Dalam Survei NEW INDONESIA Research & Consulting yang dilakukan pada 1-10 Februari 2022, nama Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam tujuh besar daftar capres 2024, sebanyak empat persen. Elektabilitas tertinggi dimiliki Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo, yang mencapai 20,2 persen, disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (13,8 persen) dan Gubernur
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu sosok yang digadang-gadang mencalonkan diri di Pilpres 2024. Dalam berbagai survei, nama Ganjar selalu menduduki tiga besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Namun, Ganjar disinyalir dia bakal bersaing dengan sesama kader PDI-P, Puan Maharani. Rivalitas diantara keduanya sering muncul di publik. Pengamat politik
Komisi II DPR telah memilih tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu, melalui mekanisme musyawarah mufakat pada Kamis (17/2/2022) dini hari. Tujuh anggota KPU yang terpilih adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sementara anggota Bawaslu terpilih adalah Lolly Suhenty,
Dirjen Amerika dan Eropa Kemlu, I Gede Ngurah Swajaya, pada Selasa (15/2/2022), menyatakan, Indonesia masih mempelajari dokumen kebijakan baru Indo-Pasifik yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS). Indonesia ingin memastikan dokumen terbaru itu selaras dengan Proyeksi ASEAN tentang Indo-Pasifik atau ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Kemlu menilai, inti dokumen tersebut mencerminkan
Ketua Umum DPN Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan kepala daerah soal masalah tsunami birokrasi menjelang Pilkada 2024. Para kepala daerah diharapkan tidak mengganti atau memindah pejabat ASN di lingkup pemerintahan daerah masing-masing, kecuali karena pensiun atau meninggal dunia. Walaupun boleh memindahkan atau mutasi, jangan sampai ada ASN yang nonjob,
Pada hari Selasa (15/2), semakin banyak beredar pesan berantai berisi daftar tujuh nama calon anggota KPU dan lima nama calon anggota Bawaslu yang akan dipilih. Padahal keputusan nama yang akan dipilih baru akan diputuskan pada hari ini (16/2). Nama-nama yang beredar itu sempat dibantah oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad
Pada hari kedua uji kelayakan dan kepatutan (15/02/2022), enam calon anggota KPU dan dua calon anggota Bawaslu akan memaparkan visi-misi mereka. Para calon tersebut adalah Mochammad Afifuddin menjabat sebagai anggota Bawaslu RI, Muchamad Ali Safa’at sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Parsadaan Harahap sebagai ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Viryan sebagai
Indeks Demokrasi 2021 yang diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU), awal Februari 2022, menunjukkan skor rata-rata Indonesia mencapai 6,71 (6,30 pada tahun 2020). Peringkat Indonesia naik dari 64 menjadi 52 dari 167 negara yang dikaji. Walaupun demikian, Indonesia masih masuk kategori flawed democracy (demokrasi cacat). EIU menyebut Indonesia bisa membalikkan
Pada hari Senin (14/02/2022), KPU melakukan peluncuran hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024. KPU mengundang pemangku kepentingan, yakni Kemdagri, DPR, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, partai politik, pegiat pemilu, dan media massa. KPU menyampaikan sedang melakukan berbagai persiapan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah
Pemerintah Kamboja memperlihatkan sikap yang berbeda dengan sejumlah negara anggota ASEAN lainnya dalam urusan Myanmar. Hal ini terbukti saat Perdana Menteri Hun Sen, yang saat ini bertugas sebagai Ketua ASEAN 2022, terbang bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya ke Myanmar. Walaupun diakui hanya kunjungan negara tetangga yang baik. Namun, posisinya sebagai
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, menyampaikan pihaknya akan memastikan bahwa uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota KPU dan Bawaslu berjalan secara terbuka dan independen. Komisi II akan mengkritisi setiap calon komisioner KPU-Bawaslu itu secara tajam dengan memperhatikan integritas, kapabilitas dan independensi, serta inovasi dari
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, mengatakan jika negara memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan performa baik dalam melaksanakan mandat konstitusi. Para calon penyelenggara pemilu perempuan mempunyai agenda-agenda dan terobosan pengelolaan tata kelola dan membuat konsep penyelenggaraan pemilu dan pilkada lebih inklusif. Program untuk kelompok
