Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan pada hari kedua (9/3/2025)pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pengganti untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, baru dua KPU daerah yang menerima pendaftaran pasangan calon pengganti. Kedua daerah itu adalah Provinsi Papua dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada hari kedua pendaftaran
DPR RI menyatakan kesiapan untuk memprioritaskan anggaran penanganan banjir, khususnya di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta (7/3/2025). Selain itu, DPR siap membantu relaksasi anggaran kepada pemerintah
Menhut sekaligus Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengeklaim honor yang akan dibayarkan kepada anggota Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 tidak memakai APBN. Raja mengatakan, OMO FOLU didanai oleh negara mitra. OMO FOLU menjadi perbincangan di publik lantaran banyak kader PSI yang
KPU juga sudah menetapkan tahapan dan jadwal PSU sebagai tindak lanjut putusan MK. Bagi 12 daerah yang harus menggelar PSU dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru, KPU menetapkan tahapan dimulai dengan pengumuman pendaftaran calon yang berlangsung 4-7 Maret 2025. Tahapan dilanjutkan pendaftaran pasangan calon atau pergantian
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam pernyataan bernada seksis yang dilontarkan anggota DPR RI Ahmad Dhani, karena dinilai telah melecehkan perempuan, merendahkan martabat Indonesia, dan juga bersifat rasis. Hal ini disampaikan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Menurut dia, pernyataan bersifat seksis ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk
Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 mengenai Indeks Demokrasi 2024, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai skor 6,44 dari skala tertinggi 10. Raihan itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-59 dari total 167 negara. Dari lima dimensi yang diukur, skor terendah Indonesia ada pada ranah budaya politik (5,00) dan kebebasan sipil
PSU di daerah-daerah yang didahului dengan kampanye atau debat terbuka merupakan daerah yang salah satu maupun pasangan calon yang menjadi kandidat didiskualifikasi oleh MK. MK menyatakan kandidat tidak memenuhi syarat calon sehingga harus diganti sebelum pelaksanaan PSU. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan PSU pada prinsipnya adalah mengulang pelaksanaan
Ketua KPU Papua Steve Dumbon menjelaskan pengajuan anggaran yang lebih besar itu karena dana penyelenggaraan PSU hanya terpusat di KPU tingkat provinsi. Hal ini berbeda saat Pilkada 2024 yang ikut ditopang oleh KPU di tingkat kabupaten/kota. Steve menyatakan, KPU Papua masih memiliki sisa anggaran sebanyak Rp 47 miliar dari penyelenggaraan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025), mengatakan, pemerintah pusat akan ikut membiayai PSU Pilkada 2024 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Akan tetapi, pembiayaan itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan. Kemendagri masih berkoordinasi dengan pemda di 24 daerah untuk membahas kesiapan
Sedikitnya 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023. Situasi ini diyakini dapat mengganggu sistem merit di birokrasi sekaligus melemahkan profesionalisme TNI. Hal ini diungkap oleh peneliti senior Imparsial, Al Araf, saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas perubahan Undang-Undang Nomor 34
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendukung agar anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 ditekan. Rifqi, sapaan akrabnya, sependapat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bahwa anggaran PSU harus efisien dan tidak boros. Namun, ia menegaskan bahwa anggaran yang ditekan itu tetap tidak boleh
KPU mengevaluasi total penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, termasuk terkait dibatalkannya hasil pilkada di 24 daerah oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pemungutan suara harus diulang. Evaluasi ini menyentuh penyelenggara ad hoc pilkada, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka yang
