Kabar reshuffle dan masuknya PAN di jajaran kabinet menuai sejumlah respons dari partai politik koalisi Jokowi. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmadmengaku menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada presiden. Demikian pula dengan Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, juga mengaku tak tahu menahu soal isu perombakan
Kementerian Dalam Negeri masih belum juga menerbitkan aturan teknis yang akan menjadi pedoman penetapan penjabat kepala daerah. Padahal, pada pertengahan Mei 2022, gelombang pertama penetapan penjabat kepala daerah sudah akan dimulai (pada 15 Mei akan ada lima kepala daerah yang masa jabatannya berakhir). Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yakni Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi mengajukan uji materi UU Pilkada ke MK, mempersoalkan Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada yang menyebutkan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai 2024. Frans dan Muchlis merupakan pasangan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 dan
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan menyepakati usulan anggaran pemilu yang diusulkan KPU. Khoirunnisa mengatakan, kepastian anggaran menjadi jaminan penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Khoirunnisa, persetujuan anggaran pemilu dan penetapan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu dapat mengakhiri wacana penundaan pemilu.
Isu reshuffle kembali berembus akan terjadi pada akhir Maret 2022. Reshuffle itu dispekulasikan untuk mengakomodasi PAN mendapatkan kursi menteri atau wakil menteri dalam kabinet. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle yang kerap dilakukan Presiden Jokowi belum menyentuh pada urgensi peningkatan kinerja pemerintahan,
Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengingatkan agar pemerintah tidak melibatkan anggota TNI/Polri aktif dalam penunjukan penjabat kepala daerah, agar menghindari konflik kepentingan dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Tugas TNI/Polri jauh berbeda dengan tugas yang diemban kepala daerah. TNI/Polri berfokus pada isu-isu keamanan, sedangkan kepala daerah bertanggung
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan bahwa tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Dalam komunikasi yang dilakukan Presiden dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November 2021, Presiden meminta agar
BSSN mulai mempersiapkan pembangunan sistem keamanan siber di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mulai dari ranah pengembangan SDM hingga perangkat teknologi secara bertahap. Pembangunan sistem keamanan siber di IKN penting di tengah ancaman serangan siber yang kian masif. Oleh karena itu, BSSN menyiapkan pusat pengembangan SDM yang dilengkapi dengan simulator
Pada Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, disampaikan bahwa tujuh petinggi partai politik pendukung pemerintah bercerita, Luhut meminta ketua umum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilu 2024. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Luhut. Sumber Tempo di
Tahapan Pemilu 2024 tinggal tiga bulan lagi, tetapi anggaran penyelenggaraannya belum juga ditetapkan. KPU telah mengajukan anggaran sekitar Rp 76 triliun dari semula Rp 86 triliun. Namun, KPU masih diminta untuk menghitung ulang anggaran agar lebih efisien. Pembahasan dan penetapan anggaran penyelenggaraan pemilu diharapkan menjadi prioritas pemerintah dan DPR. Direktur
Lembaga survei Politika Research & Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei kandidat calon presiden (Capres) 2024. Hasil survei menunjukkan Ganjar Pranowo lebih unggul dari kandidat lainnya, yakni Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Survei dilakukan terhadap Key Opinion Leader (KOL), terdiri dari para tokoh baik dari kalangan
Hasil survei LSI terbaru (25 Februari-1 Maret 2022) menyatakan mayoritas responden menolak gagasan penundaan Pemilu 2024. Sebanyak 64,1 persen responden berpendapat, pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan, meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Dukungan pelaksanaan pemilu juga berasal dari kalangan yang menyatakan cukup/sangat puas terhadap kinerja Presiden
