Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung, Susi Dwi Harijanti menuturkan, di dalam negara hukum, semestinya masyarakat sangat dekat dengan pembentukan UU. Susi menambahkan, praktik dari pembentukan revisi UU TNI dibahas secara kilat dan diam-diam, seolah-olah memunggungi masyarakat. Menurut Susi, demo penolakan revisi UU TNI yang muncul di berbagai
Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah memburu satu terduga pelaku teror kepala babi kepada Redaksi Tempo. Tim sudah menerima hasil rekaman CCTV Gedung Tempo, Grogol, Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim melakukan analisis video dengan mengutamakan pencarian terhadap satu orang terduga pelaku yang belum teridentifikasi. Direktur Tindak Pidana
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Minggu (23/3/2025), mengumumkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat periode 2025-2030. AHY mengungkapkan, partainya menambah dua badan dalam struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat. Kedua badan itu adalah Badan Saksi Nasional dan Badan Logistik. Demokrat juga menambah jumlah departemen, sebelumnya terdapat 11 departemen, kini menjadi
Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan, akan memberikan data-data yang dibutuhkan penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS periode 2020-2024. Ia menyebut, memberikan ruang seluas-luasnya kepada para penegak hukum. Pada prinsipnya Kemkomdigi akan membantu penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut. Sebelumnya diberitakan, penyidik Kejari Jakarta Pusat
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menilai, aksi teror pengiriman kepala babi terhadap salah satu jurnalis Tempo sebagai tindak pidana dan bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Ninik meminta para jurnalis tidak gentar setelah adanya aksi teror yang dialami Cica (Francisca Christy Rosana), wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus
Kantor redaksi Tempo mendapat kiriman paket berisi kepala babi pada Rabu (19/3/2025). Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Hingga saat ini, Tempo belum mengetahui siapa pengirim paket berisi kepala babi tersebut. Tidak ada alamat ataupun nama pengirim dalam paket tersebut. Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra mengatakan, kiriman
PDI-P menjadi pemimpin dalam pembahasan RUU TNI di Komisi I DPR RI. Adapun Utut Adianto dari Fraksi PDI-P menjadi Ketua Panitia Kerja Revisi UU TNI. Padahal, PDI-P adalah satu-satunya partai oposisi, atau tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Parlemen. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai,
Sehari setelah RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disepakati untuk disahkan dalam rapat paripurna, pimpinan DPR menemui Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan DPR yang menemui Presiden Prabowo adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Anton
Menpan dan RB Rini Widyantini dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (19/3/2025), meminta agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera melakukan analisis dan simulasi pengangkatan CPNS dan PPPK. Untuk melakukan pengangkatan CASN, menurut Rini, setiap kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah daerah harus dapat menuntaskan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG kemarin disebabkan sejumlah isu yang berkembang di masyarakat. Airlangga menilai pasar saham tidak akan memberikan dampak signifikan karena ekonomi Indonesia memiliki fundamental yang kuat. Menurut dia, sejumlah manuver dan sentimen investor kerap tak terbukti. Airlangga mengatakan
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan partainya akan memperjuangkan program atau hal yang menjadi perhatian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, termasuk soal RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Syaikhu menegaskan tujuan RUU TNI adalah untuk memperkuat institusi TNI. Ia menepis tudingan yang menyebut RUU TNI akan
Anggota Badan Pengawas Pemilu, Puadi, saat dihubungi, Selasa (18/3/2025), mengatakan, pentingnya tingkat partisipasi pemilih dijaga saat PSU jadi salah satu hal yang diingatkan pada Komisi Pemilihan Umum, utamanya KPU di daerah yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menggelar PSU. Salah satu hal untuk menjaga partisipasi pemilih itu, kata Puadi, dengan
