Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) berani membongkar kasus-kasus besar, termasuk dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam pusaran judi online (judol). Mahfud berharap, kasus-kasus besar itu dapat diselesaikan karena Kejagung telah dikawal oleh aparat TNI. Meski
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait persoalan dana bantuan yang diberikan negara kepada partai politik. Saat ini, parpol baru mendapat dana bantuan sebesar Rp 1.000 per suara. Angka ini memang sudah naik dari bantuan
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu pada Selasa (20/5/2025). Jokowi dimintai keterangan setelah beberapa pekan lalu pihak pelapor dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang
Wakil Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Juri Ardiantoro, mengatakan unjuk rasa merupakan salah satu hak atau ekspresi dari masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar demonstrasi tidak mengganggu ketertiban dan tidak melanggar hukum. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, pihaknya menyerukan agar pengemudi ojek daring (ojol),
Mantan Ketua Umum Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar milik TNI AD, Felix Hutabarat, mengaku tak mengetahui rincian aturan dalam mengimpor gula. Padahal, impor gula harus mengacu pada Permendag Nomor 117 Tahun 2015 yang menyatakan importasi gula untuk stabilisasi harga seharusnya melalui mekanisme importasi gula kristal mentah (GKM), bukan gula rafinasi.
Pihak Istana menghormati proses hukum terkait disebutnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam dakwaan kasus judi online. Istana menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang kini tengah bergulir. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di kantornya, di Jakarta, Senin (19/5/2025). Hasan Nasbi melanjutkan,
Ketua KPU RI Afifuddin menilai, sistem dan pelaksanaan Pilkada Barito Utara sudah berjalan baik meski Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mendiskualifikasi pasangan calon pesert Pilkada Barito Utara. Menurut Afifuddin, justru para kandidat yang merusak pelaksanaan Pilkada Barito Utara dengan melakukan praktik politik uang. Ia menilai, praktik politik uang merusak sistem dan
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkap pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak justru menghabiskan anggaran yang besar. Padahal, salah satu landasan niat keserentakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah untuk menghemat anggaran. Hal ini disampaikan Bima dalam acara diskusi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyinggung soal wacana sistem politik baru untuk Indonesia yang tengah digodok partainya sebelum diusulkan kepada pemerintah. Dalam pandangan Golkar, demokrasi bukanlah tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi, kata Bahlil, hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bahlil menyingung soal kontestasi pemilihan kepala daerah
Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menanggapi agar berita pembagian sogokan tidak menjadi bahan framing jahat atau bahkan persepsi liar bahwa Budi Arie Setiadi, yang juga Ketua Umum DPP Projo, terlibat dan menerima sogokan duit haram judi online. Publik bisa mengecek fakta dan pemberitaan bagaimana Budi Arie berada di garis depan
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mengungkapkan, sejumlah nama tokoh mulai digaungkan oleh kader PSI dari berbagai daerah untuk menjadi calon ketua umum PSI. Andy menyebutkan, beberapa nama yang sudah muncul, antara lain, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka, dan
Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa agenda pembekalan kepada kepala daerah kader PDI-P digelar untuk menguji loyalitas kader terhadap partai. PDI-P ingin memastikan program-program para kepala daerah tetap sesuai dengan nilai-nilai serta tujuan utama partai, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ganjar mengingatkan, partai politik memiliki peran dan fungsi kenegaraan sebagai
