Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, pada Kamis (21/3/2024), menyampaikan pihaknya telah memetakan serta menganalisis kerawanan-kerawanan yang berpotensi akan timbul pada Pilkada 2024. Panglima TNI mengatakan terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antarkelompok pendukung yang lebih besar apabila dihadapkan dengan jumlah alat keamanan yang terbatas. Selain
Wapres Amin, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis, menyampaikan, ”Sesuai aturan yang ada, hasil pemilu ditetapkan oleh KPU. Kemudian yang tidak puas boleh mengajukan gugatan di MK dan menggugat, itu artinya konstitusional.” Sejak pendaftaran sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dibuka pada Rabu hingga Kamis sore, baru tim capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin
Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI, PPP hanya meraup 3,87 persen suara. PPP gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional, sehingga tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, mengatakan PPP ingin mengembalikan suara yang hilang. Menurut Awiek, PPP semestinya sudah
Berdasarkan hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU pada Rabu (20/3/2024) malam, PDI-P meraih 25.387.279 (16,72 persen) dari total suara sah nasional, disusul Partai Golkar di posisi kedua dengan raihan 23.208.654 suara sah (15,28 persen). Di posisi ketiga ditempati Partai Gerindra dengan raihan 20.071.708 suara sah (13,22 persen). Sebagai pemenang Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam. Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat membacakan berita acara yang salah satunya berisi rekapitulasi suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memaparkan, total suara sah nasional mencapai 164.227.475 suara. Hasil penghitungan KPU menunjukkan, perolehan suara
Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, terdapat klausul soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang dinilai memiliki benturan kepentingan sangat kuat. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, klausul baru itu sama saja dengan klausul yang lama. Sebab, presiden bisa saja tetap akan menunjuk wapres sebagai ketua
Tidak ada aturan khusus waktu kapan Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus mengumumkan hasil rekapitulasi nasional. Berkaca pada Pemilu 2019, pengumuman waktu yang dilakukan pada dini hari bisa mendapatkan sentimen negatif dan berdampak pada pengaruh publik yang memang tidak menerima hasil pemilu. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Ihsan Maulana,
Hingga Selasa petang, KPU telah merekapitulasi hasil suara nasional dari 35 provinsi dan 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat yang dimulai sejak Selasa siang ditargetkan tuntas Selasa malam. Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, rekapitulasi suara nasional untuk Papua dan Papua Pegunungan dijadwalkan digelar Rabu (20/3/2024)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya masih menunggu sikap dari PDI-P terkait status kader Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikannya dalam menanggapi isu Jokowi bakal bergabung sebagai kader partai beringin tersebut. Doli menekankan, Golkar selalu membuka pintu pada siapa saja yang ingin bergabung, termasuk Jokowi.
Hingga Senin (18/3/2024) petang, KPU telah merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dari 33 provinsi dan 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menuturkan penetapan hasil pemilu dapat dilakukan tanpa harus menunggu batas akhir penetapan hasil pemilu. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, pada mulanya KPU menjadwalkan
Pada Senin (18/3/2024) malam, Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ disetujui disahkan dalam pengambilan keputusan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR dan pemerintah. Pengambilan keputusan tingkat pertama RUU DKJ diwarnai penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sementara delapan fraksi lainnya menyetujui RUU tersebut untuk disahkan di rapat
Para calon yang ingin mengajukan sengketa ke MK, tetapi terkendala jarak dan biaya, dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu secara online melalui https://simpel.mkri.id Setelah itu, pemohon tinggal mengirimkan hard copy atau salinan permohonannya beserta alat bukti ke kantor MK di Jakarta. Para caleg memang dapat mendaftarkan sengketa pileg secara mandiri
