Anggota DPR Komisi III Arsul Sani membantah bila disebut tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan RKUHP. ASrul menyampaikan bahwa ketika RUU ini diajukan, masyarakat sipil membentuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan membantu Baleg di DPR untuk menyusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), maka DIM yang diajukan oleh masyarakat sipil itulah yang dijadikan
Dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, (7/7/2022), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, DPR menyepakati RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi RUU inisiatif DPR. Seusai rapat, Puan Maharani menjelaskan setelah melalui pertimbangan dan diskusi yang panjang antara pemerintah dan DPR, diusulkan agar ada satu
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa kemungkinan jumlah partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih bisa bertambah. Doli mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, masih terus melakukan komunikasi dengan parpol lain di luar KIB hingga saat ini. Bahkan, Golkar sudah memiliki jadwal
Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Persetujuan itu dibacakan langsung Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (7/7/2022). Komisi II DPR meminta
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak akan berubah meski terdampak tambahan provinsi baru. Hal ini dikarenakan pembiayaan pemilu memiliki basis pemilih. Pemilihnya tetap, hanya pelaksanaannya saja yang semula dari satu provinsi menjadi provinsi baru. Begitu juga dengan tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak berubah siginifikan sepanjang
Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy bicara soal komunikasi antara PKS dan NasDem yang semakin menguat, walaupun dilakukan secara bertahap, dan belum mencapai titik akhir. Kerja sama politik harus melewati proses penjajakan yang memperhitungkan banyak hal dan pertimbangan. PKS dan NasDem tengah membentuk tim kecil untuk membahas koalisi.
Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengatakaan saat ini aturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah sudah dalam tahap finalisasi. Draf akhir sudah selesai di Kemendagri, untuk kemudian dibahas lintas kementerian bersama dengan Kemenkum HAM, Kemenpan RB, BKN, BIN, PPATK, Polri, Kemensetneg, dan Sekretariat Kabinet. Selain itu, Kemendagri juga akan mengundang perwakilan kampus
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK pada Rabu (06/07). Gugatan ini terkait ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Kuasa Hukum PKS Zainudin Paru mengatakan, permohonan uji materi
Survei CiGMark menunjukkan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masuk dalam jajaran nama-nama yang potensial menjadi capres maupun cawapres. Nama Ridwan Kamil muncul di bawah Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam survei tersebut, Ridwan Kamil meraih angka popularitas 80,1 persen, di bawah Ketua Umum DPP Partai
Pelantikan Penjabat Gubernur Aceh semula akan dilaksanakan pada Selasa (05/07) sore, ditunda menjadi hari ini (06/07). Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga menjelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh. Kastorius menjelaskan bahwa Achmad Marzuki telah pensiun dari TNI.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan penambahan tiga DOB di Papua berimplikasi pada penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2024. Setidaknya bertambah tiga dapil menjadi 83 dapil, begitu pula jumlah kursi akan bertambah. Pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengantongi nama yang akan mengisi jabatan Menpan-RB. Mahfud MD berpendapat Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih figur yang tepat. Oleh karena itu, Presiden tidak memiliki preferensi penilaian apa pun dan siapa pun untuk menjadi pengganti Tjahjo Kumolo. Ketua DPP PDIP
