Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Pilpres 2024 paling potensial diikuti oleh tiga poros koalisi. Poros pertama, kata dia, adalah PDI Perjuangan yang bisa mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi. Lalu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-PAN-PPP serta satu poros lagi yang akan terbentuk. Namun demikian, Airlangga mengatakan tetap ada
Presiden Jokowi saat berbincang dengan pemimpin redaksi media di Istana Negara (13/7/2022) meminta menteri-menterinya agak bekerja secara ekstra dalam menghadapi tantangan yang tak mudah, yakni ancaman resesi akibat krisis dan energi. Jokowi pun menyanggah saat ditanya apakah sudah tidak ada lagi perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Presiden menegaskan, perintah
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan bahwa draf Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai aturan teknis penjabat kepala daerah, telah 90 persen selesai disusun. Aturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah tersebut ditargetkan rampung disusun sebelum Agustus. Namun demikian, tak menutup kemungkinan, formatnya bisa berubah menjadi peraturan presiden (perpres) maupun
KPU mengumumkan Data Pemilih Berkelanjutan Semester I 2022 sebesar 190.022.169 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah pemilih DPB Semester II Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar 637.179 jiwa. Penurunan data pemilih tersebut dikarenakan adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat selama proses pemutakhiran. Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, dalam siaran
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam program PAN-sar Murah di Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung (9/7/2022), mengajak para ibu yang hadir untuk memilih putrinya, Futri Zulya Savitri. Zulkifli juga menjanjikan akan menggelar acara serupa setiap dua bulan sekali apabila masyarakat memilih putrinya yang akan maju menjadi calon anggota legislatif dari Daerah
Hasil temuan survei Nasional Parameter Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus menurun. PPP membutuhkan kerja keras karena saat ini elektabilitasnya berada di urutan sembilan dan angka 2,9 persen. Partai lain yang menempati urutan di atas PPP adalah PDIP 19,9 persen, Gerindra 12,1 persen, Golkar 10,7 persen, PKB
Kendati saat ini di Indonesia terdapat 37 provinsi, Komisi Pemilihan Umum tidak mengubah syarat kepengurusan partai politik untuk mengikuti Pemilu 2024. Keputusan KPU tersebut diapresiasi karena dinilai lebih solutif, terutama oleh parpol nonparlemen dan parpol baru. Sebab, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk membentuk kepengurusan di tiga provinsi baru lantaran
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung (11/7/2022), mengungkapkan DPR memang merencanakan untuk memekarkan Papua dan Papua Barat menjadi tujuh provinsi. Selain sesuai dengan wilayah adat, jumlah provinsi itu juga dinilai masih ideal bagi Papua dan Papua Barat hingga 10-15 tahun ke depan. Pembatasan tujuh provinsi di bumi Papua
Menkominfo Johnny G Plate, dalam Webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (11/7), menyatakan pemerintah menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia. Pengembangan super apps merupakan upaya percepatan digitalisasi layanan publik dan penerapan digital melayani. Saat ini, ada banyak layanan yang
KPU akan membuka masa pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu 2024, mulai 1-14 Agustus 2022. KPU akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk memeriksa kegandaan anggota parpol. Penilaian yang akan dilakukan adalah kelengkapan dokumen, verifikasi administrasi, serta kemudian klarifikasi kepada parpol jika
Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito, mengatakan belum ada surat yang ditujukan ke pemerintah dari DPR. Jika surat sudah diterima Presiden, Presiden akan mengeluarkan surat presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili pemerintah dalam hal pembahasan RUU tersebut. Valentinus
Anggota DPR Komisi III Arsul Sani membantah bila disebut tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan RKUHP. ASrul menyampaikan bahwa ketika RUU ini diajukan, masyarakat sipil membentuk Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan membantu Baleg di DPR untuk menyusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), maka DIM yang diajukan oleh masyarakat sipil itulah yang dijadikan
