Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Tenggat 30 Hari untuk Tindakan Koreksi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Robert Na Endi Jaweng, merilis Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ORI terkait pengaduan soal pengangkatan penjabat kepala daerah (19/7/2022). ORI menemukan tiga bentuk malaadministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah, yaitu penyimpangan prosedur dalam pengangkatan penjabat, mengabaikan putusan MK, dan adanya penundaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas

Selengkapnya »
20 Juli 2022

PPP Tegaskan tak Ada Kejanggalan Kenaikan Harta Suharso Monoarfa

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syarifah Amelia menilai, ada oknum yang sengaja melakukan fitnah terkait kejanggalan kenaikan harta kekayaan ketua umumnya Suharso Monoarfa. Motif di balik fitnahan ini tak lain sebagai whistle blowing untuk merusak kondusifitas dan soliditas PPP yang saat ini terus melakukan konsolidasi menyongsong jalan kemenangan 2024.

Selengkapnya »
20 Juli 2022

KIB Terus Interaksi dengan Berbagai Partai

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut interaksi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan berbagai partai terus dilakukan dan tak terputus. Hal ini disampaikan menyusul pernyataan Juru Bicara PKS, M Kholid, pada Ahad (17/7) bahwa PKS melakukan taaruf dengan Partai Demokrat dan NasDem serta berkomunikasi dengan KIB. Pada akhir pekan lalu,

Selengkapnya »
19 Juli 2022

Kinerja KPU Dipertanyakan, Peraturan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Tak Kunjung Terbit

Perludem mempertanyakan KPU yang hingga sekarang belum menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2024. Padahal, pendaftaran partai politik akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, menganggap hal ini sebagai keanehan. Pasalnya, ada banyak hal-hal teknis yang penting untuk dipersiapkan

Selengkapnya »
19 Juli 2022

Aturan Teknis Pj Kepala Daerah Diperlukan, Ini Alasannya

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengapresiasi sikap Kemendagri yang akhirnya berupaya menyiapkan aturan teknis khusus ini. Peraturan terkait Pj kepala daerah memang sudah ada di aturan perundang-undangan, namun itu tersebar di banyak aturan. Jadi existing aturannya sudah ada di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, maupun Undang-Undang ASN. Ari memaparkan lima

Selengkapnya »
18 Juli 2022

Soal Capres-Cawapres, PDI-P Cari Calon Pemimpin Berideologi Kuat

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, dalam rapat tiga pilar PDI-P Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya (17/7/2022). mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mencari seorang pemimpin (sosok capres-cawapres) yang kuat secara ideologi. Sosok yang dicari adalah sosok pemimpin yang pernah berkeliling ke seluruh Indonesia dan mengenal rakyatnya. Selain itu, sosok tersebut juga

Selengkapnya »
18 Juli 2022

Patok Indikator Lebih Ketat bagi Menteri

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan, di sisa masa waktu pemerintahan Preside Jokowi yang akan selesai pada 2024 dan tidak bisa maju kembali, problem utama yang mungkin dihadapi adalah loyalitas dan fokus kinerja di lingkaran pemerintahannya. Problem loyalitas pernah terjadi di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, partai-partai

Selengkapnya »
15 Juli 2022

Parpol Saling Tunggu Manuver PDIP Ajak Bentuk Koalisi

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menyampaikan bahwa Rakernas PDIP beberapa waktu yang lalu membuahkan rekomendasi penting, salah satunya mandat Ketua Umum PDIP kepada Puan Maharani untuk menjalin komunikasi dengan para ketum partai. Gerakan PDIP untuk membangun komunikasi ke partai-partai sedikit-banyak akan memberi pengaruh bagi dinamika koalisi yang mulai

Selengkapnya »
15 Juli 2022

KPU: Aturan Pendaftaran Partai Politik Tak Memuat Kewajiban Penggunaan Sipol

Bawaslu mengemukakan kekhawatiran bahwa penggunaan Sipol sebagai alat bantu pendaftaran partai politik akan memicu masalah di kemudian hari. Sebab, penggunaan Sipol seakan-akan menjadi keharusan bagi partai politik untuk mendaftarkan diri. Padahal, sebelumnya, Bawaslu telah membuat putusan bahwa Sipol bukan hal wajib dalam upaya partai politik ikut serta dalam pemilu. Ketua

Selengkapnya »
14 Juli 2022
Search