Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan mengumumkan bakal calon kepala daerah untuk kabupaten/kota dan gubernur untuk gelombang ketiga pada Senin (26/08/2024) pukul 12.30 WIB. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, saat dihubungi di Jakarta, membenarkan bahwa Anies akan ke kantor DPP PDI-P pada Senin siang. Dukungan pada Anies
Wapres Amin menyampaikan menerima keputusan Muktamar PKB dalam pidatonya saat acara penutupan Muktamar PKB, di Denpasar, Bali, Minggu (25/8/2024). Sebelum menyampaikan menerima amanat menjadi Ketua Dewan Syura, Ma’ruf menceritakan dirinya berniat menikmati hari tua dengan kembali ke pesantren mengurus santri setelah tak lagi menjabat Wakil Presiden pada Oktober mendatang. Namun,
KPU RI menetapkan perolehan suara dan jumlah kursi partai hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI 2024. Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan, konversi perolehan suara menjadi jumlah kursi yang didapatkan di parlemen dilakukan menggunakan metode sainte lague. Dari penghitungan yang dilakukan, KPU RI menetapkan jumlah kursi masing-masing partai politik
Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, DPR tetap dianggap mengangkangi konsitusi meski telah menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, revisi PKPU harus melalui persetujuan DPR dan pemerintah terlebih dahulu. Dia menyebut KPU memiliki
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saling sindir saat pembukaan Kongres III Nasdem, di Jakarta, Minggu (25/8/2024) malam. Sebelum sampai pada pernyataan yang terkesan sindiran, Jokowi mengibaratkan pergantian pemimpin sebagai ganti gaya, tetapi memiliki kesamaan arah untuk mencapai tujuan bersama. Tak hanya itu, Jokowi menyinggung soal
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Megawati Soekarnoputri bukannya enggan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, Megawati hanya ingin agar pihak-pihak yang menginginkan PDI-P mengusung Anies untuk menyampaikan keinginannya secara baik-baik kepada jajaran pengurus partai. Menurut Hasto, PDI-P menjunjung aturan yang berlaku di internal partai dalam proses
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi merespons soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia tentang sosok “Raja Jawa” dalam pemerintahan saat ini. Menurut Hasan, pernyataan itu bersifat politis yang disampaikan di acara partai politik. Sehingga, Hasan menilai publik bebas menafsirkannya. Hal ini disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mendesak agar PKB memperhatikan aspirasi PBNU karena PKB lahir dari PBNU. Hal ini disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, merespons Muktamar PKB yang akan digelar pada akhir pekan ini. Gus Yahya menuturkan, aspirasi PBNU sesungguhnya sederhana dan sudah disampaikan berkali-kali, yakni agar PKB sadar bahwa
Ketua KPU Mochammad Afifuddin enggan berkomentar terkait proses revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sehari sebelumnya. Hal ini disampaikan Afifudin seusai mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 se-Jawa, pada Rabu (21/8/2024) sore. Sementara itu, saat berpidato dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menko
Sekalipun dihadiri 1.500 peserta, tak banyak suara muncul dalam rapat paripurna Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta, Rabu (21/8/2024) siang. Tak hanya terjadi menjelang penetapan ketua umum, nuansa sunyi dan tidak partisipatif juga terjadi dalam rapat tiga komisi Munas XI Golkar yang berlangsung pada Rabu pagi di Hotel Sultan,
Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, DPP langsung mengadakan rapat membahas putusan MK tersebut pada Selasa pukul 14.00 WIB. Eriko mengatakan, PDI-P akan segera mengambil keputusan terkait pencalonan pada Pilkada Jakarta setelah keluarnya putusan MK tersebut. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto langsung meminta KPU menyesuaikan aturan terkait Pilkada pasca terbit putusan
Tujuh hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuka, Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan peserta pilkada oleh partai politik dan gabungan partai politik. MK mengingatkan semua pihak untuk mengikuti pertimbangan hukum dan pemaknaan MK terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
