Kementerian Komdigi telah mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan Short Message Service atau SMS penipuan melalui mobile blaster atau fake BTS. Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kasus ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan yang dikirim bukan oleh operator
Wamendagri, Bima Arya, mengatakan retreat kepala daerah gelombang II akan digelar setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Bima menuturkan, peserta retreat gelombang II adalah kepala daerah yang tidak hadir di retreat pertama karena gugatan di MK. Bima melanjutkan, untuk kepala daerah yang menunggu hasil pemungutan suara ulang (PSU), nantinya akan melaksanakan
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan pihaknya telah menyurati 24 KPU daerah, termasuk KPU provinsi yang di daerahnya diminta untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU), dalam rapat koordinasi di Jakarta, pada Senin (3/3/2025). Agenda utama dalam rapat koordinasi itu adalah pembahasan teknis penyelenggaraan PSU di 24 daerah dimaksud. Dalam rapat koordinasi
Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menggelar PSU di 24 daerah itu hampir Rp 1 triliun. Dalam hal pendanaan, delapan pemerintah daerah menyatakan mampu membiayai PSU, sementara 16 pemda lainnya tidak sanggup atau masih membutuhkan bantuan dana. Daerah yang kesulitan anggaran untuk PSU adalah Provinsi Papua; Kabupaten Kepulauan Talaud, Buru, Pulau
Serangkaian kritik diungkapkan para anggota Komisi II DPR dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri (27/2/2025). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, bahkan menilai kontestasi elektoral kali ini gagal. Tak hanya karena puluhan daerah harus mengulang pemungutan suara, tetapi juga karena lebih dari separuh daerah mengajukan
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah pada hari terakhir rangkaian retret kepala daerah di Akademi Militer, Kabupaten Magelang, Jumat (28/2/2025). Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Akademi Militer Magelang ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menegaskan komitmen
MK diketahui telah membatalkan kemenangan istri Yandri pada Pilkada Serang, dan memerintahkan KPU Kabupaten Serang, Banten, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di semua tempat pemungutan suara (TPS). MK menemukan keterlibatan Mendes Yandri melakukan cawe-cawe untuk memenangkan Ratu yang maju sebagai Calon Bupati Serang berpasangan dengan Muhammad Najib Hamas. Merespons
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengharapkan ada dokumen tindak lanjut bersama, misalnya ’kesepakatan Magelang’, sebagai dokumen yang memuat sejumlah tindak lanjut baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dokumen kesepakatan bersama bisa menjadi panduan bersama. Dengan demikian, ketika para menteri dan para pemangku
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/2/2025), mengatakan, jika melihat banyaknya putusan MK yang mendiskualifikasi calon kepala daerah, ini berarti ada masalah sejak dari pencalonan. Jika benar KPU sampai bisa dibohongi oleh calon peserta pilkada, kata Doli, ada persoalan
Juru Bicara PDI-P Ahmad Basarah memastikan partainya tidak memiliki persoalan atau permasalahan tertentu dengan Presiden Prabowo Subianto. Basarah pun menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retreat di Magelang. Meski begitu, pihaknya menyadari ada pihak-pihak yang ingin merusak hubungan baik
Mendagri Tito Karnavian mengumumkan bahwa para kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan yang tidak hadir dalam kegiatan retreat dapat mengikuti orientasi gelombang kedua. Tito mengatakan, kepala daerah yang absen dalam retreat akan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang perkaranya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tito menginformasikan bahwa MK telah memutuskan untuk
Mahkamah Konstitusi, Senin (24/2/2025), di Jakarta, membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari 40 perkara yang sudah dibacakan putusannya, sebanyak 25 daerah harus melaksanakan pemungutan suara ulang, baik di semua tempat pemungutan suara maupun yang sebagian saja. Dari sebanyak 25 putusan MK yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
