Dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota KPU (30/5/2022), Presiden ingin memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu, yakni pemungutan suara untuk pemilu diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pertemuan tersebut, KPU melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Di antaranya terkait dengan
Dari total 48 penjabat gubernur, wali kota, dan bupati, sebanyak 29 penjabat diisi oleh pejabat dari pemerintah provinsi. Kemudian 11 penjabat berasal dari pejabat di pemerintah kabupaten/kota dan seorang penjabat diisi pejabat di Badan Intelijen Negara daerah. Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, mengatakan dengan mayoritas
Perayaan Milad Ke-20 Partai Keadilan Sejahtera menjadi ajang konsolidasi internal sekaligus penjajakan koalisi partai politik serta dukungan terhadap tokoh potensial capres pada Pemilihan Umum Pemilu 2024. Sejumlah tokoh hadir dalam perayaan tersebut, yaitu Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Waketum Partai Golkar
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengingatkan kepada masyarakat terutama elite partai nasionalis akan dampak buruk dari polarisasi politik pada Pilpres 2024. Qodari mengatakan semua lapisan masyarakat harus sepakat untuk menjaga keutuhan NKRI ini dari ancaman perpecahan. Momentum tahun politik harus dijadikan ajang konsolidasi secara nasional untuk meminimalisir gangguan-gangguan persatuan
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Soni Sumarsono, mengatakan polemik penolakan pelantikan penjabat patut menjadi pelajaran bersama, baik bagi para gubernur maupun Kemendagri. Perlu pemahaman dari daerah bahwa yang diusulkan tidak mutlak harus diterima pemerintah pusat. Terkait polemik pengangkatan penjabat dari unsur TNI/Polri, Soni berharap pemerintah memberikan penjelasan
Menanggapi kemunculan namanya sebagai kandidat cawapres pada Pilpres 2024 mendatang, Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, mengatakan belum terlalu memikirkan lebih jauh dan akan fokus pada tugasnya sebagai Panglima TNI. Sosoknya diduetkan dengan nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Andika juga mengaku belum pernah dipertemukan dengan Ganjar untuk mendiskusikannya. Waketum
Idayati adalah adik kandung Presiden Joko Widodo, pada hari Kamis (26/05) melangsungkan pernikahan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Sejak kabar pernikahan keduanya disampaikan, sejumlah pihak menyuarakan kekhawatiran, pernikahan akan mempersulit posisi MK saat memutus perkara yang berkaitan dengan Presiden. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, berpendapat, pasca-pernikahan itu, Anwar
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, menyampaikan bahwa penetapan perwira tinggi TNI aktif sebagai Pj Bupati dibenarkan secara regulasi. Pasal 20 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur anggota TNI dan Polri boleh menduduki jabatan ASN. Pengisian jabatan ASN oleh anggota
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menilai apa yang dilakukan Partai Golkar bersama PAN dan PPP dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) adalah langkah cerdas,serta menyampaikan bahwa Golkar sebagai partai yang telah lama berdiri, punya kehebatan dalam membaca situasi jelang Pemilu 2024. Pembentukan koalisi ini juga akan mencegah benturan hingga
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengungkapkan persiapan untuk memulai tahapan Pemilu 2024 sangat mepet. Sebab, pada 14 Juni 2022 tahapan pemilu sudah harus dimulai. KPU hanya bisa menunggu karena kewenangan untuk menggelar RDP ada di DPR. Hasyim mengungkapkan ketika Peraturan KPU sudah dibahas dan disetujui bersama, internal KPU harus melakukan finalisasi
Presiden Jokowi disebut akan menjadi ‘king maker’, tokoh yang dinilai dapat memunculkan kandidat yang memenangi Pilpres 2024. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai Jokowi dalam hal ini juga berpotensi membentuk poros baru di luar PDI Perjuangan. Jokowi memang berpotensi besar menjadi salah satu ‘king maker’ di
Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi, mengatakan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu tidak akan membuat Suharso Monoarfa dan Airlangga Hartarto selaku ketua umum parpol tersebut terganggu tugasnya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Salah satu hal yang ingin diperkuat dalam koalisi itu adalah mengawal keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf
