Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut anggaran setiap kementerian dipotong sebesar 5 persen untuk bantuan sosial (bansos). Menurut Ganjar, anggaran kementerian/lembaga yang berasal dari APBN memang perlu dikontrol oleh parlemen, dan dilakukan pengawasan terhadap anggaran belanja tersebut. Pengawasan juga akan meminimalisir

Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, mengatakan jika bansos barang terus menerus digelontorkan dan menghabiskan anggaran ratusan triliun, maka akan berpotensi terjadi inefisiensi pengelolaan APBN karena akan menimbulkan kerawanan praktik koruptif pada tahap pengadaan barangnya dan pada tahap penyalurannya. Maftuchan menilai sebenarnya pemerintah lebih baik memberikan