Hingga Selasa (10/12/2024) pukul 17.00 WIB, MK sudah menerima 219 permohonan yang terdiri dari 2 permohonan sengketa pilkada gubernur/wakil gubernur (dari Papua Selatan), 177 permohonan sengketa pemilihan bupati/wakil bupati, dan 40 permohonan sengketa pemilihan wali kota/wakil wali kota. Aplikasi Whatsapp milik Wakil Ketua MK Saldi Isra mengunggah status tidak akan

Hingga Senin (9/12/2024) sore, tercatat sebanyak 162 gugatan sengketa pilkada telah didaftarkan ke MK secara daring maupun luring. Seluruh gugatan yang didaftarkan terdiri dari pilkada kabupaten dan pilkada kota, sementara pilkada provinsi masih nihil. Suhartoyo pun mengingatkan bahwa pendaftaran sengketa pilkada ke MK diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah

MK telah menerima 115 gugatan perselisihan hasil Pilkada hingga hari Minggu (8/12/2024). Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, belum ada satu pun yang berkaitan dengan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Dari total gugatan yang diterima, sebanyak 86 di antaranya menyangkut pemilihan calon bupati dan wakil

Hingga Kamis (5/12/2024) pukul 19.00 WIB, sebanyak 33 permohonan telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, baik melalui layanan pendaftaran daring ataupun luring. Juru bicara MK Fajar Laksono Suroso mengatakan, meskipun MK menerima pendaftaran secara online, para pemohon tetap harus menyerahkan berkas permohonan dan alat bukti secara fisik ke MK. Hingga kemarin,