Plt Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus mengatakan, keamanan server seharusnya menjadi hal yang prioritas karena memengaruhi aktivitas kegiatan pemerintah dan berbagai layanan publik. Akik mengatakan, gangguan pada server Pusat Data Nasional (PDN) merembet ke berbagai hal, termasuk membuat evaluasi kinerja penyelidikan publik harus berhenti sementara.
BSSN memaparkan data masyarakat pada Pusat Data Nasional (PDN) Sementara yang mengalami terenkripsi akibat serangan siber perangkat lunak jahat dengan tebusan (ransomware) tidak aman. Akan tetapi, BSSN menyampaikan mereka sudah berupaya melakukan konversi informasi atau enkripsi data masyarakat sebagai pengamanan sementara. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen
PDI-P menyebutkan bahwa PKB condong akan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI-P Said Abdullah yang mengaku sudah bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin beberapa waktu lalu. Dalam pembicaraan itu, Said mendengar dari Cak Imin bahwa PKB
Bursa Pilkada Jakarta 2024 kian ramai menyusul masuknya dua nama baru. Keduanya adalah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Wakil Ketua PKS, Sohibul Iman. Sahroni tengah didorong oleh DPW Partai Nasdem DKI Jakarta untuk mau menjajaki Pilkada DKI Jakarta. Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, beralasan, Sahroni
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut, keputusan untuk mencalonkan Ridwan Kamil atau Kang Emil sebagai calon Gubernur DKI Jakarta bergantung hasil survei. Airlangga mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena itu, Ridwan Kamil belum dipastikan akan diusung me jadi calon gubernur DKI Jakarta. Nama Emil sempat
Juru Bicara BSSN Ariandi Putra menjelaskan, sejak server Pusat Data Nasional (PDN) terganggu pada Kamis (20/6/2024), BSSN sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk memulihkan sistem. Tim lengkap BSSN dikirim untuk membantu menangani insiden sekaligus menyelidiki penyebab terganggunya sistem PDN melakukan preservasi bukti digital berupa pengumpulan log dan sampel artefak sistem yang
Meski mengantongi satu tiket penuh untuk Pilkada Jawa Tengah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum juga menetapkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. Begitu pula Partai Gerindra, yang belum juga menetapkan bakal calon gubernur Jawa Barat meski telah mengantongi satu tiket penuh untuk mengikuti pilkada di provinsi tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membantah pihaknya telah sepakat UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli. Pernyataan itu Airlangga sampaikan saat dikonfirmasi terkait klaim Ketua DPD, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menyebut semua partai setuju mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen. La Nyalla mengaku telah menjalin komunikasi dengan semua
Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah pihak Istana mengarahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan suap eks caleg PDI-P Harun Masiku. Moeldoko menegaskan, pihak Istana tidak ikut campur dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Menurut dia, KPK punya pertimbangan sendiri
Peraturan KPU yang baru mengenai pencalonan pilkada ditargetkan akan diundangkan pada bulan Juni ini. Di dalam peraturan baru itu, KPU mengakomodasi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 HUM/P/2024 tentang syarat baru penghitungan batas minimal calon kepala daerah. Anggota KPU, Idham Holik, menyebutkan KPU sampai saat ini masih menunggu jawaban konsultasi
Gangguan pusat data nasional (PDN) dibenarkan tiga direktur jenderal. Mereka adalah Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kanson, serta Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim. Menurut Semuel, Kemenkominfo memulihkan layanan secara bertahap. Selain itu, sedang diperiksa pula penyebab gangguan. Silmy
Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengaku pernah bertemu eks caleg PDIP Harun Masiku. Hal itu disampaikan Kusnadi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024. Dalam perkara itu diketahui Harun Masiku sudah berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2020 silam.
