Wakil Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Juri Ardiantoro, mengatakan unjuk rasa merupakan salah satu hak atau ekspresi dari masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar demonstrasi tidak mengganggu ketertiban dan tidak melanggar hukum. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, pihaknya menyerukan agar pengemudi ojek daring (ojol),
Mantan Ketua Umum Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar milik TNI AD, Felix Hutabarat, mengaku tak mengetahui rincian aturan dalam mengimpor gula. Padahal, impor gula harus mengacu pada Permendag Nomor 117 Tahun 2015 yang menyatakan importasi gula untuk stabilisasi harga seharusnya melalui mekanisme importasi gula kristal mentah (GKM), bukan gula rafinasi.
Pihak Istana menghormati proses hukum terkait disebutnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam dakwaan kasus judi online. Istana menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang kini tengah bergulir. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di kantornya, di Jakarta, Senin (19/5/2025). Hasan Nasbi melanjutkan,
Ketua KPU RI Afifuddin menilai, sistem dan pelaksanaan Pilkada Barito Utara sudah berjalan baik meski Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mendiskualifikasi pasangan calon pesert Pilkada Barito Utara. Menurut Afifuddin, justru para kandidat yang merusak pelaksanaan Pilkada Barito Utara dengan melakukan praktik politik uang. Ia menilai, praktik politik uang merusak sistem dan
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkap pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak justru menghabiskan anggaran yang besar. Padahal, salah satu landasan niat keserentakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah untuk menghemat anggaran. Hal ini disampaikan Bima dalam acara diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal wacana sistem politik baru untuk Indonesia yang tengah digodok partainya sebelum diusulkan kepada pemerintah. Dalam pandangan Golkar, demokrasi bukanlah tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi, kata Bahlil, hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahlil menyingung soal kontestasi pemilihan kepala daerah
Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menanggapi agar berita pembagian sogokan tidak menjadi bahan framing jahat atau bahkan persepsi liar bahwa Budi Arie Setiadi, yang juga Ketua Umum DPP Projo, terlibat dan menerima sogokan duit haram judi online. Publik bisa mengecek fakta dan pemberitaan bagaimana Budi Arie berada di garis depan
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengungkapkan, sejumlah nama tokoh mulai digaungkan oleh kader PSI dari berbagai daerah untuk menjadi calon ketua umum PSI. Andy menyebutkan, beberapa nama yang sudah muncul, antara lain, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka, dan
Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa agenda pembekalan kepada kepala daerah kader PDI-P digelar untuk menguji loyalitas kader terhadap partai. PDI-P ingin memastikan program-program para kepala daerah tetap sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan utama partai, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ganjar mengingatkan, partai politik memiliki peran dan fungsi kenegaraan sebagai
PM Anthony Albanese mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto karena program itu dapat meningkatkan taraf hidup. Hal ini disampaikan Albanese saat menyampaikan bahwa pertumbuhan yang diraih Indonesia saat ini adalah bukti kerja keras, termasuk program pembangunan bangsa seperti MBG. Albanese menuturkan, Indonesia adalah kawasan
Dalam pidato penutupan Konferensi PUIC ke-19, Puan menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran delegasi negara OKI yang hadir pada acara ini di mana DPR menjadi tuan rumah. Ia pun menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas antarnegara OKI untuk menjawab tantangan global, terutama dalam menghadapi konflik, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan yang masih terjadi.
Politik uang penyebab pemungutan suara ulang atau PSU kedua kalinya di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, telah terdeteksi sejak awal. Sebelum PSU, pada 14 Maret 2025 terjadi operasi tangkap tangan di Muara Teweh. Menjelang PSU, tim gabungan bawaslu dan kepolisian menggerebek sebuah rumah. Sembilan orang terduga pelaku politik uang ditangkap.
