Kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR yang menjerat Hasto Kristiyanto terus bergulir. Hasto tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin (6/1/2025) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Di hari yang sama, KPK memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina sebagai saksi. KPK belum menangkap dan
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, dalam diskusi virtual bertajuk ”Penghapusan Ambang Batas Calon Presiden Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi”, mengatakan salah satu pertimbangan hakim MK dalam putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden ialah melihat kondisi politik akhir-akhir ini. Ada jarak tiga tahun dari sejak putusan dibacakan, hingga nanti pendaftaran (calon
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan dengan sudah masuknya RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usulan DPR, hal ini berarti DPR yang akan menyusun draf RUU dan naskah akademik RUU tersebut (5/1/2025). Menurut Rifqinizamy, AKD yang paling berwenang membahas RUU Omnibus Law Politik adalah Komisi II DPR,
Dihapusnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan respons beragam dari partai-partai politik. Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan bahwa PDI-P sepenuhnya tunduk dan patuh terhadap putusan MK yang menghapus presidential threshold karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, Said belum berbicara soal kemungkinan
Mantan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, pada Jumat (3/1/2025). Ronny menyatakan bahwa kehadirannya di KPK untuk memenuhi jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan penyidik. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengonfirmasi bahwa Ronny Sompie diperiksa sebagai saksi dalam kasus
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan alasan di balik penobatan Presiden RI ke-7 Joko Widodo sebagai finalis tokoh terkorup 2024. keterangan resmi di situs OCCRP (02/01/2024), disampaikan bahwa OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Tokoh dunia yang masuk
Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Angraini menyatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mesti berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Titi menegaskan, pemerintah dan DPR jangan mencoba melakukan distorsi terhadap putusan tersebut. Titi berharap besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Daniel Yusmic Foekh menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK nomor perkara 62/PUU-XXII/2024, yang menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold yang selama ini tertuang dalam UU Pemilu. Anwar dan Daniel menilai, para pemohon yakni
Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago turut mengomentari soal nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang masuk dalam daftar finalis Person of The Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menurut Irma, lembaga tersebut tidak bisa dijadikan acuan lantaran daftar nama
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menyampaikan pidato politik dalam rangkaian kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025, mengatakan bahwa penting untuk mencari formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di Indonesia (31/12/2024). Salah satunya adalah pemilihan lewat DPRD, dengan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud itu, menurut Bahlil, adalah dilakukannya
Rieke Diah Pitaloka diadukan Alfadjri Aditia Prayoga ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada 20 Desember 2024. Rieke diduga melanggar kode etik karena membuat konten di media sosial berisi ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Surat panggilan sidang dari MKD kepada Rieke telah dibuat
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra, menyatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD perlu dipertimbangkan kembali sebagai solusi atas tingginya ongkos politik dan masifnya praktik politik uang. Bahtra menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menunjukkan banyak kelemahan, terutama tingginya biaya politik yang kerap memicu penyebaran politik uang
