Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), resmi memperpanjang masa Tanggap Darurat Bencana Aceh selama 14 hari ke depan hingga 25 Desember 2025. Mualem menyebutkan, perpanjangan ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi bencana di Aceh yang masih membutuhkan penanganan secara intensif, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi untuk evakuasi. Pertimbangan juga menyangkut soal distribusi logistik
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku setelah salah satu kadernya, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Bahlil mengaku, dirinya belum menerima informasi secara lengkap terkait penangkapan Ardito malam ini. Diketahui, Ardito sudah diboyong ke Gedung Merah Putih KPK
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang publik menggalang dana untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Gus Ipul memberikan apresiasi atas sikap saling membantu tersebut. Kendati demikian, Gus Ipul mengungkapkan bahwa ada undang-undang yang memang mengatur bahwa penggalangan dana perlu
Mendagri Tito Karnavian akan membentuk tiga tim terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) pada masing-masing tiga provinsi Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor. Setelah alat-alat yang rusak didata, nantinya Kementerian Dalam Negeri akan membuka pelayanan perbaikan data dan dokumen kependudukan. Menurut dia, layanan perbaikan dukcapil bukan hanya soal
Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang digelar Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memutuskan Zulfa Mustofa, keponakan mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Rapat pleno digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025) malam. Zulfa akan memimpin PBNU hingga Muktamar 2026. Selain menyiapkan Muktamar PBNU 2026,
Politikus PDI-P, Guntur Romli menekankan sikap partainya yang berada di luar pemerintahan dan bertindak sebagai penyeimbang. Hal tersebut disampaikan ketika ditanya soal usulan dibentuknya koalisi permanen dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. PDI-P tidak mempunyai kapasitas untuk mengomentari usulan Bahlil soal dibentuknya koalisi permanen. Namun, ia mengingatkan bahwa dipermanenkannya
Tito Karnavian dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025), mengatakan, tim Inspektorat Jenderal telah memeriksa Mirwan terkait keberangkatannya umrah tanpa izin menteri. Dari hasil pemeriksaan, Mirwan dinyatakan melanggar Pasal 76 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelanggaran tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur
Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, meminta TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) kompak menangani banjir Sumatera. Dalam rapat terbatas lintas sektor yang dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, Djamari menegaskan bahwa negara hadir secara penuh melalui kekuatan pertahanan dan keamanan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi TNI,
Partai Gerindra mendorong Kemendagri memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang disorot karena berangkat umrah saat daerahnya dilanda bencana. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sudah membahas bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) pada kasus yang
Presiden Prabowo Subianto memberi sindiran kepada para bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya. Pesan Presiden itu disampaikan di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi menunaikan umrah tanpa izin. Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya politik lingkungan sebagai fondasi arah perjuangan partai. Dia mengatakan, upaya merawat bumi sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang kerap menghadapi bencana ekologis. Hasto menyebut kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum. Hal ini disampaikan Hasto dalam Konferensi Daerah (Konferda)
Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Haykal, mengatakan bahwa mengembalikan pilkada menjadi tidak langsung melalui DPRD adalah langkah keliru dan tidak menyentuh akar masalah (7/12/2025). Hal ini disampaikan menanggapi wacana perubahan kembali sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD, yang kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai
