Sejumlah partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju tidak sepakat terhadap gagasan pembentukan regulasi untuk mengatur posisi yang setara bagi partai yang berada di dalam koalisi dan di luar pemerintahan. Ide kesetaraan parpol muncul dalam poin kedua rekomendasi eksternal Rakernas V PDI-P. PDI-P menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi, Indonesia memerlukan fungsi
Presiden Joko Widodo mengingatkan, selama ini birokrasi membuat masyarakat semakin ruwet dengan selalu membuat beragam aplikasi. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, saat ditanya Presiden Jokowi di pembukaan SPBE Summit 2024 dan peluncuran Govtech Indonesia, pada Senin (27/5/2025), terdapat 400 aplikasi. Di suatu kementerian lain, menurut Presiden, ada yang mencapai
Setelah gagal mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mulai intens menjalin komunikasi, baik secara formal maupun informal, dengan sejumlah partai politik. Meski demikian, Sudirman belum bisa mengungkapkan parpol mana saja yang dimaksud sebab proses komunikasi belum final
Hingga akhir Rapat Kerja Nasional V, Minggu (26/5/2024), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih. Dalam penutupan Rakernas V PDI-P, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal Rakernas V. Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDI-P Aria
Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan untuk mendorong birokrasi yang lincah, butuh instrumen digital (26/05/2024). Sayangnya, digitalisasi yang selama ini muncul di benak masyarakat adalah aplikasi. Govtech yang disiapkan pun bukan berarti membuat aplikasi baru. Namun, memadukan data dan layanan masyarakat antarkementerian/lembaga. Karenanya, govtech lebih berarti penyelenggara keterpaduan data.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mendapat sorotan setelah resmi bergabung dengan Partai Gerindra baru-baru ini. Bobby resmi menyandang status kader Partai Gerindra pada Senin (20/5/2024) setelah menerima kartu tanda anggota (KTA) parpol yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu. Bobby mengaku memilih Gerindra karena kesamaan visi dalam membangun Sumatera Utara. Usai
Wakil Sekjen PKB, Syaiful Huda, mengakui partainya tengah menjajaki peluang berkoalisi dengan PKS pada Pilkada Jawa Timur 2024. Huda menyatakan, akan ada keputusan yang disampaikan kedua partai politik dala waktu dekat meski dinamika politik masih terus berjalan. Huda mengatakan, PKB saat ini sudah menyiapkan nama bakal calon gubernur Jawa Timur,
Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan, Erfandi Syaqroni menilai hakim konstitusi terlalu terpaku pada keadilan prosedural. Erfandi mengatakan PPP menghormati putusan MK. Walaupun sebagian perkara kandas, pihaknya masih optimis kliennya masih bisa memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Terlebih, masih ada sebagian perkara lain yang baru akan diputus pada Rabu (22/5/2024).
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani ikut dalam pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan CEO Tesla Elon Musk. Pertemuan ketiganya berlangsung di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/5/2024). Adapun Elon juga sempat bertemu Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan
Asosiasi Pengajar Hukum Adat mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk meminta ditambahkannya lagi satu kementerian yang khusus mengurus masyarakat hukum adat. Permohonan uji materi ini telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (20/5/2024). Tidak masuknya frasa ”masyarakat hukum adat” sebagai salah satu urusan
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyebut bahwa partainya masih mencari sosok yang bakal diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurut Mardani, PKS sebenarnya ingin mengajukan kader sendiri dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pilkada Jakarta 2024 lebih spesial dari sebelumnya karena bukan lagi Daerah Khusus Ibu Kota tetapi Daerah Khusus Jakarta.
Saat ini setidaknya ada dua undang-undang yang dalam proses revisi di DPR dan memperoleh sorotan masyarakat sipil, yakni revisi UU Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Kementerian Negara. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Herlambang P Wiratraman, menilai pembahasan revisi sejumlah undang-undang yang dilakukan DPR dan pemerintah saat ini hanya
