Politik uang penyebab pemungutan suara ulang atau PSU kedua kalinya di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, telah terdeteksi sejak awal. Sebelum PSU, pada 14 Maret 2025 terjadi operasi tangkap tangan di Muara Teweh. Menjelang PSU, tim gabungan bawaslu dan kepolisian menggerebek sebuah rumah. Sembilan orang terduga pelaku politik uang ditangkap.
PSI resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum mulai Selasa, 13 Mei 2025. Tak hanya membuka ruang bagi kader, PSI juga mengklaim bahwa siapa pun anggota partai berhak memilih dan dipilih. Ada syarat khusus bagi mereka yang ingin mencalonkan diri, yakni harus mengantongi dukungan dari minimal lima Dewan Pengurus Wilayah
Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI-P Aria Bima mengatakan, pihaknya tidak akan mencampuri urusan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyebut, PSI memiliki hak untuk memutuskan siapa pun menjadi ketum mereka. PDI-P menghormati kongres yang dilakukan semua partai di Indonesia. Kongres PSI diharapkan
Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengejutkan dalam sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara pada Rabu (14/5/2025). Dalam putusan itu, MK menggunakan diksi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk menyelenggarakan pemilihan kembali tanpa kedua paslon yang telah didiskualifikasi. Caranya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar
Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) TNI dalam peledakan amunisi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, yang menyebabkan sembilan orang sipil dan empat anggota TNI meninggal dunia. Ia menegaskan, harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia itu. Oleh juga meminta
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi mentor sekaligus inspirasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menggelar pemilihan ketua umum dalam tajuk Pemilu Raya. Jokowi yang kerap menyuarakan “Partai Super Terbuka (Tbk)” menjadi landasan PSI bahwa ketua umum seharusnya dipilih oleh semua anggotanya. Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengatakan Pemilu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki tragedi pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat. Direktur Imparsial Ardi Manto mengatakan tragedi ini harus diusut. Menurut dia, kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menilai, jarak penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang ada saat ini terlalu berdekatan. Akibatnya, penyelenggara kewalahan melaksanakan tahapan yang ada. Hal ini disampaikan Afifuddin dalam diskusi Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan, di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025). Afifuddin mengusulkan agar ada jeda
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, saat berpidato di hadapan kadernya dalam acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025, menyampaikan soal kondisi partai, negara, hingga kemiskinan yang masih menggerogoti rakyat (8/5/2025). Megawati mempertanyakan performa beberapa pihak di internal partai saat kontestasi politik tersebut. Secara implisit, ia menyinggung adanya kader yang
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan kembali dikukuhkan sebagai ketua umum dalam Kongres VI PDI-P (8/5/2025). Seluruh kader PDI-P, klaim Djarot, juga tetap solid mendukung dan berada di bawah kepemimpinan Megawati. Ditanya soal nama Sekretaris Jenderal PDI-P yang saat ini masih
Ironi soal kesenjangan infrastruktur pendidikan menyapanya di sela-sela kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Nusa Tenggara Timur. Dalam era serba digital, situasi infrastruktur Pendidikan yang dialami para guru dan murid-murid di NTT jauh dari ideal. Kenyataan ini ditemui Wapres Gibran hanya lima hari setelah ia mengutarakan rencana dimasukkannya
Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan Ahmad Dhani, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, telah terbukti melanggar kode etik DPR. Hal ini disampaikan Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, pada Rabu (7/5/2025). Pelanggaran itu berdasarkan dua laporan. Pelanggaran etik pertama terkait pernyataan yang bermuatan seksis dan rasis terkait naturalisasi,
