Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menduga bahwa ada banyak hal yang dibicarakan Presiden Prabowo Subianto saat mengumpulkan ketua umum partai politik pendukungnya, Sabtu (28/12/2024) kemarin. Menurut Adi, setidaknya ada dua hal strategis yang menjadi topik prioritas dalam pertemuan itu. Salah satu yang paling mungkin dibahas adalah
Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, yang sedang berada di Rusia. Guntur mengeklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak menghadiri pertemuan para ketua umum partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dengan Presiden Prabowo Subianto. Waketum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan Paloh tengah berada di luar negeri sehingga diwakili Ketua DPP NasDem Viktor Laiskodat. Saan mengaku tak mengetahui pembahasan dalam pertemuan itu (29/12/2024).
Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Alvin Nicola, mengatakan wacana yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto sangat berbahaya karena melemahkan supremasi hukum (19/12/2024). Amnesti kepada pelaku korupsi membuktikan negara lebih berpihak pada kepentingan koruptor. Pernyataan Prabowo pun dianggap serampangan karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal amnesti bagi koruptor atau pelaku kejahatan ekonomi.
Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam, tak membantah atas informasi yang diperoleh awak media soal upaya mantan kader PDI-P yang juga Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut-disebut akan mengawut-awut internal PDI-P lewat pergantian posisi sekjen PDI-P di Kongres 2025.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, prinsip demokrasi langsung harus tetap dipertahankan dalam pelaksanaan pilkada. Hal ini merupakan bentuk kedaulatan rakyat dan sesuai asas desentralisasi pada sistem otonomi daerah yang dipilih Indonesia. Terkait wacana pemilihan gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), usulan itu harus
Mahkamah Konstitusi menutup pendaftaran sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada Rabu (18/12/2024) pukul 24.00 WIB. Hingga Rabu petang, MK sudah menerima setidaknya 297 permohonan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota. Adapun rincian permohonan yang sudah masuk terdiri atas 18 permohonan pemilihan gubernur di 14 provinsi, 49 permohonan terkait
Perubahan model keserentakan tersebut dinilai lebih mampu menciptakan pemerintahan yang efektif, yakni pemerintahan yang tidak terputus antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ahli pemilu, Didik Supriyanto, menyarankan, pemilu lokal dilaksanakan dua tahun setelah pemilu nasional. Hal ini disampaikan Didik saat menjadi ahli dalam perkara uji materi Undang-Undang Pemilu dan UU
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa pemilu serentak telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam praktik politik uang. Efek uang terhadap pilihan pemilih, terutama dalam pileg, juga semakin kuat. Hal ini membuat “harga pemilih” semakin mahal. Burhanuddin sekarang sudah lebih banyak yang mengatakan politik uang itu wajar, dengan angka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara setelah resmi dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gibran mengatakan menghargai dan menghormati keputusan partai (17/12/2024). Gibran pun menuturkan fokus dirinya sekarang seusai pemecatan dari PDI-P. PDI-P mengumumkan pemecatan Joko Widodo beserta putranya, Gibran, dan menantunya, Bobby Nasution, secara resmi, Senin (16/12/2024)
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pemerintah belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak di 545 daerah. Bima melanjutkan, saat ini, pemerintah sedang merapatkan jadwal pelantikan kepala daerah itu secara intensif dengan MK dan KPU. Untuk daerah yang tidak mengajukan sengketa hasil pilkada seperti Jakarta pun pemerintah
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan sampai saat ini belum ada usulan ataupun pembahasan terkait revisi UU Pilkada. Hal itu disampaikan Bob Hasan sebagai respons atas wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang sempat digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bob Hasan, usulan atau inisiatif untuk merevisi UU Pilkada
