KPU di enam wilayah administrasi kabupaten/kota Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 pada Kamis (5/12/2024) siang. Hasilnya, pasangan nomor urut 3, yakni Pramono Anung-Rano Karno, unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen. Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mengumpulkan total suara 1.718.160 atau 39,41 persen
Pilkada ulang untuk daerah yang saat Pilkada 2024 dimenangi kolom atau kotak kosong disepakati bakal digelar pada 27 Agustus 2025. Keputusan itu diambil dalam rapat dengar pendapat antara KPU dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Rapat dihadiri oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilu
Merujuk hasil hitung cepat Litbang Kompas yang dikompilasikan dengan data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Rabu (3/12/2024), dari total 37 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur (pilgub), 26 provinsi dimenangi oleh KIM plus. Selain menang di 26 pilgub, KIM plus juga menang di lima provinsi lainnya, yakni
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, hanya berhasil unggul di dua kecamatan dari total 44 kecamatan di wilayah Jakarta. Hal ini diketahui dari hasil real count yang ada di laman resmi KPU, yakni pilkada2024.kpu.go.id. Berdasarkan pantauan Kompas.com dari laman tersebut, Ridwan-Kamil Suswono hanya unggul
Kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Erna Lisa Halaby-Wartono dalam Pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi, oleh dua pihak, yaitu pemantau pemilihan dan warga Banjarbaru selaku pemilih. Muhammad Pazri, Koordinator Tim Hukum Banjarbaru Hanyar, mengatakan pihaknya mempersoalkan tidak adanya calon alternatif yang bisa dipilih
Bawaslu RI mengeluarkan 180 rekomendasi untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada Serentak 2024. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, dari ratusan rekomendasi tersebut, ada 26 yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Lolly mengatakan, rekomendasi yang tidak dijalankan tersebut karena ada perbedaan hasil kajian dengan KPU. Sedangkan rekomendasi lainnya yang
Pengajar Hukum Kepemiluan UI, Titi Anggraini, mengatakan KPU dan Bawaslu segera mengambil sikap terkait pilkada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (3/12/2024). Jika tidak bersikap, maka KPU dan Bawaslu dapat dikatakan telah secara sengaja membiarkan pilkada berjalan secara inkonstitusional dan sewenang-wenang. Titi menjelaskan, Pilkada Banjarbaru telah secara nyata menyimpangi Pasal 54 C
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan di delapan kabupaten dan kota. Rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan kota akan dilakukan serentak pada Selasa (3/12/2024). Anggota KPU Banten, Ahmad Subagja, menyebut rekapitulasi tingkat kabupaten/kota ditargetkan rampung dalam dua hari. Setelah tahap kabupaten/kota selesai, rekapitulasi tingkat
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan hasil pemantauan di beberapa daerah menunjukkan ada fenomena penurunan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 (2/12/2024). Menurut dia, setidaknya ada delapan faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Pertama, masyarakat mengalami kejenuhan politik karena pelaksanaan pilkada hanya berselisih delapan bulan
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan tidak ada pergeseran sikap Indonesia atas kedaulatan di Laut China Selatan. Hal ini menanggapi pernyataan bersama antara dua negara terkait Laut China Selatan yang dikhawatirkan mendukung klaim sepihak China terkait sembilan garis putus-putus (nine dash line). Sugiono menuturkan, pernyataan bersama itu adalah bentuk kerja sama
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 menyusul hasil pilkada di sejumlah daerah yang memenangkan kotak kosong (2/12/2024). Dede mengatakan evaluasi perlu dilakukan untuk menghadapi pemilihan ulang yang akan digelar pada 2025 mendatang. Fenomena menangnya kotak kosong kemungkinan akan terjadi di Pilkada
Angka partisipasi publik pada Pilkada 2024 yang digelar serentak terindikasi menurun dibandingkan dengan tiga pilkada serentak sebelumnya dan Pemilu 2024. Berdasarkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU dengan data masuk sebesar 98,5 persen, rata-rata tingkat partisipasi pemilih di 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada terbatas 68,1 persen. Padahal, di Pemilu 2024, pada
