MenpanRB, Tjahjo Kumolo, mengaku tak setuju dengan wacana penerapan sistem work from anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi ASN. Baginya, dengan sistem itu, pengawasan kinerja ASN sulit dilakukan. MenpanRB menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus menerapkan sistem kerja campuran work from office (WFO) dan work from home (WFH).
Kejaksaan Agung masih menelusuri dugaan pemberian uang suap atau gratifikasi terhadap tersangka Lin Che Wei terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng. Lin Che Wei merupakan pihak swasta yang diduga sebagai penghubung antara para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jampidsus, Febrie
Azyumardi Azra mendorong media sebagai pemersatu masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Di tengah dinamika politik tersebut pers harus bisa memperkuat solidaritas antar masyarakat agar tak terpecah belah. Dewan Pers juga harus berperan dalam membimbing masyarakat, kesadaran masyarakat, dan literasi politik. Azyumardi berkomitmen memperjuangkan hak-hak jurnalis terutama untuk memperoleh kesejahteraan.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan Partai Golkar telah membangun kesepakatan dengan PPP dan PAN sebagai langkah awal terbangunnya koalisi partai politik menuju Pemilu 2024. Ketiga partai tersebut juga memiliki pengalaman yang sama, baik di pemerintahan, DPR, serta MPR, termasuk berada di ketiga lembaga tersebut. Pengalaman tersebut dinilai
Komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022 sehingga langkah-langkah menuju pesta demokrasi lima tahunan tersebut segera dilaksanakan. PKPU belum diundangkan atau disahkan, karena masih terbentur soal berapa lama atau waktu masa kampanye dilaksanakan. Sebagian anggota DPR maupun pemerintah mengusulkan masa kampanye selama 90
Banggar DPR menyetujui anggaran pemilu Rp 76,6 triliun yang diusulkan oleh KPU. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan sikap itu diambil karena Banggar melihat pengajuan anggaran Rp 76,6 triliun itu merupakan efisiensi maksimal, sehingga tidak bisa lagi diutak-atik untuk diturunkan kembali. Banggar DPR sudah pasti akan meloloskan keputusan hasil RDP
Secara matematis, dengan hitungan kursi, Koalisi Indonesia Bersatu bisa menjadi poros baru dalam konstelasi Pilpres 2024. Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, mengatakan PPP sampai sekarang belum memikirkan siapa capres yang akan diusung. Sementara, Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, mengungkapkan koalisi juga terbuka kepada parpol lain untuk bergabung. Waketum
Surpres untuk pembahasan RUU DOB di Papua sudah diterima oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2022. Komisi II DPR saat ini sedang menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk memulai pembahasan ketiga RUU tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, mengatakan Komisi II sudah membentuk tiga panja
Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas oleh PAN, Partai Golkar, dan PPP terus menjadi sorotan, terutama tentang siapa sosok yang bakal diusung sebagai bakal capres. Dalam pertemuan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (15/5), Airlangga menyampaikan Koalisi Indonesia Bersatu sampai saat ini masih membuka
Pemerintah, Komisi II DPR, dan penyelenggara pemilu telah membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu 2024 dalam rapat konsinyering (13-15/05), namun hasil rapat tersebut masih harus dibahas dan diputuskan dalam rapat dengar pendapat pada 23 Mei mendatang. Hal ini dapat membuat penetapan peraturan teknis menjadi
Program Manajer Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai Keppres No. 50/P Tahun 2022 terkait pengangkatan lima penjabat gubernur rentan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena tidak sesuai perintah MK. Alasan mendasar Keppres tersebut bisa digugat ialah pengangkatan lima penjabat gubernur tidak memenuhi dasar hukum yang diperintahkan MK. Dalam pertimbangan MK
Din Syamsuddin, Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Pelita, menyebut posisinya saat ini lebih kepada penasihat. Partai Pelita didirikan bukan semata-mata demi menjadi motor pada tahun politik 2024 dan tak berniat mencalonkan diri sebagai presiden dengan membentuk partai yang telah didirikan tersebut Din Syamsuddin ingin menerapkan politik bukan untuk politik. Politik tidak
