KEGIATAN

Keppres Belum Terbit, DPR Belum Bisa Proses Pengganti Hasyim Asy’ari

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, pihaknya belum dapat memproses penggantian Hasyim Asy’ari. Sebab, hingga saat ini Presiden Jokowi belum menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Hasyim. Hingga Senin (8/7/2024) petang, Presiden Jokowi mengaku belum menerima draf keppres pemberhentian Hasyim. Doli melanjutkan, setelah keppres terbit, Presiden mesti

Selengkapnya »

Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyatakan, PDI-P masih butuh waktu untuk memutuskan calon gubernur yang bakal diusung pada Pilkada Sumatera Utara 2024. Said menuturkan, PDI-P tidak mau buru-buru memutuskan kandidat yang diusung karena Pilkada 2024 sangat strategis untuk melakukan regenerasi. Said menyebutkan, PDI-P bakal mengumumkan sejumlah nama bakal calon gubernur

Selengkapnya »

Presiden Diharap Segera Lantik Iffa Rosita Gantikan Hasyim

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) menuntut agar Presiden Joko Widodo segera melaksanakan penggantian antarwaktu (PAW) Hasyim Asy’ari sebagai komisioner KPU RI dengan Iffa Rosita. Mereka mendesak proses ini mengingat beban kerja KPU melaksanakan Pilkada 2024 pada 27 November mendatang. KMPKP berharap agar proses PAW berlangsung tanpa intervensi politik dan

Selengkapnya »

Berkaca pada Peretasan PDNS, Perbaikan Sirekap Dibutuhkan Jelang Pilkada 2024

Direktur Netgrit Hadar Nafis Gumay mengatakan, menjelang Pilkada 2024, budaya keamanan siber sangat penting dimiliki oleh semua orang, termasuk penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikan dalam diskusi daring “SIREKAP di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada Serentak 2024”, pada Sabtu (6/7/2024). Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan

Selengkapnya »

52 RUU soal Kabupaten/ Kota Diketok Jadi Usul Inisiatif DPR

Rapat paripurna DPR pada Kamis (4/7/2024) mengesahkan 52 revisi undang-undang terkait kabupaten/kota menjadi usul inisiatif DPR. 52 kabupaten/kota tersebut tersebar di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Bengkulu. Rahmat Gobel selaku wakil ketua DPR memimpin rapat meminta persetujuan untuk mengesahkan 25 RUU hasil inisiatif Komisi II terkait kabupaten/kota di 5

Selengkapnya »
Search