Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, DPR tetap dianggap mengangkangi konsitusi meski telah menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, revisi PKPU harus melalui persetujuan DPR dan pemerintah terlebih dahulu. Dia menyebut KPU memiliki
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saling sindir saat pembukaan Kongres III Nasdem, di Jakarta, Minggu (25/8/2024) malam. Sebelum sampai pada pernyataan yang terkesan sindiran, Jokowi mengibaratkan pergantian pemimpin sebagai ganti gaya, tetapi memiliki kesamaan arah untuk mencapai tujuan bersama. Tak hanya itu, Jokowi menyinggung soal
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Megawati Soekarnoputri bukannya enggan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, Megawati hanya ingin agar pihak-pihak yang menginginkan PDI-P mengusung Anies untuk menyampaikan keinginannya secara baik-baik kepada jajaran pengurus partai. Menurut Hasto, PDI-P menjunjung aturan yang berlaku di internal partai dalam proses
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi merespons soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia tentang sosok “Raja Jawa” dalam pemerintahan saat ini. Menurut Hasan, pernyataan itu bersifat politis yang disampaikan di acara partai politik. Sehingga, Hasan menilai publik bebas menafsirkannya. Hal ini disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mendesak agar PKB memperhatikan aspirasi PBNU karena PKB lahir dari PBNU. Hal ini disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, merespons Muktamar PKB yang akan digelar pada akhir pekan ini. Gus Yahya menuturkan, aspirasi PBNU sesungguhnya sederhana dan sudah disampaikan berkali-kali, yakni agar PKB sadar bahwa
Ketua KPU Mochammad Afifuddin enggan berkomentar terkait proses revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sehari sebelumnya. Hal ini disampaikan Afifudin seusai mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 se-Jawa, pada Rabu (21/8/2024) sore. Sementara itu, saat berpidato dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menko
Sekalipun dihadiri 1.500 peserta, tak banyak suara muncul dalam rapat paripurna Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta, Rabu (21/8/2024) siang. Tak hanya terjadi menjelang penetapan ketua umum, nuansa sunyi dan tidak partisipatif juga terjadi dalam rapat tiga komisi Munas XI Golkar yang berlangsung pada Rabu pagi di Hotel Sultan,
Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, DPP langsung mengadakan rapat membahas putusan MK tersebut pada Selasa pukul 14.00 WIB. Eriko mengatakan, PDI-P akan segera mengambil keputusan terkait pencalonan pada Pilkada Jakarta setelah keluarnya putusan MK tersebut. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto langsung meminta KPU menyesuaikan aturan terkait Pilkada pasca terbit putusan
Tujuh hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuka, Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan peserta pilkada oleh partai politik dan gabungan partai politik. MK mengingatkan semua pihak untuk mengikuti pertimbangan hukum dan pemaknaan MK terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Bahlil Lahadalia merupakan calon tunggal ketua umum Golkar, yang akan dipilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2024 secara aklamasi melalui Musyawarah Nasional XI Golkar yang dilaksanakan pada Selasa-Rabu (20-21/8/2024) di Jakarta. Sebelum pembukaan munas, agenda didahului dengan rapat pimpinan nasional yang diselenggarakan dalam satu jam. Agenda dilanjutkan dengan sejumlah
Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional Partai Golkar mengumumkan bahwa Bahlil Lahadalia merupakan satu-satunya kandidat yang memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar 2024 Adies Kadir mengatakan bahwa Komite Pemilihan telah memutuskan bahwa kandidat lainnya, yakni Ridwan Hisjam, tidak memenuhi persyaratan sebagai
Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun meminta KPU untuk bersikap independen dalam kasus pencatutan KTP warga DKI Jakarta untuk dukungan calon independen Pilkada Jakarta 2024. Komarudin menegaskan, KPU tidak boleh mengulang kesalahan yang telah terjadi pada Pemilu 2024 lalu. KPU semestinya menjadikan pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai pengalaman agar menunjukkan independensi
