Sejumlah petinggi Partai Golkar berkumpul di rumah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Rabu (7/8/2024). Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan agenda pertemuan tersebut membahas rencana pengumuman calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar pada Kamis (8/8/2024) besok. Doli menyebutkan, Golkar akan
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyatakan partainya menghormati keputusan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang telah memutuskan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta. Said menyebutkan PDI-P juga ingin untuk terlibat dalam komunikasi dengan KIM Plus karena posisi calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bima Arya melontarkan sinyal bakal mundur dari bursa calon gubernur/wakil gubernur Jabar. Bima mengatakan PAN akan ikut dalam dan memperkuat KIM di Jabar dan di Jakarta. Saat ditanya apakah akan mundur dari bursa cagub/cawagub Jabar, Bima meminta untuk menunggu pengumuman di Bogor, Rabu sore
Ketua DPP Golkar Ace Hassan Syadzily saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024), tak memungkiri akan terbentuknya calon tunggal di Pilgub Jakarta. Ace mengatakan kalaupun nanti hanya ada calon tunggal, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan para ketua umum partai di KIM plus. Sedikitnya ada empat partai di luar KIM
Skenario dominasi calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024 diperkirakan baru bisa terjadi jika PKS, PKB, dan Partai Nasdem merapat kepada Koalisi Indonesia Maju (KIM). Jika hal itu terjadi, maka wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kemungkinan terwujud, dan Ridwan Kamil bisa dipastikan tidak akan mendapatkan perlawanan sengit
Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk mengusung kadernya yang juga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Itu artinya, Golkar kini telah sepaham dengan Partai Gerindra yang terus-terusan ngotot Ridwan Kamil berkeinginan maju di Jakarta. Elektabilitas menjadi alasan Golkar menginginkan Ridwan Kamil maju di Jabar, di
PKS masih menunggu keseriusan Partai Nasdem untuk memberikan dukungan resmi berupa surat keputusan pencalonan pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman. Ketua DPP PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan tawaran-tawaran di Pilkada 2024 selalu ada termasuk di Pilgub Jakarta. Tawaran dimaksud termasuk mengajak PKS untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk mendukung pasangan
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sekembalinya Prabowo ke Tanah Air, partai politik anggota KIM bakal menggelar rapat serius untuk memutuskan kandidat di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat (1/8/2024). Parpol anggota KIM sepakat untuk mengusung kader internal, entah Gerindra, Golkar, ataupun partai lainnya, di Pilkada Jakarta dan Jawa
Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, tidak memungkiri rencana revisi UU No 34/2004 tentang TNI dan UU No 2/2002 tentang Polri mengandung sejumlah masalah yang bisa mengancam demokrasi. Menurut Mardani, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri perlu dicermati secara saksama. Fraksi PKS memilih untuk tetap menyetujui pembahasan
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, membantah wacana upaya untuk mengerdilkan PDI-P sebagai partai politik pemenang Pemilu 2024 sekaligus peraih kursi terbanyak di DPR (1/8/2024). Bantahan itu diperkuat oleh Menpora, Dito Ariotedjo, yang mengatakan tidak ada pembahasan mengenai Perppu MD3 di Kabinet Indonesia Maju. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi
Dalam beberapa waktu terakhir, Partai Nasdem terus-menerus memberi sinyal bahwa bisa saja mereka mencabut rekomendasi dukungan dari Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Sinyal itu dimunculkan pertama kali oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada 25 Juli 2024 lalu. Saat itu, Sahroni mengingatkan bahwa politik bersifat dinamis, sehingga
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan PKS bergabung dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) tergantung dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Namun, menurut Airlangga, Golkar belum menyatakan setuju atau tidak setuju terkait peluang PKS bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja, Airlangga sebelumnya menyampaikan
