Perludem memberikan rekomendasi kepada Kemendagri agar mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah (sekda). Opsi ini diambil agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024. Perludem juga merekomendasikan agar pejabat
Merdeka Institute merilis hasil survei terkait lalu lintas percakapan para netizen di dunia maya terhadap calon presiden papan atas atau top five di Pemilu 2024. Calon Presiden tersebut merupakan tokoh-tokoh yang elektabilitanya selalu masuk lima besar (top five) dalam berbagai survei lembaga-lembaga riset mainstream. Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo,
Saiful Mujani mengungkapkan bahwa enam faktor yang akan mempengaruhi koalisi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pertama adalah faktor ideologi partai yang saat ini terbagi menjadi dua, yakni nasionalis dan Islam. Saat ini partai yang paling memiliki status sebagai partai nasionalis adalah PDIP, sedangkan partai yang paling berideologi Islam adalah PKS. Faktor
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan, hingga kemarin, Kemendagri belum mendapat salinan resmi putusan MK. Pada prinsipnya, Kemendagri akan memperhatikan apa yang sudah menjadi keputusan MK. Namun, hal itu harus dipelajari terlebih dulu sebelum menyampaikan tindaklanjutnya. Sementara itu, terkait dengan peringatan MK bahwa TNI-Polri aktif tak bisa menjadi penjabat
Peta kekuatan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang kini mulai terbaca. Kendati begitu, hanya ada dua kekuatan dominan yang bakal menentukan hasil akhir politik elektoral. Director Research of IndoNarator, Harsam, mengatakan dua kekuatan tersebut adalah kekuatan Islam dan militer satu warna ‘hijau’ dan dua bendera. Menurut Harsam, pembacaan peta kekuatan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan mengenai pengisian penjabat kepala daerah yang akan dilakukan di 101 wilayah pada tahun 2022. Aturan pelaksana tersebut penting untuk menyediakan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas sehingga pengisian penjabat kepala daerah tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, peraturan pelaksana pengisian penjabat kepala
DPC Partai Gerindra Kota Surabaya menilai kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo saat kunjungan di Kota Surabaya pada Rabu (20/4) berdampak positif di kalangan masyarakat atas hingga bawah. Blusukan Jokowi dan Prabowo yang merupakan dua tokoh bangsa ini memiliki dampak yang sangat positif di kalangan masyarakat atas,
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Arief Budiman, anggaran Pemilu 2024 yang kemungkinan disetujui diperkirakan jauh di bawah usulan KPU sebesar Rp 76,6 triliun. Begitu pula dengan anggaran Pilkada Serentak 2024 yang berdasarkan monitoring dan supervisi kepada KPU daerah, total angka yang disetujui akan jauh lebih kecil dari Rp
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangsus) Otsus tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022 di Manokwari (19/4), sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua Barat berharap Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah. Wakil Bupati Raja Ampat, Orideki Iriano Burdam mengatakan
Peneliti IC), Egi Primayogha, mengatakan potensi konflik kepentingan dalam pemilihan penjabat kepala daerah sangat besar karena hanya ada satu pihak yang menentukan, yakni pemerintah pusat melalui Kemendagri. Jika proses tidak dilakukan secara terbuka dan menihilkan ruang partisipasi publik, potensi penyelewengan akan kian besar. Penyelewengan yang mungkin terjadi ialah praktik jual
Irine Morada Santiago, juru runding perdamaian asal Filipina, pada acara diskusi yang digelar oleh Imparsial (18/4), mengingatkan banyak pihak salah kaprah saat menyamakan pembangunan sebagai alat mewujudkan perdamaian. Dalam praktiknya, pembangunan dan upaya menciptakan perdamaian (peacebuilding) sering beririsan. Namun, situasi itu tidak boleh jadi pembenaran bahwa pembangunan adalah satu-satunya jalan
Dua warga Papua, yakni E Ramos Petege dan Yanuarius Mote, mengajukan uji materi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ke MK. Dari beberapa pasal yang digugat, salah satunya mempersoalkan Pasal 76 ayat (2) mengenai pengaturan pemekaran daerah Papua, yang dinilai mengembalikan
