KPU telah melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat pusat sembilan partai politik nonparlemen yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024. Verifikasi faktual tingkat pusat pada hari pertama (15/10), dilakukan terhadap delapan parpol, yaitu Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, dan
Sinyal perombakan kabinet atau reshuffle kembali disampaikan Presiden Joko Widodo, setelah Partai Nasdem secara resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sinyal ini pun mendapatkan dukungan dari PDI-P, partai Jokowi bernaung yang juga menjadi kendaraan politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu. Meski
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan elektoral bukan menjadi pertimbangan utama partainya dalam mengusung seseorang maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 (13/10). Hal itu menanggapi hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jauh di atas Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Hasto memberikan contoh ketika Jokowi maju menjadi
Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, jadwal pengumuman hasil verifikasi administrasi ke publik sudah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU RI 384/2022. Di dalam SK yang ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam Bab II yang mebahas soal Rincian Program dan Jadwal Kegiatan disebutkan di tabel 2.1 nomor 6 ihwal
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto kompak memilih pilkada langsung menyusul munculnya wacana kepala daerah dipilih DPRD yang diusulkan Wantimpres dan MPR. Jika disuruh memilih maka Gibran mengatakan lebih suka dipilih langsung atau lewat pilkada karena yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah
Pernyataan Politikus NasDem Zulfan Lindan, yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi, dinilai membuat merah telinga koalisi pemerintahan Jokowi. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Adi menilai anggapan bahwa Anies merupakan antitesis Jokowi itu seolah menihilkan prestasi sang presiden. Padahal, lanjutnya, NasDem saat ini masih merupakan
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid angkat bicara soal fenomena politik identitas dalam ajang pilpres. Menurutnya, perlu penjelasan lebih lanjut untuk memaknai isu politik identitas. Hal ini disampaikannya dalam acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, Rabu (12/10/2022). Mengenai pandangan yang menghendaki politik tanpa mengungkit
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan semua kandidat capres yang telah muncul ke permukaan dan disebutkan dalam berbagai lembaga survei menurut Najmuddin masih punya waktu untuk memperbaiki elektabilitasnya, karena Pilpres 2024 masih cukup lama (12/10). Najmuddin menganalisis besar kemungkinan Pilpres 2024 akan diikuti empat poros. Poros pertama adalah
Plt. Deputi Bidang Administrasi KPU, Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan, persyaratan soal usia petugas penyelenggara pemilu ad hoc diatur dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Ketua Wantimpres, Jenderal (Purn) Wiranto menyebut usulan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah dijelaskan di forum MPR. Wiranto menegaskan bahwa hal itu masih sebatas usulan. Hal ini disampaikan Wiranto di lingkungan Istana Kepresidenan pada Selasa (11/10). Sebelumnya, diberitakan bahwa
Narasi ‘Nasdrun’ mulai ramai di media sosial setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden atau Capres 2024. Politikus NasDem Zulfan Lindan mengatakan NasDem tidak khawatir atas narasi yang beredar. Begitu juga terhadap pandangan masyarakat soal deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 oleh NasDem. Zulfan meyakini Anies baswedan tidak seperti pandangan
Perludem mendesak Presiden Joko Widodo tak membiarkan penunjukan penjabat (pj) kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, atau gubernur, tanpa aturan teknis seperti saat ini. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai bahwa orang-orang di sekitar presiden semestinya mengingatkan Jokowi untuk tidak membiarkan keadaan saat ini (11/10). Tanpa mekanisme yang transparan dan
