Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 mengenai Indeks Demokrasi 2024, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai skor 6,44 dari skala tertinggi 10. Raihan itu menempatkan Indonesia pada peringkat ke-59 dari total 167 negara. Dari lima dimensi yang diukur, skor terendah Indonesia ada pada ranah budaya politik (5,00) dan kebebasan sipil
PSU di daerah-daerah yang didahului dengan kampanye atau debat terbuka merupakan daerah yang salah satu maupun pasangan calon yang menjadi kandidat didiskualifikasi oleh MK. MK menyatakan kandidat tidak memenuhi syarat calon sehingga harus diganti sebelum pelaksanaan PSU. Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan PSU pada prinsipnya adalah mengulang pelaksanaan
Ketua KPU Papua Steve Dumbon menjelaskan pengajuan anggaran yang lebih besar itu karena dana penyelenggaraan PSU hanya terpusat di KPU tingkat provinsi. Hal ini berbeda saat Pilkada 2024 yang ikut ditopang oleh KPU di tingkat kabupaten/kota. Steve menyatakan, KPU Papua masih memiliki sisa anggaran sebanyak Rp 47 miliar dari penyelenggaraan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025), mengatakan, pemerintah pusat akan ikut membiayai PSU Pilkada 2024 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Akan tetapi, pembiayaan itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan. Kemendagri masih berkoordinasi dengan pemda di 24 daerah untuk membahas kesiapan
Sedikitnya 2.500 prajurit TNI aktif menduduki sejumlah jabatan sipil pada 2023. Situasi ini diyakini dapat mengganggu sistem merit di birokrasi sekaligus melemahkan profesionalisme TNI. Hal ini diungkap oleh peneliti senior Imparsial, Al Araf, saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas perubahan Undang-Undang Nomor 34
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendukung agar anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 ditekan. Rifqi, sapaan akrabnya, sependapat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bahwa anggaran PSU harus efisien dan tidak boros. Namun, ia menegaskan bahwa anggaran yang ditekan itu tetap tidak boleh
KPU mengevaluasi total penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, termasuk terkait dibatalkannya hasil pilkada di 24 daerah oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pemungutan suara harus diulang. Evaluasi ini menyentuh penyelenggara ad hoc pilkada, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka yang
Kementerian Komdigi telah mengambil tindakan tegas terhadap kasus penyalahgunaan frekuensi radio yang digunakan untuk menyebarkan Short Message Service atau SMS penipuan melalui mobile blaster atau fake BTS. Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kasus ini terungkap setelah Komdigi menerima banyak laporan dari masyarakat terkait maraknya SMS penipuan yang dikirim bukan oleh operator
Wamendagri, Bima Arya, mengatakan retreat kepala daerah gelombang II akan digelar setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Bima menuturkan, peserta retreat gelombang II adalah kepala daerah yang tidak hadir di retreat pertama karena gugatan di MK. Bima melanjutkan, untuk kepala daerah yang menunggu hasil pemungutan suara ulang (PSU), nantinya akan melaksanakan
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan pihaknya telah menyurati 24 KPU daerah, termasuk KPU provinsi yang di daerahnya diminta untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU), dalam rapat koordinasi di Jakarta, pada Senin (3/3/2025). Agenda utama dalam rapat koordinasi itu adalah pembahasan teknis penyelenggaraan PSU di 24 daerah dimaksud. Dalam rapat koordinasi
Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menggelar PSU di 24 daerah itu hampir Rp 1 triliun. Dalam hal pendanaan, delapan pemerintah daerah menyatakan mampu membiayai PSU, sementara 16 pemda lainnya tidak sanggup atau masih membutuhkan bantuan dana. Daerah yang kesulitan anggaran untuk PSU adalah Provinsi Papua; Kabupaten Kepulauan Talaud, Buru, Pulau
Serangkaian kritik diungkapkan para anggota Komisi II DPR dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri (27/2/2025). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, bahkan menilai kontestasi elektoral kali ini gagal. Tak hanya karena puluhan daerah harus mengulang pemungutan suara, tetapi juga karena lebih dari separuh daerah mengajukan
