Terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto ternyata masih berstatus sebagai kader Partai Golkar. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Doli menambahkan, Setya Novanto tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri setelah terjerat kasus korupsi e-KTP. Di
PEMERINTAH Kabupaten Bone memutuskan menunda kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan atau PBB-P2 usai demonstrasi berujung ricuh. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Saharuddin mengatakan, keputusan penundaan kenaikan tarif PBB-P2 diambil dengan pertimbangan arahan Bupati, Kementerian Dalam Negeri, dan desakan publik. Bagi masyarakat yang telah menunaikan kewajibannya
Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni mengungkap alasan polemik muncul dalam acara peluncuran buku Jokowi’s White Paper karya Roy Suryo, dr. Tifauzia Tyassuma, dan Dr. Rismon Sianipar. Menurutnya, Roy Suryo Cs yang menjadi penyelenggara belum menyelesaikan administrasi. Agenda peluncuran buku itu sedianya digelar di University Club UGM, namun belakangan dipindah ke
Rencana pemerintah untuk mengejar pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini sulit dikenakan pungutan atau shadow economy akan gencar dilakukan pada 2026, sebagaimana tertuang dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Bahkan, pemerintah telah menargetkan sejumlah sektor usaha yang selama ini disebut banyak aktivitas shadow economy-nya, yakni perdagangan
Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Tiffauzia Tiyassuma meluncurkan buku berjudul Jokowi’s White Paper yang mereka tulis bersama, Senin (18/8). Buku ini memiliki judul lengkap “Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan”. Buku yang diklaim memiliki tebal hampir 700 halaman ini menuangkan
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengadakan pertemuan multilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa, Senin (18/8/2025). Pertemuan ini untuk membahas sejumlah hal terkait potensi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Dalam pertemuan itu, Trump terus mendorong Ukraina agar dapat segera membicarakan kesepakatan damai dengan Rusia, seraya menyampaikan
Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (Sekjen) PDI-P oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak lepas dari faktor loyalitas dan kedekatan politik. Menurut Lili, kapasitas Hasto tidak diragukan lagi selama menjabat sebagai Sekjen, baik dalam mengurus administrasi
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi DPP PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu mengungkapkan detik-detik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen Partai masa bakti 2025-2030. Menurut Adian, dirinya sendiri kaget dengan pengumuman yang disampaikan Megawati saat prosesi pelantikan pengurus Partai di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (14/8/2025)
Presiden Prabowo Subianto menargetkan masyarakat miskin ekstrem tidak ada lagi di Indonesia pada 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko. Sementara angka kemiskinan relatif ditargetkan turun ke 4,5% dari saat ini 8,47%. Untuk kemiskinan relatif ditargetkan tercapai pada 2029. Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini juga akan dibantu
Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) masih perlu memperjelas mekanisme pembagian royalti musik serta daftar lagu yang penggunaannya dikenai maupun bebas royalti. LMKN dinilai masih memiliki sederet pekerjaan rumah yang penting dibenahi. Saat ini pekerjaan rumah LMKN yang paling
Politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/8/2025), mengatakan, penentuan sekjen sepenuhnya merupakan hak prerogatif ketua umum. Sidarto menegaskan, jabatan itu masih dipegang Megawati bukan untuk menghindari tarik-menarik internal, melainkan karena Megawati mempertimbangkan banyak hal sebelum memilih salah satu kader untuk posisi krusial tersebut. Sidarto melihat pengalaman
Ribuan warga diperkirakan bakal mengikuti unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Tak lagi soal kenaikan pajak, demonstrasi itu menuntut agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Husein, mengatakan masyarakat ingin memiliki pemimpin yang menyejahterakan masyarakat, memikirkan masyarakat. Husein mengatakan,
