Presiden Prabowo Subianto bakal bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025). Salah satu agendanya adalah Konsultasi Tahunan ke-13 antara Indonesia dengan Malaysia yang telah menjadi tradisi sejak 2004. Anwar sendiri telah tiba di Indonesia pada Senin (28/7/2025) malam untuk memulai kunjungan kerjanya di Indonesia
Peta jalan kecerdasan buatan atau roadmap artificial intelligence masih disusun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pembahasan teknologi dengan Inggris bakal berkontribusi di penyusunan aturan itu. Kerja sama dengan Inggris itu bertajuk “AI Policy Dialogue Country Report”, yakni salah satu kesepakatan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris. Hal ini
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantah kabar ada peretasan data pribadi 4,6 juta warga. Polisi bakal memeriksa kebenaran kabar yang viral di media massa itu. Kabar ini sebelumnya dihembuskan akun DigitalGhostt di media sosial X pada tanggal 10 Juli 2025. Dalam postingan itu, akun DigitalGhostt menggunakan narasi dalam bahasa Inggris. Berbagai
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga perlu dipatuhi dan ditindaklanjuti pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang. Selain itu, mengawal implementasi putusan MK merupakan bagian konsolidasi demokrasi dan kepastian hukum pemilu. Terdapat sejumlah kebijakan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan Hasto tetap menjabat Sekjen PDI-P. Dajrot juga menuduh vonis Hasto yang bersalah dan mendapatkan hukuman penjara 3,5 tahun merupakan politisasi dalam penegakan hukum. Menurut Djarot, putusan hakim merupakan upaya untuk mencari-cari kesalahan Hasto dan untuk melemahkan konsolidasi partai. Dia juga menyebut
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Komarudin Watubun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025), menegaskan, partainya konsisten menolak usulan pilkada secara tidak langsung. Penolakan tersebut telah disuarakan PDI-P ketika menolak perubahan sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Komarudin mengingatkan
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI telah melakukan kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Hasil kajian dan masukan dari Komisi III itu pun sudah diserahkan kepada pimpinan DPR RI dan diumumkan secara resmi dalam rapat paripurna pada Kamis (24/7/2025).
Ketua DPP Partai Nasdem Rifqinizamy Karsayuda, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025), mengatakan bahwa sikap Nasdem masih konsisten. Moratorium tetap menjadi salah satu opsi jika pembangunan IKN dinilai membebani APBN. Moratorium juga bisa diberlakukan mengingat status IKN sebagai ibu kota negara baru harus diaktifkan melalui keputusan presiden (keppres).
Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung dievaluasi total. PKB mengusulkan agar kepala daerah cukup ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alasannya, pilkada langsung selama ini membutuhkan proses politik yang panjang. Sementara di sisi lain, Indonesia membutuhkan efektivitas dan percepatan
Jokowi merupakan tokoh yang selama ini melekat dengan PSI. Sejak Pemilu 2019, PSI menjadi barisan pendukung Jokowi, bahkan di Pemilu 2024 yang lalu mem-branding sebagai partainya Jokowi. Langkah ini untuk memperkuat pesan bahwa PSI adalah partai politik yang didukung Jokowi, terutama sejak partai ini dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendoakan hukuman Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Lembong dihapus oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Hal ini disampaikan Cak Imin di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (22/7/2025) malam. Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga mengaku bahwa dirinya terus
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa partainya juga kakak beradik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa Partai Gerindra dan PDI-P adalah adik-kakak.Hal ini disampaikan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025). Menurut dia, setiap partai harus memiliki hubungan baik.
