Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa BRICS telah menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan harapan di tengah dinamika geopolitik internasional yang penuh tantangan. Hal ini dikatakannya saat menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (8/9/2025). Presiden menekankan bahwa BRICS kini telah menjelma
Desakan reformasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin menguat pasca demonstrasi besar pada Agustus 2025. Publik menuntut perubahan nyata, bukan sekadar langkah reaktif yang bersifat sementara. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menekankan pentingnya Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam mengamankan ruang publik. Sementara itu, kalangan masyarakat sipil
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP tengah mencari nakhoda baru dalam Muktamar Ke-X yang akan diadakan pada 27-29 September 2025 di Jakarta. Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Tokan mengatakan, pencalonan ketua umum tidak dibatasi pada kader-kader partai. Usman menyebutkan baru ada satu sosok yang mendeklarasikan diri untuk maju pada
Kemenlu RI memastikan bakal memfasilitasi 30 warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza, Palestina. Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad mengatakan, Kemenlu sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tunisia untuk memfasilitasi puluhan WNI tersebut. Selain dukungan di Tunisia, lanjut Vahd,
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dukacita atas jatuhnya korban ini dalam pertemuan bersama sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Dia juga mengakui adanya kekeliruan serta kekurangan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Perbaikan dilakukan mulai dari tunjangan anggota dewan, khususnya tunjangan perumahan
Istana Kepresidenan merespons desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sepanjang aksi unjuk rasa di Indonesia beberapa waktu terakhir. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, saat ditemui seusai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, mengatakan semua tindakan penanganan unjuk rasa yang diinstruksikan
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai melepas keberangkatan Presiden (2/9/2025) mengatakan, sesungguhnya dalam undangannya, Presiden China Xi Jinping mengharapkan kehadiran Presiden Prabowo dari tanggal 31 Agustus 2025, agar bisa menghadiri KTT Shanghai Cooperation Organization 2025 di Tianjin pada 31 Agustus dan 1 September 2025. Namun, di tengah unjuk rasa yang
Fraksi Partai Nasdem meminta DPR RI menghentikan pemberian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas lain yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach selama mereka menjadi anggota legislatif. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa penghentian tersebut dilakukan seiring dengan penonaktifan kedua kader tersebut oleh partai dari
Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa, Roby Rushandie, menilai Sri Mulyani menjadi figur penting di mata investor domestik maupun global. Jejaring kuatnya di pasar keuangan internasional membuat Sri Mulyani mampu menarik minat investor. Posisi itu dinilai menguntungkan pemerintah yang masih mengandalkan utang untuk membiayai negara. Ia menambahkan, gejolak pasar juga
Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menjelaskan jika mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebenarnya tidak ada diksi “penonaktifan” anggota dewan. Namun pemberhentian bisa dilakukan, mulai dari pemberhentian antarwaktu
Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataan tertulis pada Senin (1/9/2025) menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bahwa TNI akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu Polri dan Kejaksaan akan melakukan penegakan hukum merupakan sesuatu yang tidak tepat dan keliru. Pernyataan itu disampaikan Sjafrie seusai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Minggu
Polres Metro Jakarta Timur menangkap sembilan orang yang diduga terlibat dalam penjarahan rumah anggota DPR RI sekaligus artis, Surya Utama atau Uya Kuya, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan, membenarkan penangkapan tersebut. Dicky menjelaskan pihaknya masih melakukan pendalaman dan pengembangan terkait
