Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa nama calon Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) akan dikirimkan ke DPR pada Rabu (2/7/2025). Selain AS, Presiden Prabowo Subianto disebut juga mengajukan nama-nama calon Dubes untuk negara sahabat yang kosong saat ini. Saat ditanya soal isu nama mantan Menteri
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI berencana mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kajian ini akan menjadi bagian dari upaya reformasi sistem politik di Indonesia yang tengah digodok Lemhannas tahun ini. Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa pemisahan ini
Prasasti Center for Policy Studies didirikan oleh sejumlah tokoh, di antaranya Hashim Djojohadikusumo dan Burhanuddin Abdullah. Meskipun berlatar belakang politik dari Partai Gerindra, kedua tokoh ini tetap meminta Prasasti untuk tetap kritis dalam menanggapi isu-isu terkait kebijakan pemerintah. Untuk menjaga independensi, Hashim juga mengajak sejumlah akademisi dan negarawan. Selain dia
Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilihan umum (pemilu) serentak nasional dan daerah, Partai Nasdem menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 tegas mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Membacakan pernyataan sikap partainya, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat mengatakan Konstitusi memerintahkan pemilu
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Sebab, putusan MK tersebut akan mengubah sistem pemilu di tanah air, sehingga memiliki dampak baik dan buruk atau konsekuensi yang ditimbulkan. AHY menekankan, semua partai politik, termasuk Demokrat, perlu
Rencana untuk mengajak tokoh luar PPP sebagai Ketua Umum PPP, beberapa kali disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy. Rencana ini juga kembali disampaikannya saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (29/6/2025). Dia menyebut PPP masih tetap membuka peluang tersebut menjelang muktamar yang, menurut rencana, dilaksanakan September 2025. Menurut Rommy, tokoh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merespons ketika Surat Keputusan (SK) perpanjangan kepengurusan partai mereka digugat kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan kedua ini diajukan oleh dua orang yang mengaku sebagai kader PDI-P, yakni Johannes Anthonius Manoppo dan Gogot Kusumo Wibowo. Merespons gugatan tersebut, tim hukum Dewan Pimpinan
Mulai Kamis (26/6/2025), Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka akan melakukan pendaftaran bakal pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah ulang. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, saat dikonfirmasi ulang, Rabu (25/6/2025), menuturkan selama tiga hari KPU Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, akan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, berpesan kepada para kepala daerah agar desa-desa di RI tak bernasib sama seperti desa-desa di Jepang. Yandri menjadi salah satu pemateri di hari ketiga dalam retreat kepala daerah gelombang kedua, Selasa (24/6/2025). Dia berpesan kepada 86 kepala daerah yang hadir untuk membangun
Kementerian Dalam Negeri memutuskan 16 pulau yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek dan diperebutkan kedua daerah tersebut masuk ke wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Keputusan itu diambil setelah rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kemendagri, Selasa (24/6/2025). Rapat menetapkan bahwa 16 pulau tersebut untuk sementara masuk dalam cakupan
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, pihaknya akan mendalami kebijakan aparatur sipil negara (ASN) yang diperbolehkan kerja di mana saja atau work from anywhere (WFA). Salah satu yang akan disorot adalah pelayanan publik ketika ASN dibolehkan untuk tidak bekerja di kantor. Hal ini disampaikan Aria Bima di Kompleks
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menguasai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Tito mengatakan, UU Pemda merupakan buku suci bagi para kepala daerah karena UU tersebut mengatur hal yang wajib dan dilarang dilakukan oleh kepala daerah beserta
