Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan dokumen roadmap nasional kecerdasan buatan (AI) siap diuji publik pada Agustus 2025. Sedangkan untuk Peraturan Presiden (Perpres) terkait AI, proses harmonisasi akan dilakukan hingga bulan berikutnya. Nezar mengatakan prosesnya berjalan beriringan, bersamaan, dan semuanya masih on schedule. Nezar menjelaskan, saat ini proses diskusi intensif
Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tajam soal aksi demo Indonesia Gelap. Prabowo menilai, gerakan tersebut dibiayai oleh koruptor. Hal ini disampaikan Prabowo di Kongres PSI yang digelar di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025). Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia,
Presiden RI Prabowo Subianto menyapa para ketua umum (ketum) partai politik yang hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah. Setelah menyapa Ketum PSI Kaesang Pangarep, Prabowo menyebut tugas seorang ketua partai tidaklah mudah. Prabowo juga mengatakan tugas seorang ketua partai berat dan cukup banyak mengeluarkan biaya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin, meminta semua pihak untuk melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal sebagai upaya perbaikan sistem pemilihan umum (17/7/2025). Afifuddin mengatakan, perbaikan itu tak hanya pada penyelenggaraan, tetapi juga pada penyelenggara, peserta, hingga iklim demokrasi secara keseluruhan. Terkait masalah
PDI-P telah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Namun, sikap dari partai berlambang banteng itu masih menanti keputusan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Aria mengatakan Megawati kemungkinan mengumpulkan opsi-opsi yang dikumpulkan kemarin, untuk dirapatkan Bersama, lalu akan menjadi sikap partai yang akan menjadi sikap
Komisi II DPR mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya, saat ini regulasi terkait BUMD masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral dan tidak terintegrasi. Komisi II DPR RI mendorong pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan rancangan undang-undang tentang Badan
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemerintah akan melakukan kajian sebelum mengambil tindak lanjut atas putusan MK tersebut. Tito menjelaskan, kementerian dan lembaga yang terkait akan terlibat, di antaranya Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Hukum, hingga Kementerian Koordinator Bidang
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak nasional dan daerah, masih dikaji. Menurut dia, Komisi II DPR masih mengkaji putusan MK itu karena mekanisme jabatan DPRD tidak bisa diisi hanya sementara. Dede Yusuf menyebut, putusan MK menimbulkan
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyiapkan kejutan atau surprise berupa rebranding dan logo baru partai. Kejutan dan logo baru tersebut akan resmi disampaikan pada momen Kongres PSI yang digelar di Solo, Jawa Tengah, 19-20 Juli 2025. Sebab, beredar informasi bahwa partai yang awalnya berlogo mawar ini akan berubah menggunakan gambar gajah
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid mengatakan usulan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penambahan dana partai politik dari Rp 1.000 per suara menjadi Rp 3.000 per suara patut diapresiasi (15/7/2025). Kenaikan itu dinilai tidak akan membebani anggaran negara nantinya. Aturan terkait dana parpol diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
Alwin Jabarti Kiemas, salah seorang terdakwa kasus dugaan suap pengamanan situs judi daring di lingkungan Kementerian Kominfo mengakui adanya jatah untuk mantan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. Hal itu terungkap saat pemeriksaan empat terdakwa, yakni Zulkarnaen, Alwin, Adhi Kismanto, dan Muhrijan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025). Hakim
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB dapat berperan aktif dalam menekan praktik politik transaksional yang masih marak terjadi dalam pemilu. Menurut Cak Imin, saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi pelik karena dominasi transaksi dalam proses pemilihan. Untuk itu,
