Tim pemenangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno akan dipimpin pelawak Cak Lontong. Cak Lontong atau Lies Hartono diumumkan Pramono sebagai ”komandan” tim pemenangan Pramono-Rano saat berkunjung ke Museum Bang Yos milik Gubernur Jakarta 1997-2007 Sutiyoso di Bekasi, Kamis (5/9/2024). Selain Cak Lontong sebagai ketua, Ketua DPRD Jakarta
Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, mengatakan TNI sebaiknya tidak melihat pembentukan matra siber dari sudut pandang angkatan lain yang dirancang menghadapi ancaman pertahanan secara fisik dari darat, laut, dan udara. Alfons juga berharap orang-orang yang direkrut ke dalam matra siber benar-benar mempunyai keahlian mumpuni di bidang teknologi informasi dan memahami
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II sudah menerima permohonan dari KPU untuk menjawab situasi ketika di daerah yang ada calon tunggal justru yang menang adalah kotak kosong. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendorong bagi daerah yang nantinya menang kotak kosong untuk kembali menggelar pilkada pada tahun
KPU berencana berkonsultasi dengan DPR RI mengenai kemungkinan terjadinya kemenangan kotak kosong dalam Pilkada 2024. Rencana konsultasi ini dijadwalkan berlangsung pada awal pekan depan. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan, konsultasi ini bertujuan untuk membahas dan menyelesaikan situasi jika di suatu daerah hanya terdapat calon tunggal yang berpotensi kalah melawan
Pemerintah dan DPR berupaya mengebut revisi sejumlah undang-undang di penghujung masa kerjanya. Bukan untuk kepentingan rakyat, revisi UU ini ditengarai untuk mengakomodasi kepentingan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dua revisi UU yang tengah dikebut itu yakni revisi UU Kementerian Negara dan UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemerintah telah menuntaskan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk RUU Kementerian Negara (4/9/2024). Tidak ada perbedaan mendasar antara DIM yang disusun pemerintah dan draf RUU Kementerian Negara yang disusun oleh Badan Legislasi DPR. Supratman mengatakan pada prinsipnya DIM pemerintah dan draf
Bakal Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil mengatakan tidak mau mempolitisasi sepak bola dalam Pilgub Jakarta 2024. Dia mengaku bakal mencintai Jakarta dengan segala isinya. Hal tersebut ia ungkapkan saat ditanya mengenai hubungannya dengan Persija. Menurut Ridwan Kamil, hal yang bakal dilakukan berkomunikasi saja menyerap aspirasi dengan penggemar klub sepak bola
Jika pada pemungutan suara pada 27 November 2024, daerah-daerah dengan calon tunggal ada yang dimenangi oleh kotak kosong, setidaknya ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Pertama terkait dengan waktu pelaksanaan pilkada berikutnya. Hal ini menjadi krusial karena selama menunggu pilkada berikutnya, pemerintahan daerah akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah. Anggota
Sistem layanan digital terpadu INA Digital masih terus diuji coba. Untuk mendapatkan umpan balik, INA Digital akan diterapkan pada 40.000 pengguna dari aparatur sipil negara atau ASN di September ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan, padsa September ini akan diluncurkan tiga layanan terbatas di
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengaku, pihaknya tak menyesal batal mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 (3/9/2024). Alasannya, PKS sebelumnya sudah berupaya optimal untuk mencari rekan koalisi agar memenuhi ambang batas pencalonan gubernur saat mengusung Anies dan Sohibul Iman. Hidayat mengungkapkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu sempat
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, mengatakan tak mudah bagi partainya untuk mengalihkan dukungan dari pasangan calon tunggal ke kandidat baru karena keputusan tersebut telah diambil dengan perhitungan yang matang (2/9/2024). Menurut Kamhar, fenomena calon tunggal terjadi karena pasangan calon tunggal tersebut sudah terlalu dominan, baik
Ketua Badan Legislasi DPR, Wihadi Wiyanto, menjelaskan Rancangan Undang-Undang mengenai Dewan Pertimbangan Agung (RUU DPA) belum bisa dibahas walaupun pemerintah sudah mengirimkan surat presiden ang berisi persetujuan pembahasan RUU tersebut (2/9/2024). Sebab, belum dilengkapi dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan menjadi bahan utama pembahasan. Kendati demikian, Wihadi menegaskan bahwa
