Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 yang membolehkan ASN poligami dengan sejumlah syarat menjadi polemik. Kebijakan itu mengundang kritik keras dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) hingga DPR RI. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menilai, sejumlah syarat yang ditentukan dalam Pergub itu subyektif. Menurut dia,
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun. Hal ini disampaikan Dadan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1). Dadan menjelaskan, dengan anggaran MBG yang telah disepakati sebelumnya, yakni Rp71 triliun, program
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih pilkada serentak 2024. Menurut Bima, hal itu akan dibahas bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR pada awal pekan depan. Sementara itu, daerah seperti Provinsi Riau sudah menjadwalkan pelantikan Gubernur dan
Seusai menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bilangan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025), Presiden kembali menyampaikan komitmen untuk memastikan asupan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Presiden juga mempersilakan pemerintah daerah yang ingin berkontribusi dalam program ini. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar
Pasangan calon Pilkada Jayawijaya nomor urut 4, Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi, mendalilkan adanya penggelembungan suara dalam permohonan sengketa hasil Pilkada Jayawijaya 2024. Menurut mereka, suara dari pasangan nomor urut 1, Anthonius Wetipo-Dekim Karoba, dan pasangan nomor urut 3, Esau Wetipo-Korneles Gombo, dialihkan untuk menambah suara pasangan nomor urut
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1/2025), membenarkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, ia enggan mengungkapkan waktu dan tempat dilaksanakannya pertemuan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima Kompas, Megawati dan Muzani bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku
KPK memanggil empat orang untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan. Empat saksi tersebut adalah kader PDI-P Saeful Bahri, mantan Ketua KPU Arief Budiman, mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. Keempatnya diperiksa
DPRD Jakarta secara resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jakarta pada Selasa (14/1/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin. Setelah penetapan ini, DPRD Jakarta akan segera mengirimkan
Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Nenden Sekar Arum berharap pemerintah terlebih dahulu melakukan konsultasi publik sebelum menerapkan aturan membatasi usia penggunaan media sosial (medsos). Nenden memahami jika wacana pemerintah tersebut dalam rangka memberikan perlindungan anak-anak di ranah digital. Kendati begitu, menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan cara-cara
MK dijadwalkan akan menggelar 52 sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada 2024, Rabu (13/1/2025). Puluhan sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu diperiksa oleh sembilan Hakim Konsitusi yang terdiri dari tiga Panel Majelis Hakim. Dari puluhan perkara yang diperiksa hari ini, setidaknya ada tiga sengketa Pilkada di tingkat Provinsi yang
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pengajuan praperadilan merupakan hak tersangka. KPK tidak akan khawatir dengan banyaknya pengacara yang mendampingi kubu pemohon, Hasto (14/01/2025). Sebagai termohon, KPK bakal menyiapkan diri dari aspek pembuktian. Secara umum, tim hukum KPK sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan praperadilan, khususnya perihal pembuktian formil. Bahkan, KPK
Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, Sidarto Danusubroto, mengaku mendapat pesan dari orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mewujudkan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Pesan tersebut telah disampaikan kepada Megawati pada perayaan Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI-P. Megawati disebut menyambut baik ajakan pertemuan
