Dua eks calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, memutuskan tidak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menempuh jalan sebagai oposisi. Ganjar mengatakan keputusan itu bukan berarti tidak cinta kepada pemerintahan mendatang, tapi itu cara terbaik untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai The Presidents Club adalah baik dan biasa ada di dunia. Di dunia, ada Club de Madrid yang menjadi forum para mantan presiden dan perdana menteri negara-negara demokratis. Di Amerika Serikat, kendati tak resmi, setahun sekali para mantan presiden berkumpul untuk memberikan saran-saran.
Setelah menyebut bahwa kabinet bakal banyak diisi kalangan profesional, Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka melontarkan wacana perihal kementerian yang khusus menangani program makan siang gratis. Menurut Gibran, wacana soal kementerian tersebut sempat dibahas. Tetapi, dia belum bisa memastikan realisasinya nanti di kabinet. Gibran mengatakan, program tersebut menyangkut penggunaan anggaran
Wakil Presiden (2004-2009 dan 2014-2019) Jusuf Kalla menilai penambahan jumlah kementerian sesungguhnya bisa dilakukan. Hal terpenting dalam penentuan jumlah kementerian adalah program kerja presiden terpilih. Kalla juga menambahkan, Indonesia pernah memiliki Kabinet 100 Menteri. Presiden Soekarno pernah membentuk Kabinet 100 Menteri pada 1965 untuk merespons krisis ekonomi, sosial, dan keamanan.
Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan bahwa kabinet pada pemerintahan Prabowo dan dirinya bakal banyak diisi dari kalangan profesional. Namun, Gibran enggan membeberkan lebih lanjut perihal komposisi kabinet tersebut. Gibran hanya menegaskan bahwa penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengakui hingga saat ini di Baleg belum ada pembicaraan untuk membahas RUU Kementerian Negara. Namun, hal itu tidak lantas menutup ruang pembahasan RUU tersebut. Bisa saja, RUU itu tetap dibahas dalam waktu singkat di sisa masa sidang hingga akhir masa jabatan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, ide pembentukan The Presidents Club yang dikemukakan Prabowo Subianto, presiden terpilih 2024-2029, bukan sekadar wacana. Bagi Prabowo, meminta pendapat kepada presiden yang pernah menjabat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Habiburokhman membantah anggapan sejumlah pihak bahwa ide pembentukan The Presidents Club akan terhambat karena
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan salah satu kader PAN, Eko Patrio tengah disiapkan untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saleh menjelaskan, PAN baru menyiapkan nama lantaran belum mengetahui posisi menteri apa yang akan diberikan Prabowo kepada PAN. Menurut Saleh, Eko Patrio merupakan seorang politikus
Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana membentuk presidential club sebagai wadah berkumpulnya presiden dan mantan Presiden untuk duduk bersama membahas persoalan bangsa. Ide presidential club pertama kali diungkapkan oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil menyebut Prabowo akan duduk bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara UI, Eko Prasojo, mengatakan jumlah kementerian di pemerintahan mendatang idealnya tak lagi mencapai jumlah maksimal yang diatur dalam UU Kementerian Negara. Kabinet seharusnya bisa dibuat lebih ramping, karena di era otonomi daerah seperti saat ini, banyak urusan pemerintahan yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Pemerintahan
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengatakan untuk masuk ke dalam pemerintahan diperlukan komunikasi mendalam agar ada kesamaan visi dan misi yang dimiliki. Wihadi menyampaikan, sejak awal Prabowo memiliki pandangan dalam membangun bangsa dibutuhkan kerja sama dari semua elemen bangsa, baik itu dari partai politik ataupun masyarakat umum. Wihadi
Kuasa hukum PDI-P RI Rikardus Sihura yang tertera dalam perkara bernomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dalam sidang sengketa Pileg di Gedung MK, pada (2/5/2024), mengatakan telah terjadi penambahan 15.690 suara untuk PAN di Dapil Kalimantan Selatan II. Lewat penambahan suara tersebut, suara PAN yang seharusnya hanya sebesar 262.315 bertambah jadi 278.005 suara. Menurut
