Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai figur potensial capres terlihat intens mengunjungi pondok pesantren (ponpes) dalam sepekan terakhir. Ia menemui ulama pemimpin ponpes antara lain, Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim, pimpinan KH Abdul Hakim Mahfudz; Ponpes Al-Anwar, Rembang, Jateng, pimpinan Muhammad Najih Maimoen, putra KH Maimoen Zubair; serta Ponpes Buntet,
Saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bali (9/5), Wapres mengingatkan para gubernur untuk konsisten dalam menerapkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen aparatur sipil negara guna mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Wapres meminta seluruh pemda berkomitmen menerapkan sistem merit, mencegah praktik korupsi, kolusi,
Menanggapi pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR, KPK mengimbau agar proses pengadaan gorden rumah dinas DPR di Kalibata dilakukan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan prinsip transparansi
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, gorden di rumah jabatan anggota dewan sudah 13 tahun tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai. Karena kondisinya sudah tidak layak, sebagian anggota dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka. Pemenang tender proyek gorden rumah anggota DPR adalah
Pada Sabtu (7/5/2022), Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Seusai pertemuan, keduanya menyampaikan terbukanya peluang kedua parpol untuk berkoalisi. Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pertemuan AHY dengan sejumlah ketum parpol merupakan bagian dari program silaturahmi
Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berharap pemerintah tidak menganggap remeh perintah MK untuk membuat peraturan teknis, karena bisa berdampak pada legitimasi pemerintahan yang dipimpin penjabat kepala daerah. Jika tidak menjalankan putusan MK, maka legitimasi penjabat kepala daerah sebagai produk pilihan pemerintah akan rendah. Menurut Hendri, kepatuhan terhadap perintah
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei soal elektabilitas para tokoh untuk Pilpres 2024. Dalam temuannya di 19 nama, Ganjar Pranowo berada di posisi pertama dengan persentase 26,7 persen. Di bawahnya, ada Prabowo Subianto dengan 23,9 persen, dan Anies Baswedan dengan 19,4 persen. Kemudian, ada Ridwan Kamil (3,5 persen), AHY
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang memprediksi partainya tidak lolos parliamentary threshold (PT). Saleh justru mempertanyakan hasil survei yang kerap berbeda dengan perolehan PAN pada pemilu. Secara akademik, PAN mengapresiasi hasil survei tersebut. Kendati demikian PAN tetap menerima hasil survei
Lembaga survei Charta Politika pada Senin (25/4/2022) lalu mempublikasikan bahwa sebanyak 68,5% publik menghendaki reshuffle Kabinet Indonesia Maju di era kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi yang turun disebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan persoalan ekonomi lainnya. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP),
Peneliti pusat riset politik BRIN, Diandra Megaputri Mengko, mengatakan bahwa putusan MK terkait penjabat kepala daerah harus dipatuhi dan segera ditindaklanjuti (26/4/2022). Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seharusnya pemerintah mematuhinya. Jika tidak, pemerintah dapat dianggap tidak berwibawa karena tidak patuh pada putusan pengadilan tertinggi. Kepatuhan pemerintah pada putusan
DPR menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di kompleks Parlemen, Senayan (26/4). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mempertimbangkan permintaan untuk menunda rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran tiga wilayah di Papua. Penundaan akan dilakukan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sufmi Dasco mengatakan akan membawa
Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, menyampaikan bahwa Kemdagri telah menerima tiga RUU mengenai tiga provinsi baru di Papua beserta naskah akademiknya. Selanjutnya, Kemendagri akan membuat daftar inventarisasi masalah (DIM). Kemendagri akan melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam menyusun daftar inventarisasi
