PDI-P memiliki pandangan yang berbeda soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, desain aturan berfungsi untuk mencapai tujuan nasional bukan demi mengonsolidasikan kepentingan politik. Menurut Hasto, tantangan seperti pelemahan rupiah, masalah tenaga kerja, deindustrialisasi, kualitas kesehatan, hingga geopolitik membutuhkan desain pemerintahan yang efektif dan efisien. Di sisi

Setelah menyebut bahwa kabinet bakal banyak diisi kalangan profesional, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka melontarkan wacana perihal kementerian yang khusus menangani program makan siang gratis. Menurut Gibran, wacana soal kementerian tersebut sempat dibahas. Tetapi, dia belum bisa memastikan realisasinya nanti di kabinet. Gibran mengatakan, program tersebut menyangkut penggunaan anggaran

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengakui hingga saat ini di Baleg belum ada pembicaraan untuk membahas RUU Kementerian Negara. Namun, hal itu tidak lantas menutup ruang pembahasan RUU tersebut. Bisa saja, RUU itu tetap dibahas dalam waktu singkat di sisa masa sidang hingga akhir masa jabatan