KEGIATAN

PDI-P: Kepala Otorita IKN Bukan Mundur, tetapi “Dimundurkan”

Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Bambang bukan mundur, melainkan “dimundurkan”, karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan(3/6/2024). Deddy menambahkan tidak ada satu investor pun yang sudah memberikan kepastian untuk berinvestasi di IKN. Investor dari luar negeri nihil, dan investor

Selengkapnya »

Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang di Pilkada

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Indonesia Neni Nur Hayati, melihat manuver politik, untuk memberi jalan bagi Kaesang Pangarep dalam Pilkada serentak 2024, sejak lama didesain untuk mengakali konstitusi agar Kaesang tidak memiliki hambatan untuk mencalonkan sebagai calon gubernur atau wakil Gubernur. Neni juga menyatakan tidak terkejut dengan sikap

Selengkapnya »

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia pencalonan kepala daerah tidak ada hubungannya dengan PSI maupun ketua umumnya, Kaesang Pangarep. Andy menuturkan, gugatan yang akhirnya diputus MA itu diajukan oleh Partai Garuda. Andy mengklaim, tidak ada komunikasi sama sekali

Selengkapnya »

Revisi UU TNI dan Polri Layak Dihentikan, Presiden Diminta Tak Keluarkan Surpres

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengingatkan pemerintah agar menganalisis dengan tepat dan mendalam substansi dari RUU Polri dan RUU TNI (2/6/2024). Sebab, koalisi masyarakat sipil menemukan pasal-pasal yang membahayakan bagi bangsa Indonesia ke depan, mulai dari sisi keamanan, hubungan antarkelembagaan, perlindungan HAM, hingga ruang demokrasi. Isnur

Selengkapnya »

RUU Kementerian Negara Segera Dibahas, Gerindra: Kalau Tidak Bagi-bagi Kursi Itu Berisik

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi mengakui, pembentukan postur kabinet periode 2024–2029 bakal terimplikasi dari gaya politik Prabowo Subianto. Menurut dia, gejolak politik yang mungkin terjadi karena akomodasi politik yang tidak sesuai bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Namun, langkah untuk mengakomodasi kekuatan politik di luar koalisi membutuhkan pijakan hukum.

Selengkapnya »

Papua Jadi Fokus dan Perhatian Pemerintah Saat Pilkada 2024

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, mengatakan Papua adalah salah satu daerah yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah dalam gelaran Pilkada 2024. Hadi menyebut perlu ada perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan Pilkada di Papua, agar tahapan Pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Selain

Selengkapnya »

“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki modal yang mampu menarik parpol untuk mengusungnya maju pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Ujang, Anies sebagai petahana punya modal elektabilitas, popularitas, isi tas, dan akseptabilitas atau penerimaan dari publik dan parpol. Nasdem dan PKB mengisyaratkan bakal merapat

Selengkapnya »

Jubir Prabowo: Bobby Berpeluang Besar Diusung Gerindra di Pilgub Sumut

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Azhar Simanjuntak, mengatakan Bobby Nasution berpeluang besar diusung Partai Gerindra di Pilgub Sumatera Utara 2024. Dahnil menyebut di Pilkada 2024, Gerindra mengutamakan para kader untuk maju. Bobby saat ini baru mendaftar sebagai kader Partai Gerindra. Ia juga telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur dari Gerindra.

Selengkapnya »
Search