Hingga Senin (26/5/2025), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelenggarakan PSU di 22 daerah. Saat ini tinggal dua daerah yang belum menggelar PSU. Dua daerah itu adalah Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan, yang akan diadakan pada 6 Agustus 2025. Selain itu, KPU juga masih harus menggelar PSU
Bursa calon ketua umum PPP kini sedang hangat dibicarakan. Sebab, ada sejumlah nama di luar kader PPP yang disebut menjadi kandidatnya. Salah satunya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Masuknya nama Amran sebagai calon yang diunggulkan ternyata membawa nama lain yang diduga terkait, yakni Haji Isam atau Andi Syamsudin Arsyad, pemilik PT
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dicecar hingga diultimatum untuk minta maaf oleh legislator PDI-P saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen (26/5/2025). Hal itu terjadi karena pernyataan Budi Arie dalam prgram Gaspol!” yang tayang di kanal YouTube Kompas.com pada 22 Mei 2025. Dalam acara tersebut, Budi
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kemampuan keuangan negara dalam menanggapi usulan kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol). Puan berpesan, jangan sampai usulan kenaikan dana partai politik itu mengabaikan kemampuan keuangan negara. Dalam kesempatan itu, Puan tidak menyebutkan secara detail besaran dana yang semestinya diberikan untuk parpol. Puan mengatakan
Beragam kalimat pujian dan sanjungan terus diutarakan presiden Prabowo Subianto sepanjang kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Indonesia pada Sabtu (24/5/2025) dan Minggu (25/5/2025) kemarin. Puja-puji ini disampaikan Prabowo berkaitan dengan beragam proyek yang dikerjakan pemerintah Indonesia bersama China. Dia bahkan menegaskan bahwa hubungan paling strategis dan
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Kini, isu itu muncul kembali setelah ada desakan untuk merombak sejumlah nama dalam kabinet. Salah satu desakan itu datang dari aktivis Rocky Gerung, yang menilai Kabinet Merah Putih perlu diisi dengan energi baru demi efektivitas pemerintahan. Rocky
Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo, mengatakan seharusnya usulan tersebut disertai dengan kajian mendalam sehingga dampak-dampak dari kebijakan itu ikut diperhitungkan (22/5/2025). Eko mengingatkan, kebijakan perpanjangan usia pensiun bisa bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong assessment kompetensi sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia (SDM) ASN. Jika usia
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (22/5/2025), menyampaikan, kondisi partai politik di Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu kuncinya bisa diwujudkan lewat pengaturan sumber dana partai. Bima Arya menyatakan, konsepnya sudah termuat dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan segera membentuk tim untuk membenahi pelaksanaan proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan barang/jasa dan pengelolaan PDNS di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020 hingga 2024. Dari lima tersangka yang
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional mengusulkan penambahan usia pensiun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan agar penambahan batas usia pensiun itu berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat masing-masing ASN. Zudan menjelaskan, kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan untuk mendorong keahlian dan karier pegawai ASN yang
Letjen TNI Djaka Budi Utama haruslah mengundurkan diri atau pensiun jika benar akan ditunjuk sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kemenkeu. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaganya mengusulkan pemerintah memberikan dana yang besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke partai politik atau parpol sebagai salah satu upaya memberantas korupsi. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan setuju dengan usulan penambahan dana untuk partai politik dari APBN. Dia mengatakan penambahan dana
