KPU akan memulai pelaksanaan pendaftaran partai politik pada Senin, 1 Agustus 2022. Pendaftaran parpol bertempat di kantor KPU, Jakarta Pusat. Waktu pendaftaran Partai Politik akan berlangsung selama 14 hari dan setiap harinya akan dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Dua partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, mengungkapkan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kini tengah mempersiapkan tim untuk membahas sosok yang akan diusung dalam pemilu presiden. Dalam mendalami sosok capres yang akan diusung tersebut, KIB juga akan meminta pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat keagamaan. Seiring dengan itu, KIB juga
Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Jokowi telah membahas terkait siapa sosok yang bakal mengisi posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, PDIP tetap menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam memilih menteri. Hasto mengatakan hal terkait pengisian jabatan Menteri PAN-RB
KPU mengatakan sudah menyusun skala prioritas terkait penggunaan anggaran, lantaran sisa dana penyelenggaraan Pemilu 2024 di tahun anggaran 2022 belum cair seluruhnya (baru cair sebesar Rp2,4 triliun dari kebutuhan Rp8 triliun). Anggota KPU Yulianto Sudrajat mengatakan prioritas diberikan untuk kegiatan tahapan terdekat, misalnya untuk pendaftaran, verifikasi, dan verifikasi faktual. Selain
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan rapimnas yang semula dijadwalkan diselenggarakan pada 30 Juli diundur menjadi 13 Agustus. Dalam rapimnas itu, seluruh pengurus di tingkat pusat dan daerah akan menanyakan kesediaan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk diusung sebagai capres, sekaligus mendeklarasikan pengusungan Prabowo sebagai
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut ada 6 partai politik yang sudah mengonfirmasi untuk daftarkan diri jadi calon peserta Pemilu Serentak 2024 (27/7). Keenam parpol tersebut adalah PDI-P, Partai Golkar, Perindo, Partai Demokrat, PKB, dan Partai Gerindra. Parpol – parpol ini telah menginformasikan rencana kehadirannya untuk mendaftar ke KPU saat tahapan
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli mengatakan, KPU harus menyusun regulasi untuk mengatur kampanye pemilihan umum di kampus. Dalam penyusunannya, KPU seharusnya melibatkan Bawaslu, perguruan tinggi, dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus. Persiapan matang dibutuhkan agar tidak terjadi polarisasi. Lili menyarankan regulasi kampanye di kampus memuat empat aturan terkait
Partai Gerindra dan PKB semakin mantap merealisasikan rencana koalisi menghadapi Pemilihan Umum 2024. Kedua partai politik itu pun kini tengah menyiapkan piagam deklarasi kerja sama politik. Para elite Partai Gerindra dan PKB kembali bertemu pada Senin (25/7/2022) malam. Dari Gerindra, hadir Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco
Hakim Ketua MK Arief Hidayat meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperbaiki berkas gugatan ambang batas pencalonan presiden 20 persen suara legislatif dan 25 persen suara nasional. Tenggat waktu dari perbaikan ini adalah 8 Agustus 2022. Jika PKS sudah memperbaiki berkas gugatan itu, maka MK akan menyampaikan sidang permohonan yang
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengidentifikasi empat implikasi penataan ulang daerah pemilihan (dapil) baru di tiga daerah otonomi baru Papua. Implikasi pertama adalah penataan ulang dapil di Papua dari satu menjadi empat dapil sehubungan dengan penambahan tiga provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan menjawab pertanyaan publik mengenai rencana partai mencalonkan dirinya sebagai capres 2024. Walaupun sebagai ketua umum dan ketua dewan pembina, Prabowo berhak dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan itu, Prabowo menyadari perlunya pengambilan keputusan bersama. Rapimnas direncanakan diadakan di
Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia Panel Barus mengatakan Relawan Jokowi akan menentukan sikap dukungan pada pilpres tahun 2024 pasca menggelar musyawarah rakyat Indonesia (Musra) yang akan digelar di 34 provinsi (25/7). Musra perdana akan dilaksanakan di Kota Bandung karena Jawa Barat memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak. Seluruh masyarakat
