Persentase suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih berada pada posisi teratas dengan 16,78 persen, berdasarkan data Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (22/2/2024) pukul 23.00 WIB. Sampai saat ini data yang masuk melalui Sirekap KPU terkait pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mencapai 511,141 dari 823,236 tempat
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang yang terdiri atas sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menemukan dugaan pelanggaran pemilu yang berhubungan dengan semua peserta pemilu, khususnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Peneliti bidang hukum Themis Indonesia, Hemi Lavour,
Anggota KPU, August Mellaz, mengatakan, jajaran KPU kabupaten/kota terus mendeteksi dan memperbaiki data anomali yang ditemukan di Sirekap. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Rabu (21/2/2024), data anomali yang terdeteksi pada pemilihan presiden dan wakil presiden mencapai 7.473 TPS dari total 606.249 TPS yang sudah masuk. Pihaknya kemudian memperbaiki data tersebut
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy mengungkap isi pembicaraan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Aboe mengaku bahwa pembicaraan Surya Paloh dan Jokowi sudah diinformasikan kepada partai di Koalisi Perubahan (22/2/2024). Aboe mengatakan, dalam pertemuan itu, Surya Paloh dipanggil oleh Jokowi. Sebagai seorang warga
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan bahwa jika benar Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 terhubung dengan jaringan mancanegara, hal itu adalah sebuah penghinaan dan pengkhianatan terhadap negara. Hal tersebut disampaikan Din saat menjelaskan alasan menolak kecurangan Pilpres 2024 yang disebut-sebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Persentase suara PDI-P masih berada pada posisi teratas dengan 16,89 persen, berdasarkan data Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) KPU, pada Kamis (22/2/2024) pukul 06.00 WIB. Sampai saat ini data yang masuk melalui Sirekap KPU terkait Pileg 2024 mencapai 502,181 dari 823,236 tempat pemungutan suara (TPS), atau 61 persen. KPU menyatakan
Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menterinya dinilai sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko politik pasca-Pemilu 2024. Bagi Demokrat, masuknya Agus Harimurti ke dalam kabinet mengakhiri status partai itu yang sejak 2014 berada di luar pemerintahan. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, meminta agar Sistem Rekapitulasi Suara atau Sirekap Pemilu 2024 dan data server Komisi Pemilihan Umum diaudit oleh lembaga independen. Mahfud mendapat informasi dari KPU bahwa Sirekap dan sistem data server KPU sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Namun, menurut dia, yang mengaudit
Presiden Joko Widodo menanggapi adanya wacana soal hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan hak demokrasi sehingga tidak apa-apa jika dilakukan. Saat ditanya lebih lanjut bagaimana tanggapannya apabila nanti hak angket menggagalkan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) yang dimulai pada 15 Februari sempat dihentikan pada Minggu hingga Senin (18-19/2/2024). Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, mengatakan, rekapitulasi di seluruh kecamatan sudah kembali dilanjutkan pada Selasa (20/2/2024). Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan,
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut bakal menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Guspardi Gaus, selaku anggota Komisi II DPR yang bermitra dengan Kementerian ATR/BPN, Guspardi mendapatkan informasi bahwa Hadi telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, saat dihubungi Kompas, Senin (19/2/2024), mengatakan, penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tidak terjadi di seluruh Indonesia. Penghentian rekapitulasi dilakukan untuk memberikan waktu bagi KPU kabupaten/kota dalam meningkatkan akurasi data yang ditampilkan di Sirekap. Idham membantah tudingan bahwa penghentian rekapitulasi dilakukan untuk mengakali
