TPS. Ketua Bawaslu RI Rahmat
Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg 2024 mencapai 2.404.199 atau 3,13 persen. Ini merujuk pada hasil penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam situs pemilu2024.kpu.go.id hingga Senin (4/3/2024) pukul 06.00 WIB. Sementara, PDI Perjuangan unggul menurut real count terkini. Partai pimpinan Megawati
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembuat undang-undang mengubah angka ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional di pemilihan umum dinilai belum cukup menjawab masalah proporsionalitas sekaligus memperkuat prinsip penyederhanaan partai politik. DPR harus membuka proses pembahasan yang partisipatif dalam menentukan angka ambang batas parlemen. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 belum sepenuhnya selesai meskipun pencoblosan telah dilaksanakan. Hal ini disampaikan Anies menanggapi adanya wacana pembentukkan koalisi besar agar seluruh partai berada di koalisi pemerintahan ke depan. Anies memastikan bahwa partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada pilpres 2024, yaitu Nasdem, PKB
Sirekap KPU per Minggu (3/3/2024) pukul 19.00 menunjukkan, PPP memperoleh 3.081.121 suara atau 4,01 persen dari suara sah sementara, sedangkan PSI memperoleh 2.043.418 suara (3,13 persen). Lonjakan suara PSI disorot Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy. Ada kenaikan drastis suara PSI pada 1 Maret pada pukul 17.00 dan pukul 19.00. Hanya
Dalam putusan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang (29/2), MK memutuskan Pilkada harus digelat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Keputusan untuk melaksanakan Pilkada pada
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur masih dikaji hingga pemerintahan berjalan di sana. Ia mengatakan pengkajian akan dilakukan terus hingga pemerintahan telah berpindah ke IKN. Saat ini, Maruli mengatakan TNI AD tengah
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Penghapusan ini membawa angin segar bagi partai-partai kecil yang selama ini tergopoh-gopoh untuk menembus “Senayan” lantaran terkendala ambang batas. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa norma Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk sepanjang masa. Hal ini dikatakan Hasto dalam sebuah acara di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024). Hasto lantas mengungkapkan temuan yang berindikasi kecurangan Pilpres 2024. Ia mengaku mendapatkan informasi baru mengenai dugaan kecurangan, khususnya pada sistem informasi
RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada sebenarnya telah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR, akhir November 2023. Melalui RUU itu, DPR mengusulkan percepatan Pilkada Serentak, menjadi bulan September 2024. Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, saat dihubungi dari
