PKB tidak setuju jika Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, ditunjuk untuk mendampingi Anies Rasyid Baswedan sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7/2024), mengatakan, DPP PKB sudah menerima masukan dari DPW PKB untuk mengusung Anies sebagai
KPU menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur berusia minimal 30 tahun serta calon bupati dan wakil bupati berusia paling rendah 25 tahun setelah 1 April 2027. Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangan tertulis, Senin (1/7/2024), menjelaskan pertimbangan utamanya adalah amar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024, Pasal 201 Ayat
PDI Perjuangan buka sinyal mengusung kader sendiri di Pilkada Jawa Tengah 2024, jika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, ikut serta. Ada dua nama kader partai banteng yang sempat disebut Hasto, yaitu eks Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Nama Kaesang muncul
Ketua Cyberity Arif Kurniawan mengatakan persoalan peretasan PDN tidak boleh dipandang sebelah mata (30/06/2024). Arif mengungkapkan, Cyberity menemukan ada masalah yang sangat serius dalam pengelolaan PDN, salah satunya kesiapan yang tidak memadai dari Kemenkominfo, karena tidak mampu dengan mudah diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. Pengguna PDN harus menyurati Kemenkominfo ketika
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi yang menyebut Presiden Joko Widodo menyodorkan namanya ke sejumlah parpol untuk diusung di Pilkada DKI Jakarta 2024. Kaesang menegaskan apa yang Aboe sampaikan merupakan kebohongan publik. Kaesang lantas mencurigai PKS yang ingin menutup pintu koalisi dengan
Menjelang pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, Mahkamah Konstitusi menerima banyak permohonan uji materi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Setidaknya 12 permohonan diajukan oleh berbagai kalangan. Salah satu perkara yang akan disidangkan pada Senin (1/7/2024) adalah permohonan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dengan dua warga
Aksi peretasan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara seharusnya mendesak pemerintah segera mengubah pola pikir dan menerapkan budaya kehati-hatian dalam hal pengelolaan data publik. Pakar keamanan siber Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan satu-satunya cara untuk mengatasi kejahatan siber adalah security culture (budaya hati-hati) di semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Marsudi
Menkominfo Budi Arie Setiadi masih bisa bersyukur dan mengucap “alhamdulillah” usai sistem pusat data nasional (PDN) diretas. Budi bersyukur karena pelaku yang meretas sistem PDN bukanlah sebuah negara, melainkan non-state actor dengan motif ekonomi. Jika sampai negara yang melakukan serangan, maka permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat berat. Hal tersebut Budi
PKS telah resmi memutuskan untuk mengusung mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan eks Presiden PKS Sohibul Iman untuk maju sebagai cagub dan cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, partainya menghormati langkah PKS yang hendak mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman pada
Dari 108 produk intelijen keuangan yang dihimpun PPATK selama periode Januari 2023 sampai Mei 2024, ditemukan perputaran dana yang melibatkan partai politik, anggota partai, calon anggota legislatif, incumbent, dan pejabat aktif, sebesar Rp 80.117.675.256.064. Sebanyak 108 laporan berupa hasil analisis, informasi, dan hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada beberapa pihak
BSSN menyatakan tidak ada kebocoran data akibat serangan ransomware di PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya, sebab data tersebut telah terenkripsi atau terkunci. Untuk mengantisipasi serangan lainnya, BSSN telah memperkuat sistem di PDNS 1 yang berada di Tangerang serta pusat pemulihan data (data recovery center/DRC) cold backup atau pencadangan yang
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, pihaknya memanggil Menkominfo dan BSSN untuk datang ke DPR pada Kamis (27/6/2024) besok. Meutya menyebut, DPR menuntut penjelasan kepada Kominfo dan BSSN terkait peretasan sistem pusat data nasional (PDN) yang membuat layanan publik lumpuh selama berjam-jam. Meutya mengaku pihaknya belum bisa berkomentar banyak
