Lima hari menjelang rapat dengar pendapat, diagendakan pada Selasa (7/6/2022), untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, sikap sejumlah fraksi terkait isu durasi masa kampanye masih terbelah. Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Golkar mendorong agar masa kampanye dilakukan selama 75 hari, sedangkan Fraksi PKB dan Fraksi Partai
Ganjar Pranowo mengatakan penetapan capres dari PDIP adalah hak preogratif Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan yang menyebutnya kemlinthi, terlalu berambisi menjadi capres dan tak menghargai Megawati Soekarnoputri. Ganjar menegaskan dirinya hanya fokus melaksanakan tugasnya sebagai gubernur Jawa
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, membenarkan adanya pertemuan dirinya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Namun, membantah dalam pertemuan tersebut dirinya mengusulkan nama Anies Baswedan-Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut lebih menekankan bagaimana proses pembangunan bangsa harus tetap berlanjut. Karena itu, menurutnya, diperlukan situasi agar
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan pada Rabu (1/6), di DPP Kantor Partai Nasdem, dilakukan secara tertutup berlangsung sekitar 4,5 jam. Perjumpaan dua elite politik ini digelar dalam rangka silaturahmi dan makan siang bersama. Prabowo didampingi sejumlah pengurus Partai Gerindra lainnya,
Lembaga Masyarakat Adat Papua menggelar Deklarasi Papua Damai (1/6) dan menyampaikan pernyataan sikap untuk mendukung terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera, serta untuk mendukung pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan pada acara tersebut, mengatakan bahwa upaya menggelorakan perdamaian dan semangat
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengungkapkan akan ada minimal tiga Capres yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam pertarungan Pemilu 2024. Rencana pengusungan minimal tiga capres oleh KIB itu agar tidak ada lagi konsep pemilu polarisasi seperti beberapa tahun belakangan yang malah membelah kedua kelompok pendukung dalam hal
Dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota KPU (30/5/2022), Presiden ingin memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat waktu, yakni pemungutan suara untuk pemilu diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pertemuan tersebut, KPU melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Di antaranya terkait dengan
Dari total 48 penjabat gubernur, wali kota, dan bupati, sebanyak 29 penjabat diisi oleh pejabat dari pemerintah provinsi. Kemudian 11 penjabat berasal dari pejabat di pemerintah kabupaten/kota dan seorang penjabat diisi pejabat di Badan Intelijen Negara daerah. Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardyanto Wahyu Tryatmoko, mengatakan dengan mayoritas
Perayaan Milad Ke-20 Partai Keadilan Sejahtera menjadi ajang konsolidasi internal sekaligus penjajakan koalisi partai politik serta dukungan terhadap tokoh potensial capres pada Pemilihan Umum Pemilu 2024. Sejumlah tokoh hadir dalam perayaan tersebut, yaitu Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Waketum Partai Golkar
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengingatkan kepada masyarakat terutama elite partai nasionalis akan dampak buruk dari polarisasi politik pada Pilpres 2024. Qodari mengatakan semua lapisan masyarakat harus sepakat untuk menjaga keutuhan NKRI ini dari ancaman perpecahan. Momentum tahun politik harus dijadikan ajang konsolidasi secara nasional untuk meminimalisir gangguan-gangguan persatuan
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Soni Sumarsono, mengatakan polemik penolakan pelantikan penjabat patut menjadi pelajaran bersama, baik bagi para gubernur maupun Kemendagri. Perlu pemahaman dari daerah bahwa yang diusulkan tidak mutlak harus diterima pemerintah pusat. Terkait polemik pengangkatan penjabat dari unsur TNI/Polri, Soni berharap pemerintah memberikan penjelasan
Menanggapi kemunculan namanya sebagai kandidat cawapres pada Pilpres 2024 mendatang, Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, mengatakan belum terlalu memikirkan lebih jauh dan akan fokus pada tugasnya sebagai Panglima TNI. Sosoknya diduetkan dengan nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Andika juga mengaku belum pernah dipertemukan dengan Ganjar untuk mendiskusikannya. Waketum
