Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan mekanisme pemerintah dalam menentukan penjabat kepala daerah sudah lebih dari saran yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah memutuskan Pj Gubernur melalui tim penilai akhir (TPA). TPA merupakan tim penilaian di tingkat atas. Hasilnya dibawa ke presiden lalu dinilai bersama Menurut Mahfud, seharusnya TPA itu hanya
Kemdagri telah menunjuk 43 penjabat kepala daerah untuk menggantikan wali kota/bupati yang berakhir masa jabatannya pada Minggu (22/5). Namun, tidak semua pemprov bersedia melantik penjabat kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten itu. Pemprov Sulawesi Tenggara memilih menunda pelantikan karena dua dari tiga penjabat bupati yang ditunjuk tak sesuai dengan
Presiden Jokowi dalam Rakernas Projo menyinggung soal dukungannya di Pilpres 2024 kepada figur yang hadir di rakernas tersebut. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menyampaikan analisis bahwa pidato Jokowi yang menyebut “mungkin yang kita dukung hadir di sini”, mengarah ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut Yunarto, hanya Ganjar
Anggota Komisi I DPR, Fraksi Partai Gerindra, Yan Mandenas, mengimbau masyarakat Papua menyambut pembentukan provinsi baru di Papua yang telah diprogramkan pemerintah pusat sesuai Aspirasi Masyarakat Papua, melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Masyarakat Papua diharapkan melihat pemekaran provinsi Papua melalui perspektif ekonomi dan mempersiapkan diri ketimbang mengikuti aksi demonstrasi
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, mengusulkan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2024 untuk menyatakan tidak pernah memiliki paspor negara lain. Menurutnya, selama ini peserta pemilu tidak pernah mendeklarasikan kepemilikan paspor negara lain apabila tidak ditanya. KPU diharapkan
Pengamat Psikologi Politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Moh Abdul Hakim, menilai Koalisi Indonesia Bersatu antara Partai Golkar, PPP, dan PAN, membawa tradisi baru di perpolitikan Indonesia. Menurut Hakim, tren politik di Indonesia selama ini merupakan personalisasi politik sejak Pilpres 2004, artinya para pemilih, bahkan parpol itu sendiri, berfokus
MenpanRB, Tjahjo Kumolo, mengaku tak setuju dengan wacana penerapan sistem work from anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja bagi ASN. Baginya, dengan sistem itu, pengawasan kinerja ASN sulit dilakukan. MenpanRB menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus menerapkan sistem kerja campuran work from office (WFO) dan work from home (WFH).
Kejaksaan Agung masih menelusuri dugaan pemberian uang suap atau gratifikasi terhadap tersangka Lin Che Wei terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng. Lin Che Wei merupakan pihak swasta yang diduga sebagai penghubung antara para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jampidsus, Febrie
Azyumardi Azra mendorong media sebagai pemersatu masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Di tengah dinamika politik tersebut pers harus bisa memperkuat solidaritas antar masyarakat agar tak terpecah belah. Dewan Pers juga harus berperan dalam membimbing masyarakat, kesadaran masyarakat, dan literasi politik. Azyumardi berkomitmen memperjuangkan hak-hak jurnalis terutama untuk memperoleh kesejahteraan.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan Partai Golkar telah membangun kesepakatan dengan PPP dan PAN sebagai langkah awal terbangunnya koalisi partai politik menuju Pemilu 2024. Ketiga partai tersebut juga memiliki pengalaman yang sama, baik di pemerintahan, DPR, serta MPR, termasuk berada di ketiga lembaga tersebut. Pengalaman tersebut dinilai
Komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022 sehingga langkah-langkah menuju pesta demokrasi lima tahunan tersebut segera dilaksanakan. PKPU belum diundangkan atau disahkan, karena masih terbentur soal berapa lama atau waktu masa kampanye dilaksanakan. Sebagian anggota DPR maupun pemerintah mengusulkan masa kampanye selama 90
Banggar DPR menyetujui anggaran pemilu Rp 76,6 triliun yang diusulkan oleh KPU. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan sikap itu diambil karena Banggar melihat pengajuan anggaran Rp 76,6 triliun itu merupakan efisiensi maksimal, sehingga tidak bisa lagi diutak-atik untuk diturunkan kembali. Banggar DPR sudah pasti akan meloloskan keputusan hasil RDP
