Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pengesahan RUU TNI tidak mungkin dilakukan sebelum masa reses Lebaran 2025. Adies mengatakan RUU TNI paling cepat dapat disahkan pada masa persidangan berikutnya. Adies mengatakan dalam waktu dekat DPR akan memasuki masa reses Lebaran. Menurutnya, paling cepat pengesahan RUU TNI ialah setelah masa reses
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan, anggaran THR secara umum telah teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dana ini dikumpulkan melalui anggaran pada kementerian atau lembaga, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta transfer ke daerah. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara akan segera dibayarkan. Pencairan THR akan dimulai pada Senin (17/3/2025) atau sekitar dua pekan sebelum Lebaran. Adapun gaji ke-13 akan diberikan jelang tahun ajaran baru sekolah, yakni pada Juni 2025. Prabowo menegaskan, baik THR
Amnesty International Indonesia menyoroti rentetan kasus yang dilakukan oleh oknum polisi di beberapa wilayah di Indonesia. Baik itu kasus kekerasan, salah tangkap, penyiksaan, pencabulan, maupun pembunuhan di luar hukum. Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun diminta untuk mengevaluasi Polri imbas maraknya kasus oleh oknum polisi
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Taufiq, Selasa (11/3/2025), mengatakan, pihaknya baru saja menandatangani kesepakatan dengan Pemkab Pasaman terkait jumlah anggaran yang disediakan pemkab untuk pelaksanaan PSU Pilkada Pasaman. Anggaran yang disepakati sekitar Rp 10,4 miliar, sudah termasuk sisa anggaran sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024. Sebelumnya, anggaran PSU yang
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini mengatakan, masalah calon aparatur sipil negara (CASN) sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nasib 1,2 juta calon aparatur sipil negara kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Rini meyakinkan tak ada salah pengertian hasil rapat dengan Komisi II
Berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah, didapatkan kebutuhan anggaran KPU sebesar Rp 429,7 miliar, Bawaslu sekitar Rp 158,9 miliar, TNI sebesar Rp 38,5 miliar, dan Polri sebesar Rp 91,9 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran adalah Rp 719,1 miliar. Menteri Dalam Negeri, Tito
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pertukaran tiga dokumen kerja sama antara menteri Indonesia dan Vietnam di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2025). Presiden menyaksikan pertukaran dokumen kerja sama dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV), Tô Lâm, seusai pertemuan bilateral antara dua negara. Tiga dokumen yang dipertukarkan sebagai tanda
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bekerja sama untuk menindak jaringan fake Base Transceiver Station (BTS) dan judi online yang meresahkan masyarakat. Keduanya menegaskan komitmen mereka untuk menggelar operasi penindakan bersama terhadap pelaku kejahatan digital. Fake BTS, yang kerap disalahgunakan untuk aksi penipuan
Setelah mendengar pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ditunda, N (34), warga Kabupaten Banyuasin, langsung dirundung resah. N merupakan single parent dan kehilangan penghasilan karena sudah telanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. N berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan penundaan pengangkatan CPNS. Keputusan pemerintah tak pelak membuat publik resah.
Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan pada hari kedua (9/3/2025)pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pengganti untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, baru dua KPU daerah yang menerima pendaftaran pasangan calon pengganti. Kedua daerah itu adalah Provinsi Papua dan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada hari kedua pendaftaran
DPR RI menyatakan kesiapan untuk memprioritaskan anggaran penanganan banjir, khususnya di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta (7/3/2025). Selain itu, DPR siap membantu relaksasi anggaran kepada pemerintah
