Pada hari kedua uji kelayakan dan kepatutan (15/02/2022), enam calon anggota KPU dan dua calon anggota Bawaslu akan memaparkan visi-misi mereka. Para calon tersebut adalah Mochammad Afifuddin menjabat sebagai anggota Bawaslu RI, Muchamad Ali Safa’at sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Parsadaan Harahap sebagai ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Viryan sebagai
Indeks Demokrasi 2021 yang diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU), awal Februari 2022, menunjukkan skor rata-rata Indonesia mencapai 6,71 (6,30 pada tahun 2020). Peringkat Indonesia naik dari 64 menjadi 52 dari 167 negara yang dikaji. Walaupun demikian, Indonesia masih masuk kategori flawed democracy (demokrasi cacat). EIU menyebut Indonesia bisa membalikkan
Pada hari Senin (14/02/2022), KPU melakukan peluncuran hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024. KPU mengundang pemangku kepentingan, yakni Kemdagri, DPR, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, partai politik, pegiat pemilu, dan media massa. KPU menyampaikan sedang melakukan berbagai persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah
Pemerintah Kamboja memperlihatkan sikap yang berbeda dengan sejumlah negara anggota ASEAN lainnya dalam urusan Myanmar. Hal ini terbukti saat Perdana Menteri Hun Sen, yang saat ini bertugas sebagai Ketua ASEAN 2022, terbang bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya ke Myanmar. Walaupun diakui hanya kunjungan negara tetangga yang baik. Namun, posisinya sebagai
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, menyampaikan pihaknya akan memastikan bahwa uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu berjalan secara terbuka dan independen. Komisi II akan mengkritisi setiap calon komisioner KPU-Bawaslu itu secara tajam dengan memperhatikan integritas, kapabilitas dan independensi, serta inovasi dari
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, mengatakan jika negara memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan performa baik dalam melaksanakan mandat konstitusi. Para calon penyelenggara pemilu perempuan mempunyai agenda-agenda dan terobosan pengelolaan tata kelola dan membuat konsep penyelenggaraan pemilu dan pilkada lebih inklusif. Program untuk kelompok
Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengadakan survei mengenai Capres yang berpeluang maju dalam PIlpres 2024, dan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih yang tertinggi di antara sejumlah tokoh. Elektabilitas Prabowo Subianto tertinggi yakni sebesar 18,4%, kemudian Ganjar Pranowo sebesar 16,3% dan bahkan Joko Widodo 11,5%.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh kader Partai Demokrat untuk setia dengan kepemimpinan yang sah sesuai dengan AD/ART. Hal ini disampaikan saat pelantikan pengurus DPD Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan (10/02). Partai Demokrat memiliki target dan optimisme yang besar untuk Pemilu 2024. Seluruh kader diharapkan
Berbagai partai politik menyatakan mendukung adanya ruang untuk menghadirkan banyak capres dan cawapres. Sejumlah partai politik pun sedang menjalin komunikasi politik untuk penjajakan kemungkinan koalisi. Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan, pemilu harus menjadi ruang yang nyaman untuk mempertegas persatuan antaranak bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menghindari polarisasi yang
Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan, pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya menjawab tantangan domestik Indonesia, seperti soal ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Melalui pemindahan IKN, Indonesia sedang mencoba menjawab tantangan global yang nyata, yakni pemanasan global.
Nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu telah dikirimkan ke DPR pada 12 Januari 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Pemilu, DPR memiliki tenggat waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung diterimanya berkas untuk memilih calon anggota KPU dan Bawaslu dengan terlebih dahulu melakukan uji
Pada bulan Mei 2022, sudah harus ada penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di 5 provinsi, 6 kota, dan 37 kabupaten. Sementara itu, pada 2023 ada 170 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mendorong agar Kemendagri menyiapkan para penjabat
