Rapat kerja antara Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili oleh Kemdagri dan penyelenggara pemilu (7/6/2022), menyetujui Rancangan PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024. Tahapan pemilu disepakati untuk dimulai pada 14 Juni 2022 dan durasi kampanye berlangsung selama 75 hari. Durasi kampanye yang singkat berdampak pada waktu untuk mempersiapkan
Surya Paloh bertemu tiga tokoh politik nasional dalam rentang waktu yang berdekatan. Bahkan Surya Paloh mengaku menemui Presiden Jokowi di Istana Presiden. Pengamat Politik Roy Rangkuti yakin manuver politik Surya Paloh itu untuk Pilpres 2024. Surya Paloh sempat bertanya langsung kepada Prabowo mengenai niatnya untuk kembali maju dalam Pilpres 2024.
Anggota Komisi I DPR, Yan Permanes Mandenas, mengatakan bahwa sudah ada kompromi yang dilakukan antara Komisi I DPR dengan pemerintah terkait pembentukan badan independen untuk pengawasan dan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Komisi I DPR tetap menginginkan agar badan independen itu ada di bawah presiden dan pengisian anggotanya dilakukan uji kelayakan
Partai Nasdem menjadi satu-satunya partai yang banyak didatangi parpol-parpol calon peserta Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, 10 Maret 2022. PAN ke Surya Paloh pada 23 Mei 2022. Pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Rabu (1/6/2022). Terakhir,
Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas RA, menyarankan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuka penjaringan capres atau semacam konvensi sebagai keputusan bersama. Penjaringan capres memberi ruang kepada figur internal partai koalisi seperti Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP) maupun figur eksternal.
DPR, pemerintah, dan KPU sepakat tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan juga sudah disepakati anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun dan durasi masa kampanye selama 75 hari. KPU dan Komisi II DPR akan melanjutkan pembahasan terkait Peraturan KPU, tahapan, dan pengadaan logistik
PDI Perjuangan mengaku tidak khawatir terhadap kehadiran Ketum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi di acara Silaturahmi Nasional Koalisi Indonesia Bersatu akan menghilangkan suara pemilih Jokowi untuk partainya. Hal ini dikatakan Hasto, karena Projo adalah sekadar relawan dan bukan partai politik. Menurut Hasto, dalam konteks Pilpres, konstitusi mengatakan bahwa
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan penentuan pasangan capres dan cawapres di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak melalui mekanisme pemungutan suara atau voting. Keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan kolektif kolegial. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, seusai penandatangan nota kesepahaman KIB (4/6), menegaskan keputusan
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengadukan dugaan malaadministrasi dalam proses penunjukan penjabat oleh Kemendagri ke Ombudsman RI (ORI) pada Jumat (3/6). Terkait hal ini, Kemendagri akan mengikuti proses tindak lanjut laporan oleh ORI. Kepala Pusat
Intensitas pertemuan ketua-ketua partai saat ini berkaitan dengan dinamika politik pascapembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Keberhasilannya menarik PAN dan PPP, menjadikan Golkar leading dalam isu-isu politik terutama terkait Pilpres 2024. Kehadiran KIB bisa jadi dikhawatirkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ketika mengimbau
Dalam rapat kerja dengan Menseneg (2/6), Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengungkapkan adanya penjabat kepala daerah yang langsung mengundurkan diri usai dirinya dilantik. Sebelumnyna, ada salah satu gubernur yang menolak melakukan pelantikan. Menurut Anwar, polemik terjadi karena pola komunikasi yang tidak baik. Seharusnya Kemendagri yang memiliki kewenangan menunjuk penjabat
Lima hari menjelang rapat dengar pendapat, diagendakan pada Selasa (7/6/2022), untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, sikap sejumlah fraksi terkait isu durasi masa kampanye masih terbelah. Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Golkar mendorong agar masa kampanye dilakukan selama 75 hari, sedangkan Fraksi PKB dan Fraksi Partai
