Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei soal elektabilitas para tokoh untuk Pilpres 2024. Dalam temuannya di 19 nama, Ganjar Pranowo berada di posisi pertama dengan persentase 26,7 persen. Di bawahnya, ada Prabowo Subianto dengan 23,9 persen, dan Anies Baswedan dengan 19,4 persen. Kemudian, ada Ridwan Kamil (3,5 persen), AHY
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang memprediksi partainya tidak lolos parliamentary threshold (PT). Saleh justru mempertanyakan hasil survei yang kerap berbeda dengan perolehan PAN pada pemilu. Secara akademik, PAN mengapresiasi hasil survei tersebut. Kendati demikian PAN tetap menerima hasil survei
Lembaga survei Charta Politika pada Senin (25/4/2022) lalu mempublikasikan bahwa sebanyak 68,5% publik menghendaki reshuffle Kabinet Indonesia Maju di era kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi yang turun disebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan persoalan ekonomi lainnya. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP),
Peneliti pusat riset politik BRIN, Diandra Megaputri Mengko, mengatakan bahwa putusan MK terkait penjabat kepala daerah harus dipatuhi dan segera ditindaklanjuti (26/4/2022). Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga seharusnya pemerintah mematuhinya. Jika tidak, pemerintah dapat dianggap tidak berwibawa karena tidak patuh pada putusan pengadilan tertinggi. Kepatuhan pemerintah pada putusan
DPR menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di kompleks Parlemen, Senayan (26/4). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mempertimbangkan permintaan untuk menunda rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran tiga wilayah di Papua. Penundaan akan dilakukan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sufmi Dasco mengatakan akan membawa
Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, menyampaikan bahwa Kemdagri telah menerima tiga RUU mengenai tiga provinsi baru di Papua beserta naskah akademiknya. Selanjutnya, Kemendagri akan membuat daftar inventarisasi masalah (DIM). Kemendagri akan melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam menyusun daftar inventarisasi
Kemendagri telah mengantongi beberapa nama calon penjabat (pj) Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota. Namun, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, masih enggan membeberkan nama para calon penjabat kepala daerah tersebut. Suhajar menjelaskan, dalam menetapkan penjabat kepala daerah setingkat gubernur terdapat mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan. Untuk nama calon penjabat gubernur
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, mengatakan bahwa selama kurun waktu 26 tahun, masih ada daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) di bawah 20 persen. Daerah-daerah tersebut menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Mendagri meminta daerah yang PAD-nya masih rendah melakukan terobosan dan
Presiden Jokowi bertemu pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka (25/04). MRP dan MRP Papua Barat menyampaikan aspirasi terkait sejumlah hal, mulai dari otonomi khusus atau otsus hingga pemekaran wilayah di Papua. Pemerintah memaparkan hasil survei lembaga kepresidenan yang menyebutkan bahwa 82 persen rakyat Papua
Kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia pertama kali diungkap oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyinggungnya saat menerima perwakilan massa buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Kompleks Parlemen (21/4/2022). Dasco pun mengajak partai itu untuk berkompetisi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Dasco meyakini dengan jumlah mahasiswa yang
Rapat konsinyering yang membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024, yang semula diagendakan pada 21-23 April 2022, dijadwalkan ulang pada Jumat-Minggu (13-15/5/2022). Anggaran dan durasi masa kampanye akan menjadi perhatian saat konsinyering. Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Ihsan Maulana memperkirakan, DPR dan pemerintah
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengusulkan supaya Indonesia memberlakukan nomor identitas tunggal (13/04). Di dalamnya tidak hanya memuat database kependudukan seperti nama, jenis kelamin, alamat, dan hal dasar lainnya, melainkan juga terintegrasi dengan pajak dan kesehatan (BPJS). Untuk mewujudkan hal tersebut, BSSN memiliki peran penting, khususnya dalam mengamankan data dari berbagai
