KPU mengungkapkan bahwa gugatan terkait hasil pemungutan suara ulang (PSU) di 5 daerah telah selesai disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa terdapat 7 gugatan hasil PSU klaster pertama yang berlangsung pada 5 Mei 2025, tetapi hanya 2 perkara yang naik ke tahapan pemeriksaan lanjutan, yakni
PSI akan membuka pendaftaran untuk calon ketua umum pada 13 Mei mendatang di Kantor DPP PSI, Jakarta. Pendaftaran tersebut merupakan salah satu tahapan jelang Pemilu Raya yang menjadi forum PSI untuk memilih ketua umum. Pendaftaran calon ketua umum PSI dimulai pada 13 hingga 31 Mei 2025. Setelah itu, pada 18
Pada Senin (5/5/2025) esok, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atau ketetapan untuk tujuh perkara perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan hasil pemungutan suara ulang atau PSU pilkada. Anggota KPU, Iffa Rosita, menjelaskan, sidang putusan di MK akan menentukan apakah permohonan gugatan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dihentikan (dismissal). Iffa menjelaskan,
Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan sinyal dukungan PKS untuk Prabowo di Pilpres 2029 (28/4/2025). Akan tetapi, di puncak peringatan Milad Ke-23 PKS, Rabu (30/4/2025), Ahmad Syaikhu meluruskan bahwa sinyal dukungan tersebut lebih merujuk pada kelanjutan program pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan, keputusan resmi terkait dukungan PKS pada Pilpres 2029 tetap berada
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partainya tak sekadar memberikan dukungan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029. Bahlil menyatakan, dia dan Golkar telah berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo, bahkan jika harus berlanjut hingga dua periode. Bahlil berpandangan bahwa dia dan jajaran Golkar sama sekali tidak
Pada awal April lalu, seperti diberitakan Kompas.com, sekelompok massa berunjuk rasa terkait dengan sikap Bawaslu setempat mengenai pencalonan salah satu kandidat. Sikap Bawaslu itu disebut tak adil dan memihak salah satu calon. Nur Hidayat Sardini, dosen di Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, menyampaikan perlu ada langkah serius
Selain usulan pemekaran wilayah, lima daerah turut mengajukan permohonan untuk menjadi daerah otonomi khusus. Kelima daerah yang mengusulkan status sebagai daerah otonomi khusus adalah Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut bahwa hingga kini Komisi II belum membahas
Tidak ada pasokan makanan atau medis yang sampai ke 2,3 juta penduduk Jalur Gaza dalam hampir dua bulan, sejak Israel memberlakukan blokade total terlama di wilayah itu, menyusul gagalnya gencatan senjata selama enam minggu. Pada Jumat (25/4/2025), Program Pangan Dunia mengatakan telah kehabisan stok makanan di Gaza setelah penutupan terlama
Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Di dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa pernyataan sikap ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Sementara dokumen pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo merespons tuntutan forum purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden RI. Ganjar mempertanyakan kesalahan alasan dan dasar hingga muncul tuntutan mengganti wakil presiden (27/4/2025). Ganjar menjelaskan proses pergantian wakil presiden harus melalui parlemen. Karena itu, penting untuk menjelaskan alasan dari
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Jakarta Convention Center, pada Sabtu (26/4/2025). Megawati tiba sekitar pukul 19.17 WIB, didampingi oleh Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. Selain Megawati, pelantikan ini juga
Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri), Valentinus Sudarjanto Sumito, mengatakan banyak usulan DOB muncul sekadar karena (pimpinan daerahnya) pecah kongsi, lebih karena kepentingan elite lokal, kejar anggaran tambahan, atau membuka lebih banyak jabatan baru di organisasi perangkat daerah (27/4/2025). Selain moratorium
