Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan Ahmad Dhani, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, telah terbukti melanggar kode etik DPR. Hal ini disampaikan Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, pada Rabu (7/5/2025). Pelanggaran itu berdasarkan dua laporan. Pelanggaran etik pertama terkait pernyataan yang bermuatan seksis dan rasis terkait naturalisasi,
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan filantropis Bill Gates. Salah satu yang disinggung adalah soal uji coba vaksin TBC di tanah air. Prabowo menjelaskan Gates memberikan donasi, termasuk terkait vaksin. Salah satunya adalah vaksin TBC yang tengah dikembangkan. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan TBC telah memakan korban cukup besar di Indonesia.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk memilih figur yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Puan menyampaikan hal ini merespons polemik Hasan Nasbi yang batal mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. menegaskan disetujui atau tidaknya pengunduran diri Hasan Nasbi menjadi kewenangan dan
Hasan Nasbi batal mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Meski sudah mengajukan mundur, permohonan resign tersebut nampaknya ditolak oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dengan demikian, Hasan pun tetap mengisi posisi di Kabinet Merah Putih dan berkantor di PCO. Hasan enggan mengatakan surat pengunduran dirinya
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, banyak purnawirawan TNI yang mendirikan partai politik. Beberapa nama disebutkan seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wiranto, hingga Try Sutrisno. Hal tersebut disampaikannya dalam halal bihalal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025). SBY diketahui menjadi pendiri Partai Demokrat. Lalu Wiranto,
Saat ini, Kemendagri tengah mengevaluasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Meski aturan yang ada di dalamnya sudah cukup, pemerintah melihat perlu ada penguatan dalam aturan tersebut. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, kepala daerah sebenarnya juga bisa melakukan langkah-langkah untuk penertiban ormas. Sebab, kepala daerah juga
Dari PSU yang telah digelar, banyak laporan dugaan pelanggaran yang diterima jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ini seperti disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025). Praktik politik uang menjadi sorotan dalam berbagai dugaan pelanggaran yang dipaparkan dalam rapat tersebut. Ketua
Di tengah ramainya sorotan soal peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto mengeklaim programnya itu berhasil 99,99 persen. Klaim keberhasilan mencapai 99,99 persen ini disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025). Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Program
Presiden RI Prabowo Subianto membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu matahari kembar antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan. Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran. Hal
KPU mengungkapkan bahwa gugatan terkait hasil pemungutan suara ulang (PSU) di 5 daerah telah selesai disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa terdapat 7 gugatan hasil PSU klaster pertama yang berlangsung pada 5 Mei 2025, tetapi hanya 2 perkara yang naik ke tahapan pemeriksaan lanjutan, yakni
PSI akan membuka pendaftaran untuk calon ketua umum pada 13 Mei mendatang di Kantor DPP PSI, Jakarta. Pendaftaran tersebut merupakan salah satu tahapan jelang Pemilu Raya yang menjadi forum PSI untuk memilih ketua umum. Pendaftaran calon ketua umum PSI dimulai pada 13 hingga 31 Mei 2025. Setelah itu, pada 18
Pada Senin (5/5/2025) esok, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atau ketetapan untuk tujuh perkara perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan hasil pemungutan suara ulang atau PSU pilkada. Anggota KPU, Iffa Rosita, menjelaskan, sidang putusan di MK akan menentukan apakah permohonan gugatan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dihentikan (dismissal). Iffa menjelaskan,
