KEGIATAN

Ramai-ramai Mengejar Restu Kiai

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai figur potensial capres terlihat intens mengunjungi pondok pesantren (ponpes) dalam sepekan terakhir. Ia menemui ulama pemimpin ponpes antara lain, Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim, pimpinan KH Abdul Hakim Mahfudz; Ponpes Al-Anwar, Rembang, Jateng, pimpinan Muhammad Najih Maimoen, putra KH Maimoen Zubair; serta Ponpes Buntet,

Selengkapnya »

Wapres ingatkan gubernur konsisten terapkan reformasi birokrasi

Saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bali (9/5), Wapres mengingatkan para gubernur untuk konsisten dalam menerapkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen aparatur sipil negara guna mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Wapres meminta seluruh pemda berkomitmen menerapkan sistem merit, mencegah praktik korupsi, kolusi,

Selengkapnya »

Respon KPK Soal Pengadaan Gorden Miliaran Rupiah di Rumah Dinas DPR

Menanggapi pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, KPK mengimbau agar proses pengadaan gorden rumah dinas DPR di Kalibata dilakukan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan prinsip transparansi

Selengkapnya »

Pilpres 2024 Bisa Lebih dari Dua Capres

Pada Sabtu (7/5/2022), Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Seusai pertemuan, keduanya menyampaikan terbukanya peluang kedua parpol untuk berkoalisi. Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pertemuan AHY dengan sejumlah ketum parpol merupakan bagian dari program silaturahmi

Selengkapnya »

Pengabaian Perintah MK Bebani Penjabat Kepala Daerah

Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berharap pemerintah tidak menganggap remeh perintah MK untuk membuat peraturan teknis, karena bisa berdampak pada legitimasi pemerintahan yang dipimpin penjabat kepala daerah. Jika tidak menjalankan putusan MK, maka legitimasi penjabat kepala daerah sebagai produk pilihan pemerintah akan rendah. Menurut Hendri, kepatuhan terhadap perintah

Selengkapnya »

Diprediksi tak Lolos Parlemen, PAN Justru Pertanyakan Metode Survei Indikator Politik

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang memprediksi partainya tidak lolos parliamentary threshold (PT). Saleh justru mempertanyakan hasil survei yang kerap berbeda dengan perolehan PAN pada pemilu. Secara akademik, PAN mengapresiasi hasil survei tersebut. Kendati demikian PAN tetap menerima hasil survei

Selengkapnya »

Tingkat Kepuasan Rakyat Turun, Laskar Ganjar Puan Desak Presiden Lakukan Reshuffle

Lembaga survei Charta Politika pada Senin (25/4/2022) lalu mempublikasikan bahwa sebanyak 68,5% publik menghendaki reshuffle Kabinet Indonesia Maju di era kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi yang turun disebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan persoalan ekonomi lainnya. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP),

Selengkapnya »

Pemerintah Kembali Diingatkan untuk Patuhi Putusan MK soal Penjabat Kepala Daerah

Peneliti pusat riset politik BRIN, Diandra Megaputri Mengko, mengatakan bahwa putusan MK terkait penjabat kepala daerah harus dipatuhi dan segera ditindaklanjuti (26/4/2022). Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seharusnya pemerintah mematuhinya. Jika tidak, pemerintah dapat dianggap tidak berwibawa karena tidak patuh pada putusan pengadilan tertinggi. Kepatuhan pemerintah pada putusan

Selengkapnya »

DPR Pertimbangkan Tunda Pemekaran 3 Wilayah Papua

DPR menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di kompleks Parlemen, Senayan (26/4). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mempertimbangkan permintaan untuk menunda rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran tiga wilayah di Papua. Penundaan akan dilakukan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sufmi Dasco mengatakan akan membawa

Selengkapnya »

Kemendagri Siapkan Daftar Inventarisasi Masalah Soal RUU DOB Papua

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, menyampaikan bahwa Kemdagri telah menerima tiga RUU mengenai tiga provinsi baru di Papua beserta naskah akademiknya. Selanjutnya, Kemendagri akan membuat daftar inventarisasi masalah (DIM). Kemendagri akan melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam menyusun daftar inventarisasi

Selengkapnya »
Search