Sebanyak 481 kepala daerah terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan keterangan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, pelantikan kepala daerah akan digelar pada Kamis lusa, 20 Februari 2025. Pelantikan akan digelar pukul 10.00 WIB. Jelang pelantikan mereka, 481 kepala daerah terpillih mengikuti latihan baris berbaris
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menanggapi aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” yang digelar mahasiswa di berbagai daerah. Ia menilai bahwa mahasiswa seharusnya lebih fokus pada peningkatan intelektual dan memahami kebijakan secara komprehensif. Fauzan juga membantah anggapan bahwa efisiensi anggaran pemerintah akan berdampak pada pemangkasan beasiswa pendidikan. Fauzan memastikan
DPR RI bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa (18/2/2025) hari ini. Dibawanya RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba ini disepakati dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk pengambilan
Seribu mahasiswa yang tergabung dalam aksi Indonesia Gelap menggelar protes di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) sore. Aksi Indonesia Gelap ini ini diikuti mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka mengajukan 13 tuntutan berbagai isu terkait program dan kebijakan pemerintah yang
Kemendagri mengumpulkan 481 kepala daerah terpilih di Monas, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025) pagi ini. Menurut rencana, Kemendagri akan menggelar pengarahan kepada para kepala daerah yang segera dilantik itu sebagai persiapan untuk pelantikan serentak yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025). Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto
Peneliti politik dari BRIN Wasisto Raharjo Jati, berpandangan, keputusan Partai Gerindra kembali mencalonkan Prabowo adalah untuk menghemat energi politik agar tidak teralihkan sebelum Pemilu 2029. Di sisi lain, kandidasi Prabowo tak terlepas dari wacana koalisi permanen dari partai pendukung pemerintah saat ini, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ini seolah
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal pembentukan poalisi Permanen. Hal ini disampaikan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis (16/2/2025). Raja Juli mengatakan, koalisi permanen akan menjamin pelaksanaan visi-misi pemerintahan Prabowo berjalan mulus, tanpa interupsi politik yang mengganggu. Sebelumnya, Prabowo Subianto
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebut retret atau pembekalan terhadap 505 kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, akan dihadiri mantan Presiden RI. Meski demikian, Bima Arya enggan mengungkap siapa sosok mantan presiden tersebut dan meminta publik menunggu. Bima hanya mengatakan, mantan presiden itu akan diminta menyampaikan arahan kepada
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Badan Pengelola (BP) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Hal ini disampaikan Prabowo pada saat mengisi acara dalam di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, secara virtual. Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan
Presiden RI Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra untuk periode lima tahun mendatang. Prabowo lantas mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader partainya. Hal ini ditulis Prabowo lewat akun media sosial Instagram-nya, @prabowo, dikutip Jumat (14/2/2025). Prabowo berjanji akan menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab demi
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memaparkan alasan mengapa sumber pembiayaan Orientasi Kepala Daerah 2025 (retret) berubah dari yang sebelumnya sharing dengan APBD menjadi sepenuhnya ditanggung Kementerian Dalam Negeri. Bima mengatakan, model pembiayaan sharing sebenarnya ide dari pemerintah daerah sendiri. BPSDM Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah agar biaya pembekalan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah untuk periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, di Banda Aceh (12/2/2025). Pelantikan lebih awal di Aceh ini sesuai dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
