Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat usul Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pilkada harus ditindaklanjuti. Doli mengatakan, usul tersebut dapat dimasukkan dalam materi revisi UU Pemilu (16/12/2024). Menurut Doli, pidato Prabowo soal sistem pilkada itu harus dicermati secara lengkap dalam spektrum yang lebih luas. Prabowo menekankan
Direktur Eksekutif SETARA Institute for Democracy and Peace Halili Hasan, mengatakan dalam konteks demokratisasi Indonesia setelah Reformasi 1998, pilkada langsung merupakan sebuah kemajuan (16/12/2024). Pilkada langsung bukan saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan kepala daerah secara demokratis, melainkan juga implementasi desentralisasi politik melalui otonomi daerah. Menurut Halili, kehendak Prabowo
KPK mengumumkan bahwa pimpinan KPK periode 2024-2029 yang baru dilantik akan mengikuti program induksi pada Selasa (17/12/2024). Program ini direncanakan berlangsung selama 2-3 hari ke depan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan dalam program induksi tersebut, pimpinan KPK dan sejumlah pegawai baru akan mendapatkan pembekalan mengenai nilai-nilai KPK serta
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, menyatakan pilkada oleh DPRD berpotensi memperkuat oligarki politik karena proses penentuan kepala/wakil kepala daerah dilakukan secara tertutup dan ditentukan oleh segelintir elite partai (15/12/2024). Selain itu, politik uang yang selalu menjadi problem dalam pilkada langsung tak lantas sirna ketika mekanisme pemilihan
Mukernas II PPP telah selesai digelar pada Sabtu (14/12/2024) malam. Setidaknya ada tiga keputusan dari Mukernas yang mengusung tema ”Transformasi PPP untuk Indonesia” itu. Pertama, PPP harus bertransformasi menjadi partai yang makin solid dan dekat dengan rakyat seusai tak lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. Keputusan kedua, Muktamar PPP akan
Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak memikirkan kembali dan menata ulang sistem pemilu yang akan datang. Hal itu dikemukakan Prabowo dalam perayaan Puncak HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12/2024) malam. Presiden Prabowo mengatakan, ada beberapa hal yang masih jadi catatan dalam sistem pemilu saat ini. Prabowo melanjutkan, semua pihak harus
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di sela-sela perayaan HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), mengatakan, hasil Pilkada Jakarta 2024 merupakan realitas yang harus diterima. Idrus melanjutkan, selisih suara antara pasangan Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono mencapai 10 persen.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah 2024 tidak mencerminkan angka sebenarnya. Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara mengatakan, berdasarkan laporan dana kampanye yang diakses dari portal KPU diketahui rata-rata penerimaan dana kampanye pasangan calon dalam pilkada
Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar akan diselenggarakan di Kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Wihaji mengungkapkan bahwa acara tersebut akan menyajikan sesuatu yang baru. Wihaji juga menanggapi isu mengenai kemungkinan kedatangan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, yang
Hingga waktu tiga hari kerja pascapenetapan hasil rekapitulasi perolehan suara, Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, tim hukum kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, tidak mendaftarkan permohonan sengketa hasil pilkada ke MK, baik secara luring maupun daring. Dengan tak adanya gugatan hasil Pilkada
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus. Namun, dia menekankan diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium tersebut sebab menyangkut
Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten, Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi, memilih untuk tidak menggugat hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun menemukan sejumlah anomali dan dugaan pelanggaran, pasangan Airin-Ade memutuskan untuk menerima hasil tersebut demi menjaga ketentraman dan keamanan Provinsi
