Bobby Nasution mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon kepala daerah yang diselenggarakan PKB di Kantor DPP PKB (4/6/2024). Seusai ujian, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa Bobby lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan. Tidak hanya itu, Bobby juga dinilai berprestasi selama memimpin Medan. Kendati demikian, tambahnya, uji
Dalam sepekan ini beredar dua versi salinan putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 terkait uji materi Pasal 4 Ayat (1) Huruf d PKPU No 9/2020. Salinan putusan versi pertama beredar di sejumlah kalangan pada 30 Mei 2024 atau sehari setelah diputus oleh majelis hakim. Salinan putusan setebal 63 halaman itu mengabulkan
Salah satu hakim agung kamar tata usaha negara, Cerah Bangun, mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan syarat usia minimal calon kepala daerah. Cerah Bangun tidak sependapat dengan dua hakim agung lain, yaitu Yulius yang merupakan Ketua Kamar TUN MA sekaligus
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Bambang bukan mundur, melainkan “dimundurkan”, karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan(3/6/2024). Deddy menambahkan tidak ada satu investor pun yang sudah memberikan kepastian untuk berinvestasi di IKN. Investor dari luar negeri nihil, dan investor
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Indonesia Neni Nur Hayati, melihat manuver politik, untuk memberi jalan bagi Kaesang Pangarep dalam Pilkada serentak 2024, sejak lama didesain untuk mengakali konstitusi agar Kaesang tidak memiliki hambatan untuk mencalonkan sebagai calon gubernur atau wakil Gubernur. Neni juga menyatakan tidak terkejut dengan sikap
Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia pencalonan kepala daerah tidak ada hubungannya dengan PSI maupun ketua umumnya, Kaesang Pangarep. Andy menuturkan, gugatan yang akhirnya diputus MA itu diajukan oleh Partai Garuda. Andy mengklaim, tidak ada komunikasi sama sekali
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengingatkan pemerintah agar menganalisis dengan tepat dan mendalam substansi dari RUU Polri dan RUU TNI (2/6/2024). Sebab, koalisi masyarakat sipil menemukan pasal-pasal yang membahayakan bagi bangsa Indonesia ke depan, mulai dari sisi keamanan, hubungan antarkelembagaan, perlindungan HAM, hingga ruang demokrasi. Isnur
Fraksi PDIP di DPR menyoroti potensi kenaikan anggaran lewat revisi UU TNI dan Polri yang akan mengubah batas usia pensiun anggota dari 58 menjadi 60 tahun. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari PDIP, M. Nurdin, menjelaskan bahwa anggaran menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan imbas usulan perubahan masa pensiun
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi mengakui, pembentukan postur kabinet periode 2024–2029 bakal terimplikasi dari gaya politik Prabowo Subianto. Menurut dia, gejolak politik yang mungkin terjadi karena akomodasi politik yang tidak sesuai bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Namun, langkah untuk mengakomodasi kekuatan politik di luar koalisi membutuhkan pijakan hukum.
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, mengatakan Papua adalah salah satu daerah yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah dalam gelaran Pilkada 2024. Hadi menyebut perlu ada perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pilkada di Papua, agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selain
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki modal yang mampu menarik parpol untuk mengusungnya maju pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Ujang, Anies sebagai petahana punya modal elektabilitas, popularitas, isi tas, dan akseptabilitas atau penerimaan dari publik dan parpol. Nasdem dan PKB mengisyaratkan bakal merapat
Persetujuan Revisi UU Kementerian Negara menjadi RUU inisiatif DPR diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (28/5/2024). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR akan segera mengajukan usulan pembahasan RUU Kementerian Negara kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu ketentuan yang diusulkan diubah melalui
