KPU telah secara resmi menutup pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, hingga penutupan pendaftaran tercatat ada 24 dokumennya dinyatakan lengkap dari 40 partai politik yang mendaftar. partai politik yang dokumennya dinyatakan lengkap oleh KPU adalah PDI Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan
Tiga ketua umum partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menggelar pertemuan di Surabaya, pada Minggu (14/8). Pertemuan membahas visi misi, sekaligus meluncurkan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Ketum Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, KIB ingin mengakselerasi transformasi ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan menyambut bonus demografi pada 2025-2035. KIB tidak ingin masyarakat
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal menang di Pilpres 2024 seandainya tak bersaing dengan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan (11/8). Namun, sulit untuk memastikan Ganjar dan Anies tak maju di pilpres mengingat keduanya punya modal elektabilitas besar. Dapat dipastikan, banyak partai politik
KPU mengonfirmasikan bahwa enam partai politik akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada Jumat (12/8) atau pada hari ke-12 pendaftaran dibuka. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Idham Holik, menyampaikan bahwa enam partai tersebut adalah Partai Berkarya (pukul 09.00 WIB), Partai Buruh (pukul 13.00 WIB), Partai Swara Rakyat
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menggelar konsolidasi kedua di Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Agustus 2022. Acara tersebut dihelat untuk menyampaikan visi misi dari tiga partai politik KIB. Visi misi tersebut akan menjadi platform dasar perjuangan KIB. Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga, menyampaikan bahwa KIB ini tidak hanya semata
Sejumlah elite Gerindra dan PKB kembali bertemu untuk mematangkan teknis pelaksanaan dan finalisasi Piagam Deklarasi Kerjasama Politik kedua belah pihak. Pertemuan elit Gerindra dan PKB ini dihelat di kediaman Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kawasan Jakarta Selatan. Dari Gerindra, selain Ahmad Muzani hadir Wakil Ketua Umum Sugiono, sedangkan
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih terbuka dengan partai politik yang ingin bergabung (10/8). Bahkan, koalisinya disebut tengah menjalin komunikasi dengan partai politik non-parlemen. Kabarnya, Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan bergabung dengan KIB. Ketika dimintai konfirmasi soal itu, Doli
PAN, Partai Golkar, dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) secara berurutan mendaftarkan diri sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 ke KPU (10/8). Ketua Umum ketiga parpol tiba berbarengan di Gedung KPU sekitar pukul 10.15. Zulkifli mengatakan KIB berharap Pemilu 2024 dapat menghasilkan kesetaraan, keadilan, harmoni, saling
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mendaftar bersama sebagai peserta Pemilu 2024 pada Rabu (10/8). Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengaku ketiga partai akan berkumpul terlebih dahulu di dekat KPU pada pukul 09.00 WIB. Asrul menyampaikan
Peneliti Utama BRIN Prof R Siti Zuhro mengatakan partai Nasdem, PKS dan Demokrat lebih mungkin masuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) jika ketiganya gagal membentuk koalisi (9/8). Siti menganalisis, bahwa ketiga partai tersebut lebih berpeluang masuk ke KIB karena faktor historis. Apalagi, PDIP sejak awal sudah menutup pintu untuk berkoalisi dengan
Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah (sebesar Rp 3,69 triliun) untuk melaksanakan tahapan dan dukungan tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 2022 ini (9/8). Tahapan pemilu yang dapat dilaksanakan di antaranya perencanaan program dan regulasi serta pendaftaran peserta pemilu, verifikasi, dan penetapan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan dana sebesar Rp 3,6 triliun yang telah dicairkan Menteri Keuangan kepada KPU cukup untuk melaksanakan tahapan Pemilu di tahun 2022 ini, bahkan bisa berlebih (9/8). Anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 8 triliun. Tito menyebut pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp 4,4 triliun
