Hubungan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kembali memanas. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar seluruh pihak menyudahi panas PDIP versus Jokowi. Perseteruan ini bermula dari pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pada Rabu (12/3) ang menyebut pada 14 Desember 2024 lalu, ada utusan
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani buka suara terkait Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang pernah menolak Revisi UU (RUU) TNI, tapi kini PDI-P malah memimpin proses pembahasannya di DPR. Puan mengatakan, sikap Megawati itu terjadi ketika mereka belum membahas RUU TNI secara bersama. Puan mengatakan, PDI-P dalam posisi meluruskan RUU
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pembahasan revisi UU TNI tidak dipercepat. Dia menyatakan, pembahasan dilakukan dengan terbuka dan sudah sesuai dengan aturan serta mekanisme pembuatan UU. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers Komisi I untuk menanggapi isu yang beredar terkait revisi UU TNI (17/3/2025). Dasco menampik isu yang
Wamendagri Bima Arya mengatakan tingkat partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 mengalami peningkatan dibandingkan data 2015. Dia menjelaskan, terdapat 19,92 persen atau 309 perempuan dari total peserta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2024. Sebanyak 109 dari total peserta perempuan dalam Pilkada 2024 berhasil memenangkan kontestasi politik
Kabar reshuffle atau penggantian personel di Kabinet Merah Putih kembali menyeruak. Dalam isu reshuffle kali ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan mengundurkan diri. Kemungkinan penggantian Sri Mulyani dinilai akan meningkatkan keraguan pasar. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal melihat penggantian Sri Mulyani sebagai akumulasi
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (16/3/2025). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rapat ini membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, seperti mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Bahlil mengatakan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan cair mulai hari ini, Senin (17/3/2025). Pencairan THR Lebaran 2025 dilakukan secara bertahap. Kemenkeu mencatatkan total anggaran THR ASN, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan mencapai Rp49,9 triliun pada 2025. Suahasil menjelaskan THR yang dibayarkan
Presiden Prabowo Subianto meminta agar birokrat yang tidak mengikuti perkembangan zaman harus dievaluasi. Menurut Kepala Negara, aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh bekerja seenaknya. Oleh karenanya, Prabowo meminta para menteri merumuskan sistem evaluasi perbaikan untuk ASN. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta,
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkapkan isi pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ratusan rektor perguruan tinggi. Pertemuan ini berlangsung sekitar empat jam di Istana Negara (13/3/2025). Menurut Brian, pertemuan ini tidak ada bahasan terkait dengan demo mahasiswa yang beberapa bulan lalu ramai digelar
Kepala BKPSDM Sragen, Kurniawan Sukowati, mengungkapkan bahwa jumlah ASN yang lolos seleksi tahun 2024 tahap 1 mencapai 547 orang, yang terdiri dari 69 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 468 orang Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Meskipun BKPSDM Sragen telah menerima surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara
Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, akan mengumpulkan anggota Komisi III DPR dari PDI-P di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, pada Kamis (13/3/2025) siang. Pengumpulan anggota DPR di komisi hukum ini dilakukan menjelang sidang perdana perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang bakal digelar pada
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pengesahan RUU TNI tidak mungkin dilakukan sebelum masa reses Lebaran 2025. Adies mengatakan RUU TNI paling cepat dapat disahkan pada masa persidangan berikutnya. Adies mengatakan dalam waktu dekat DPR akan memasuki masa reses Lebaran. Menurutnya, paling cepat pengesahan RUU TNI ialah setelah masa reses
