Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, membantah wacana upaya untuk mengerdilkan PDI-P sebagai partai politik pemenang Pemilu 2024 sekaligus peraih kursi terbanyak di DPR (1/8/2024). Bantahan itu diperkuat oleh Menpora, Dito Ariotedjo, yang mengatakan tidak ada pembahasan mengenai Perppu MD3 di Kabinet Indonesia Maju. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi
Dalam beberapa waktu terakhir, Partai Nasdem terus-menerus memberi sinyal bahwa bisa saja mereka mencabut rekomendasi dukungan dari Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Sinyal itu dimunculkan pertama kali oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada 25 Juli 2024 lalu. Saat itu, Sahroni mengingatkan bahwa politik bersifat dinamis, sehingga
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan PKS bergabung dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) tergantung dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Namun, menurut Airlangga, Golkar belum menyatakan setuju atau tidak setuju terkait peluang PKS bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja, Airlangga sebelumnya menyampaikan
Perubahan sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR terhadap revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No 2/2002 tentang Polri tak memengaruhi pembahasan kedua RUU tersebut. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas tidak memungkiri terjadinya dinamika sikap fraksi partai politik yang ada di DPR terkait revisi
PDI-P sebaiknya menempuh jalur hukum guna membuktikan tudingan politis di balik serentetan upaya penegakan hukum oleh aparat terhadap sejumlah kadernya. Menurut pengajar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, jalur hukum yang dapat ditempuh, antara lain, mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan. Langkah praperadilan bisa ditempuh karena sejumlah langkah penindakan penyidik
KPU RI secara resmi akan menetapkan perolehan kursi partai politik hasil Pileg DPR dan DPD RI 2024 beserta para calon anggota legislatif (caleg) terpilih periode 2024-2029 pada hari ini, Rabu (31/7/2024). Penetapan ini akan dilangsungkan melalui rapat pleno terbuka yang menurut jadwal akan digelar pukul 14.00 WIB. Pada Pileg DPR
Megawati, dalam pengarahan di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta, Selasa (30/7/2024), mengatakan, dirinya menolak tegas Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan RUU Polri, yang kini tengah bergulir di DPR. Megawati melihat, TNI dan Polri tidak bisa disamaratakan. Megawati mengaku heran dengan rencana revisi UU TNI dan
KPU mulai menyusun aturan terkait logistik dan dana kampanye untuk Pilkada serentak 2024. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, persiapan mulai dilakukan agar setiap tahapan Pilkada serentak bisa terlaksana dengan baik dan berjalan maksimal. Selanjutnya KPU akan menyiapkan PKPU terkait dana kampanye, kampanye dan pencalonan yang sebulan lagi akan dibuka
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers seusai Rapat Pleno PBNU 2024 di Jakarta, Minggu (28/7/2024), mengungkapkan, akhir-akhir ini muncul pernyataan yang frontal terhadap PBNU dari sejumlah elite PKB. Pernyataan frontal itu menimbulkan komplain dari kalangan nahdliyin sehingga PBNU merasa perlu mencarikan jalan keluarnya. Salah satu upaya
Rapat pleno KPU di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (28/7/2024), menetapkan PDI-P sebagai peraih suara terbanyak di Pemilu 2024 dengan 25.384.673 suara atau 16,7 persen dari total suara sah nasional. Di urutan kedua, Partai Golkar meraih 23.208.488 suara, kemudian Gerindra memperoleh 20.071.345 suara. Di urutan selanjutnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan ada “dewa-dewa” di Republik Indonesia yang akan menentukan sosok calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Sahroni, keberadaan para “dewa” tersebut membuat nama-nama yang akan maju pada Pilkada Jakarta sulit diprediksi oleh para pengamat politik. Pengamat politik dari UIN Syarif
Wapres Amin, saat menerima audiensi anggota Forum Keberagaman Nusantara di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (25/7/2024) sore, menjelaskan empat bingkai kerukunan yang harus dijaga bangsa Indonesia. Pertama, bingkai politis, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wapres menjelaskan bahwa Pancasila, UUD 1945, dan NKRI berarti Indonesia adalah
