Sengketa hasil PSU Kota Banjarbaru tersebut didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/4/2025), oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel selaku pemantau pemilihan dan Udiansyah selaku pemilih. MK diminta untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut satu, Erna Lisa Halaby-Wartono, yang juga pemenang PSU. Hal itu karena pasangan itu diduga melakukan praktik
Presiden Prabowo Subianto enggan menanggapi dukungan dari Partai Amanat Nasional atau PAN untuk maju di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029. ”Nantilah itu, ya. Kita kerja dulu untuk rakyat,” ujar Presiden Prabowo Subianto menanggapi dukungan dari PAN saat wawancara cegat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Kepala Departemen Politik dan Perubahan
Pada Oktober 2023, pemerintah dan DPR resmi mengesahkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014. Namun, UU kini akan kembali direvisi karena RUU ASN sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usul inisiatif DPR. Di revisi UU ASN nanti, diusulkan
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, memastikan gugatan kembali hasil pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah tidak mengganggu rencana orientasi atau retreat kepala daerah yang kedua. Bima mengatakan, pemilihan kepala daerah yang masih bersengketa tidak termasuk dalam daftar peserta retreat kedua. Bima mengatakan, retret kedua ini akan diikuti
Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, membacakan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara PSU Pilkada Kota Banjarbaru pada Senin malam, 21 April 2025. Menurut Tenri, pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby-Wartono, meraih 56.043 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 110.816, dengan perincian suara sah
Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk semakin merapatkan barisan di tengah munculnya isu “matahari kembar”. Mensesneg sekaligus Jubir Presiden, Prasetyo Hadi, mengungkapkan alasan Presiden Prabowo meminta agar para menterinya merapatkan barisan (21/4/2025). Prabowo, kata Prasetyo, selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai tim, sehingga mereka harus
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengaku heran terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sudah membicarakan Pilpres 2029. Sebab, pemerintahan saat ini baru berjalan selama enam bulan. Di sisi lain, Deddy menilai wajar apabila PAN menyatakan bakal kembali mengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2029, karena PAN berada di
Indikasi praktik politik uang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU gelombang ketiga Pilkada 2024 yang digelar di delapan daerah, Sabtu (19/4/2025). Delapan daerah yang menggelar PSU, Sabtu kemarin, adalah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat; Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan; Tasikmalaya, Jawa
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas melempar sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Bahkan ia mengungkapkan, telah berbicara dengan Prabowo terkait dukungan tersebut. Zulhas meminta agar PAN diajak dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo. Zulhas juga menyatakan keyakinannya bahwa
Kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan kampus kembali menjadi sorotan publik. Pada masa itu, militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan. Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan hal ini menandakan sebuah kemunduran demokrasi yang semakin nyata, khususnya kemunduran tata kelola pertahanan Indonesia.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bakal melakukan reshuffle kepengurusan partai Golkar dan mencopot kader yang dinilai tidak taat dalam menjalankan amanah organisasi. Hal ini disampaikan Bahlil saat menegur Menteri Koperasi Maman Abdurrahman yang tertawa seusai Bahlil menyindir Ketua DPP Partai Golkar Muhammad Misbakhun yang tidak menghadiri acara halalbihalal
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan pembahasan revisi UU Politik dan UU Pemilu akan dilakukan oleh Komisi II DPR. Adies mengatakan pemilu menjadi fokus tugas dan fungsi dari Komisi II DPR. Menurutnya, pembahasan revisi UU Politik dan Pemilu tak mungkin dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Terlebih, Pemilu selanjutnya
