Para ahli menyebut revisi UU Wantimpres sebagai bagian dari paket revisi undang-undang di masa transisi. Dalam konteks revisi UU Wantimpres, banyak pihak mempertanyakan urgensi revisi. Politisi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengungkapkan penghidupan kembali DPA menjadi salah satu upaya untuk menyehatkan atau merevitalisasi Wantimpres yang selama ini dinilai ”antara ada dan
Mahkamah Konstitusi saat ini tengah memeriksa perkara uji materi tentang syarat usia minimal calon kepala daerah yang ada di Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sejumlah pihak meminta Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk tidak terlibat menangani perkara karena berpotensi memiliki konflik kepentingan, karena adanya rencana atau dukungan terhadap Kaesang
Perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung memicu dugaan untuk kepentingan Joko Widodo. Namun, saat ditanya terkait Dewan Pertimbangan Agung di masa pemerintahan Prabowo Subianto yang akan dibentuk kembali, Presiden Jokowi menyebutkan akan pension dan pulang ke Solo. Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, sepakat dengan Muzani
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, langkah Golkar yang memasangkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan kadernya, Jusuf Hamka merupakan bagian dari strategi komunikasi partai. Meski tak diterima, usulan itu bisa dipahami sebagai perjuangan Golkar untuk mempertahankan Kamil maju di Jawa Barat. Komunikasi politik Golkar diharapkan
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hanya dilakukan untuk perubahan nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), tetapi juga dilakukan untuk menghapus batas maksimal jumlah anggota dan syarat untuk menjadi anggota dewan pertimbangan tersebut (15/7/2024). Ketentuan
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, Eko Prasojo, mengatakan secara konstitusional, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem presidensial (15/7/2024). Artinya, presiden berwenang mengangkat menteri tanpa intervensi dari parlemen atau dari mana pun. Namun, bukan berarti menutup kemungkinan digelarnya serangkaian tes untuk memilih para calon menteri mendatang. Misalnya, Prabowo membentuk tim
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengatakan Usul perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai tidak berdampak signifikan. Yang terpenting, tupoksi dari DPA ini jelas, karena di masa lalu dibubarkan akibat inefisiensi soal tugas-tugasnya mulai kemampuan menjawab pertanyaan presiden, memberikan nasihat atau masukan, dan memberi
Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (surpres) persetujuan pembahasan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Senin (8/7/2024). Namun, surpres itu tidak disertai DIM dari Pemerintah sehingga tidak bisa dibahas. Kini, DPR telah memasuki masa reses hingga 15 Agustus 2024 dan kembali bersidang pada 16 Agustus 2024.
Di tengah ketidakpastian nasib Ridwan Kamil akan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta atau Jawa Barat, Partai Golkar justru menggulirkan nama baru untuk diusung di Pilgub Jakarta, yakni kader Golkar yang juga pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka alias Babah Alun. Ini menimbulkan spekulasi bahwa Partai Golkar sejak awal memang
Kemenko Polhukam menggelar dengar pendapat publik menindaklanjuti RUU TNI dan Polri, Kamis (11/7/2024). Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku diberi pesan Presiden Joko Widodo untuk mengawal RUU TNI dan Polri. Hadi juga mendapatkan instruksi Jokowi agar pembahasan RUU TNI dan Polri dilakukan dengan hati-hati. Presiden berpesan agar RUU TNI/Polri harus memiliki
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Kamis (11/7/2024). Meski belum berbuah kesepakatan, Partai Golkar dan PSI berdiskusi soal situasi pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Airlangga bahkan menawari Kaesang untuk maju sebagai
Mengantisipasi adanya uji materi di MK terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan pelantikan secara bertahap tiga gelombang. Pelantikan tahap pertama diusulkan digelar pada 1 Januari 2025. Hal ini dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
