Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, memastikan PDI-P tetap menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pramono menegaskan posisi PDI-P yang tetap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, meski tidak tergabung dalam Kabinet Merah Putih Prabowo. Sikap tersebut juga selalu ditekankan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, resmi mengumumkan tim transisi yang akan membantunya sembari menunggu waktu pelantikan. Pengumuman ini disampaikan setelah keduanya ditetapkan oleh KPUD Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih 2024-2029 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025). Pramono mengatakan, tim
Sejumlah warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengajukan permohonan agar pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota diulang pada tahun 2025. Permohonan ini disampaikan dalam petitum perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh dua warga Banjarbaru, Udiansyah dan Karim. Kuasa hukum Pemohon, Denny Indrayana, mengatakan Pilkada Banjarbaru yang berlangsung pada
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, menampakkan diri saat konferensi pers terkait persiapan peringatan HUT Ke-52 PDI-P pada Kamis (9/1/2025) di kantor DPP PDI-P, Jakarta. Dalam konferensi pers, Hasto memaparkan beberapa persiapan untuk memperingati HUT PDI-P pada Jumat (10/1/2025). HUT Ke-52 PDI-P kali ini mengusung tema ”Satyam Eva Jayate” dengan subtema ”Api
Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 2, Ridha Dharmajaya-Abdul Rani, menggugat hasil Pilkada Medan yang dimenangkan paslon nomor urut 1, Rico Tri Putra Bayu Waas-Zakiyuddin Harahap. Dalam Perkara 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025, mereka menyebut selisih suara paslon 1 dan paslon 2 disebabkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
Pada Rabu (8/1/2025), Ronald Paul Sinyal, salah satu penyidik yang menangani perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 dipanggil oleh penyidik ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, Hasto Kristiyanto, dan advokat PDI-P Donny Tri Istiqomah. Seusai diperiksa, Ronald mengaku ditanya seputar
MK akan memulai sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Serentak 2024 pada 8 Januari 2025. Dari laman mkri.id, terdapat 47 perkara yang akan disidangkan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dari 47 perkara yang akan disidangkan, satu perkara merupakan PHPU Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang diajukan oleh kandidat
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya menyikapi putusan MK terkait penghapusan presidential threshold dengan melakukan sejumlah kajian (7/1/2025). Rencana pembahasan terkait tindak lanjut dari putusan tersebut dilakukan setelah masa reses. Menurut Dasco, kajian dengan rekan-rekan parlemen ini ditekankan untuk mengupas rekayasa konstitusi yang menjadi pertimbangan dalam Putusan MK
KPK membantah tudingan PDI-P soal penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Bekasi (7/1/2025). Penggeledahan berkaitan dengan status tersangka Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan tersangka Harun Masiku. Meskipun demikian, PDI-P saat konferensi pers di tempat terpisah, menganggap penggeledahan
Kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR yang menjerat Hasto Kristiyanto terus bergulir. Hasto tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin (6/1/2025) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Di hari yang sama, KPK memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina sebagai saksi. KPK belum menangkap dan
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, dalam diskusi virtual bertajuk ”Penghapusan Ambang Batas Calon Presiden Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi”, mengatakan salah satu pertimbangan hakim MK dalam putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden ialah melihat kondisi politik akhir-akhir ini. Ada jarak tiga tahun dari sejak putusan dibacakan, hingga nanti pendaftaran (calon
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan dengan sudah masuknya RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usulan DPR, hal ini berarti DPR yang akan menyusun draf RUU dan naskah akademik RUU tersebut (5/1/2025). Menurut Rifqinizamy, AKD yang paling berwenang membahas RUU Omnibus Law Politik adalah Komisi II DPR,
