Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani ikut dalam pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan CEO Tesla Elon Musk. Pertemuan ketiganya berlangsung di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/5/2024). Adapun Elon juga sempat bertemu Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan
Asosiasi Pengajar Hukum Adat mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk meminta ditambahkannya lagi satu kementerian yang khusus mengurus masyarakat hukum adat. Permohonan uji materi ini telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (20/5/2024). Tidak masuknya frasa ”masyarakat hukum adat” sebagai salah satu urusan
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyebut bahwa partainya masih mencari sosok yang bakal diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurut Mardani, PKS sebenarnya ingin mengajukan kader sendiri dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pilkada Jakarta 2024 lebih spesial dari sebelumnya karena bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota tetapi Daerah Khusus Jakarta.
Saat ini setidaknya ada dua undang-undang yang dalam proses revisi di DPR dan memperoleh sorotan masyarakat sipil, yakni revisi UU Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Kementerian Negara. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Herlambang P Wiratraman, menilai pembahasan revisi sejumlah undang-undang yang dilakukan DPR dan pemerintah saat ini hanya
Badan Legislasi DPR telah menuntaskan draf RUU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara pada Kamis (17/5/2024). Baleg akan membawa draf RUU tersebut ke hadapan rapat paripurna terdekat untuk dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR. Namun, hingga Minggu (19/5/2024), belum ada kepastian kapan rapat paripurna digelar. Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin,
Ketua DPP PDI-P, Eriko Sotarduga, mengungkapkan 6 dari 8 nama kader PDI-P yang potensial diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta serentak. Enam nama tersebut di antaranya adalah dua mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Sisanya, ada mantan Wali Kota Semarang sekaligus
Pakar hukum tata negara (HTN) STIH IBLAM Radian Syam menilai presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif menentukan menteri dan jumlah kementerian negara. Menurutnya, nomenklatur kementerian bisa berubah sesuai dinamika dan tuntutan zaman. Radian menambahkan, jumlah kementerian bisa berubah sesuai kebutuhan presiden terpilih. Apalagi menurut Radian, aturan tersebut juga belum
Hanya dalam tiga hari, Badan Legislasi DPR rampung menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara (16/5/2024). Selanjutnya, Baleg akan
Anggota Fraksi PDI-P dan PKS mengkritisi perubahan Pasal 15 UU Kementerian Negara dalam rapat panitia kerja (panja) Badan Legislasi DPR, pada Rabu (15/5/2024). Baleg DPR mengusulkan Perubahan pada Pasal 15 UU Kementerian Negara, jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Anggota Baleg DPR dari Fraksi
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Adian Napitupulu, pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan supaya jangan ada pihak mengganggu masa pemerintahannya, cenderung memicu ketakutan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan mendatang. Menurut Adian, jika Prabowo menghendaki supaya partai politik yang berada di luar pemerintahan tidak sependapat sebaiknya
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih memiliki banyak kekurangan. Pihaknya mewacanakan untuk merevisi sejumlah undang-undang terkait kepemiluan, termasuk UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Doli melanjutkan, evaluasi secara komprehensif
Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengungkapkan, secara statistik, kegagalan calon tunggal sangat kecil. Bagi kandidat akan lebih menguntungkan meski bersaing dengan kotak kosong. Sementara di sisi lain, partai politik atau gabungan partai politik pendukung semakin mampu mendeteksi potensi kemenangan atau kekalahan. Potensi ini terjadi karena sistem kepartaian yang
