Melalui rapat permusyawaratan hakim, Senin (1/4/2024), Mahkamah Konstitusi memutuskan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai saksi di sidang lanjutan sengketa hasil pilpres pada Jumat (5/4/2024). Keempat menteri yang akan dipanggil MK itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mensos Tri Rismaharini, serta Menko Perekonomian
Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada Senin (1/4/2024), dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hingga kini, belum terungkap siapa saja saksi yang bakal dihadirkan oleh kubu Anies-Muhaimin ke hadapan sidang. Namun, mereka mewacanakan untuk menghadirkan empat orang menteri sebagai saksi
Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan, mengatakan perubahan besaran dana desa setelah revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dapat memunculkan polemik terkait pengelolaannya. Kepala desa umumnya berperan sendiri dalam penggunaan dana desa. Menurut Djohermansyah, hal itu menjadi pintu terjadinya penyalahgunaan, karena penggunaan dana menjadi tidak transparan. Di
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari meminta seluruh jajaran KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mulai fokus pada tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 yang sekarang sudah berjalan. Saat ini KPU daerah sedang mengevaluasi dan menyiapkan pertanggungjawaban Pemilu 2024. Akan tetapi, mereka juga harus mulai fokus pada tahapan pilkada. Mengacu
Berdasarkan simulasi konversi suara menjadi kursi menggunakan metode sainte lague, PDI-P akan mendapatkan 110 kursi pada Pemilu 2024. Perolehan kursi PDI-P masih menjadi yang terbanyak di antara delapan parpol yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Posisi kedua didapat oleh Partai Golkar, yang diperkirakan meraih 102 kursi. Jika merujuk
Kementerian Kesehatan mencatat, hingga 20 Maret 2024, sebanyak 171 petugas pemilu dilaporkan meninggal dunia di fasilitas kesehatan pemerintah. Jumlah petugas pemilu yang meninggal dunia itu di antaranya 87 orang KPPS, 40 orang Perlindungan Masyarakat (Linmas), 16 petugas pemilu lainnya, 10 saksi, 9 orang PPS, 8 orang Bawaslu, dan 2 orang
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kompak mempersoalkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 yang dinilai menguntungkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut disampaikan Anies dan Ganjar ketika keduanya menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (27/3/2024). Anies menyatakan, intervensi kekuasaan telah mengikis
Sidang perdana sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi digelar pada Rabu (27/3/2024) pagi ini. Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi, mengatakan hakim konstitusi harus obyektif dalam mengadili sengketa hasil pemilu (27/3/2024). Hakim konstitusi juga mesti menjauhkan diri dari segala kemungkinan keberpihakan kepada pasangan capres-cawapres tertentu. Guru
Presiden Jokowi memerintahkan kepada semua K/L untuk segera mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan melalui Application Programming Interface (API)/Sistem Layanan Penghubung Pemerintah (SPLP) untuk disambungkan pada portal nasional paling lambat Mei 2024. Berdasarkan data Kemenkominfo, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, usai
Perihal pelibatan Presiden Jokowi dalam pembahasan penyusunan kabinet disampaikan Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Prasetyo Hadi (25/3/2024). Namun, pelibatan itu bukan berarti Jokowi menitipkan sejumlah nama agar bisa masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran nantinya. Para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) secara informal
Peneliti Perludem, Ihsan Maulana, dalam paparan mengenai Potret Awal Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (25/3/2024), mengatakan dari sisi jumlah, pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun ini relatif banyak jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Berdasarkan data hingga Senin siang, ada 277 permohonan. Berdasarkan pantauan Perludem, dari
Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin mendaftarkan sengketa pilpres ke MK tepat satu hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu atau Kamis (21/3/2024) pagi. Dalam permohonannya, kubu Anies-Muhaimin berambisi supaya pemilu diulang tanpa keikutsertaan Gibran. Tim Hukum Timnas Amin, Zainuddin Paru, mengatakan pihaknya menyiapkan banyak bukti untuk menggugat hasil pilpres ke MK,
