Revisi UU Pemilu Dinilai Mendesak, Harus Selesai Sebelum 2026
Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai mendesak dilakukan agar sistem demokrasi Indonesia lebih partisipatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk teknologi. Hal ini mengemuka dalam diskusi Forum Populi bertajuk “Revisi UU Pemilu: Tata Kelola Demokrasi Partisipatif Berbasis Inovasi” yang digelar Populi Center pada Rabu (11/6/2025). Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan,
