Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, independensi dari empat orang menteri yang dipanggil oleh MK baru bisa terlihat setelah betul-betul hadir dalam persidangan. Mahfud menegaskan bahwa dirinya mempersilakan MK memanggil empat orang menteri tersebut untuk memberikan keterangan. Namun, Mahfud menolak berkomentar soal pandangan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan dirinya akan memenuhi panggilan MK untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024. Merujuk undangan yang diterima pada Selasa (2/4/2024), MK bermaksud meminta penjelasan mengenai tugas-tugas pemerintah. Tidak ada penjelasan detail mengenai topik yang akan dibahas. Kendati demikian, sebagai Menko Perekonomian, Airlangga akan
PDI-P kian gencar mengungkap sejumlah manuver politik yang dinilai mengancam demokrasi Indonesia. Manuver dimaksud khususnya yang terkait ataupun yang diduga dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pasangan calon yang diusung PDI-P, juga menyebut bahwa Jokowi menyalahgunakan kekuasaan secara terstruktur sehingga
Pemimpin tim kuasa hukum PDI-P, Gayus Topane Lumbuun, seusai menyerahkan gugatan ke PTUN Jakarta, pada Selasa (2/4/2024), mengatakan gugatan ke PTUN spesifik tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU. PDI-P melalui tim hukumnya menggunakan hak konstitusionalnya karena menilai tindakan KPU didasarkan pada nepotisme yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan menimbulkan
Kubu rival politik mengkritisi lawatan calon presiden yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke China dan Jepang. Presiden China Xi Jinping menerima Prabowo di Beijing, China (1/4/2024). Dalam pernyataan resmi Kemlu China, Prabowo disebut sebagai presiden terpilih RI dan Ketua Umum Gerindra. Tidak ada sebutan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Sekjen
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan KPU telah mengantisipasi sejumlah tahapan pemilu dan pilkada yang beririsan. Dalam melaksanakan tahapan pilkada, KPU RI mengambil kebijakan untuk membagi tugas kepada seluruh anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota. KPU RI akan menugaskan divisi hukum dan pengawasan serta divisi teknis penyelenggaraan pemilu untuk mengikuti sidang PHPU
Melalui rapat permusyawaratan hakim, Senin (1/4/2024), Mahkamah Konstitusi memutuskan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai saksi di sidang lanjutan sengketa hasil pilpres pada Jumat (5/4/2024). Keempat menteri yang akan dipanggil MK itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mensos Tri Rismaharini, serta Menko Perekonomian
Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada Senin (1/4/2024), dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hingga kini, belum terungkap siapa saja saksi yang bakal dihadirkan oleh kubu Anies-Muhaimin ke hadapan sidang. Namun, mereka mewacanakan untuk menghadirkan empat orang menteri sebagai saksi
Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan, mengatakan perubahan besaran dana desa setelah revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dapat memunculkan polemik terkait pengelolaannya. Kepala desa umumnya berperan sendiri dalam penggunaan dana desa. Menurut Djohermansyah, hal itu menjadi pintu terjadinya penyalahgunaan, karena penggunaan dana menjadi tidak transparan. Di
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari meminta seluruh jajaran KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mulai fokus pada tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang sekarang sudah berjalan. Saat ini KPU daerah sedang mengevaluasi dan menyiapkan pertanggungjawaban Pemilu 2024. Akan tetapi, mereka juga harus mulai fokus pada tahapan pilkada. Mengacu
Berdasarkan simulasi konversi suara menjadi kursi menggunakan metode sainte lague, PDI-P akan mendapatkan 110 kursi pada Pemilu 2024. Perolehan kursi PDI-P masih menjadi yang terbanyak di antara delapan parpol yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Posisi kedua didapat oleh Partai Golkar, yang diperkirakan meraih 102 kursi. Jika merujuk
Kementerian Kesehatan mencatat, hingga 20 Maret 2024, sebanyak 171 petugas pemilu dilaporkan meninggal dunia di fasilitas kesehatan pemerintah. Jumlah petugas pemilu yang meninggal dunia itu di antaranya 87 orang KPPS, 40 orang Perlindungan Masyarakat (Linmas), 16 petugas pemilu lainnya, 10 saksi, 9 orang PPS, 8 orang Bawaslu, dan 2 orang
