Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pemerintah belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak di 545 daerah. Bima melanjutkan, saat ini, pemerintah sedang merapatkan jadwal pelantikan kepala daerah itu secara intensif dengan MK dan KPU. Untuk daerah yang tidak mengajukan sengketa hasil pilkada seperti Jakarta pun pemerintah
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan sampai saat ini belum ada usulan ataupun pembahasan terkait revisi UU Pilkada. Hal itu disampaikan Bob Hasan sebagai respons atas wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang sempat digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bob Hasan, usulan atau inisiatif untuk merevisi UU Pilkada
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat usul Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pilkada harus ditindaklanjuti. Doli mengatakan, usul tersebut dapat dimasukkan dalam materi revisi UU Pemilu (16/12/2024). Menurut Doli, pidato Prabowo soal sistem pilkada itu harus dicermati secara lengkap dalam spektrum yang lebih luas. Prabowo menekankan
Direktur Eksekutif SETARA Institute for Democracy and Peace Halili Hasan, mengatakan dalam konteks demokratisasi Indonesia setelah Reformasi 1998, pilkada langsung merupakan sebuah kemajuan (16/12/2024). Pilkada langsung bukan saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan kepala daerah secara demokratis, melainkan juga implementasi desentralisasi politik melalui otonomi daerah. Menurut Halili, kehendak Prabowo
KPK mengumumkan bahwa pimpinan KPK periode 2024-2029 yang baru dilantik akan mengikuti program induksi pada Selasa (17/12/2024). Program ini direncanakan berlangsung selama 2-3 hari ke depan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan dalam program induksi tersebut, pimpinan KPK dan sejumlah pegawai baru akan mendapatkan pembekalan mengenai nilai-nilai KPK serta
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, menyatakan pilkada oleh DPRD berpotensi memperkuat oligarki politik karena proses penentuan kepala/wakil kepala daerah dilakukan secara tertutup dan ditentukan oleh segelintir elite partai (15/12/2024). Selain itu, politik uang yang selalu menjadi problem dalam pilkada langsung tak lantas sirna ketika mekanisme pemilihan
Mukernas II PPP telah selesai digelar pada Sabtu (14/12/2024) malam. Setidaknya ada tiga keputusan dari Mukernas yang mengusung tema ”Transformasi PPP untuk Indonesia” itu. Pertama, PPP harus bertransformasi menjadi partai yang makin solid dan dekat dengan rakyat seusai tak lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. Keputusan kedua, Muktamar PPP akan
Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak memikirkan kembali dan menata ulang sistem pemilu yang akan datang. Hal itu dikemukakan Prabowo dalam perayaan Puncak HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12/2024) malam. Presiden Prabowo mengatakan, ada beberapa hal yang masih jadi catatan dalam sistem pemilu saat ini. Prabowo melanjutkan, semua pihak harus
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham saat ditemui di sela-sela perayaan HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), mengatakan, hasil Pilkada Jakarta 2024 merupakan realitas yang harus diterima. Idrus melanjutkan, selisih suara antara pasangan Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono mencapai 10 persen.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah 2024 tidak mencerminkan angka sebenarnya. Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara mengatakan, berdasarkan laporan dana kampanye yang diakses dari portal KPU diketahui rata-rata penerimaan dana kampanye pasangan calon dalam pilkada
Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar akan diselenggarakan di Kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Wihaji mengungkapkan bahwa acara tersebut akan menyajikan sesuatu yang baru. Wihaji juga menanggapi isu mengenai kemungkinan kedatangan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, yang
Hingga waktu tiga hari kerja pascapenetapan hasil rekapitulasi perolehan suara, Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, tim hukum kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana, tidak mendaftarkan permohonan sengketa hasil pilkada ke MK, baik secara luring maupun daring. Dengan tak adanya gugatan hasil Pilkada
