Kemendagri telah mengantongi beberapa nama calon penjabat (pj) Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota. Namun, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, masih enggan membeberkan nama para calon penjabat kepala daerah tersebut. Suhajar menjelaskan, dalam menetapkan penjabat kepala daerah setingkat gubernur terdapat mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk nama calon penjabat gubernur
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, mengatakan bahwa selama kurun waktu 26 tahun, masih ada daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) di bawah 20 persen. Daerah-daerah tersebut menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Mendagri meminta daerah yang PAD-nya masih rendah melakukan terobosan dan
Presiden Jokowi bertemu pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka (25/04). MRP dan MRP Papua Barat menyampaikan aspirasi terkait sejumlah hal, mulai dari otonomi khusus atau otsus hingga pemekaran wilayah di Papua. Pemerintah memaparkan hasil survei lembaga kepresidenan yang menyebutkan bahwa 82 persen rakyat Papua
Kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyinggungnya saat menerima perwakilan massa buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Kompleks Parlemen (21/4/2022). Dasco pun mengajak partai itu untuk berkompetisi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Dasco meyakini dengan jumlah mahasiswa yang
Rapat konsinyering yang membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024, yang semula diagendakan pada 21-23 April 2022, dijadwalkan ulang pada Jumat-Minggu (13-15/5/2022). Anggaran dan durasi masa kampanye akan menjadi perhatian saat konsinyering. Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Ihsan Maulana memperkirakan, DPR dan pemerintah
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengusulkan supaya Indonesia memberlakukan nomor identitas tunggal (13/04). Di dalamnya tidak hanya memuat database kependudukan seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan hal dasar lainnya, melainkan juga terintegrasi dengan pajak dan kesehatan (BPJS). Untuk mewujudkan hal tersebut, BSSN memiliki peran penting, khususnya dalam mengamankan data dari berbagai
Perludem memberikan rekomendasi kepada Kemendagri agar mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah (sekda). Opsi ini diambil agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024. Perludem juga merekomendasikan agar pejabat
Merdeka Institute merilis hasil survei terkait lalu lintas percakapan para netizen di dunia maya terhadap calon presiden papan atas atau top five di Pemilu 2024. Calon Presiden tersebut merupakan tokoh-tokoh yang elektabilitanya selalu masuk lima besar (top five) dalam berbagai survei lembaga-lembaga riset mainstream. Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo,
Saiful Mujani mengungkapkan bahwa enam faktor yang akan mempengaruhi koalisi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pertama adalah faktor ideologi partai yang saat ini terbagi menjadi dua, yakni nasionalis dan Islam. Saat ini partai yang paling memiliki status sebagai partai nasionalis adalah PDIP, sedangkan partai yang paling berideologi Islam adalah PKS. Faktor
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan, hingga kemarin, Kemendagri belum mendapat salinan resmi putusan MK. Pada prinsipnya, Kemendagri akan memperhatikan apa yang sudah menjadi keputusan MK. Namun, hal itu harus dipelajari terlebih dulu sebelum menyampaikan tindaklanjutnya. Sementara itu, terkait dengan peringatan MK bahwa TNI-Polri aktif tak bisa menjadi penjabat
Peta kekuatan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang kini mulai terbaca. Kendati begitu, hanya ada dua kekuatan dominan yang bakal menentukan hasil akhir politik elektoral. Director Research of IndoNarator, Harsam, mengatakan dua kekuatan tersebut adalah kekuatan Islam dan militer satu warna ‘hijau’ dan dua bendera. Menurut Harsam, pembacaan peta kekuatan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan mengenai pengisian penjabat kepala daerah yang akan dilakukan di 101 wilayah pada tahun 2022. Aturan pelaksana tersebut penting untuk menyediakan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas sehingga pengisian penjabat kepala daerah tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, peraturan pelaksana pengisian penjabat kepala
