Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga perlu dipatuhi dan ditindaklanjuti pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang. Selain itu, mengawal implementasi putusan MK merupakan bagian konsolidasi demokrasi dan kepastian hukum pemilu. Terdapat sejumlah kebijakan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Komarudin Watubun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025), menegaskan, partainya konsisten menolak usulan pilkada secara tidak langsung. Penolakan tersebut telah disuarakan PDI-P ketika menolak perubahan sistem pilkada langsung menjadi tidak langsung pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Komarudin mengingatkan

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI telah melakukan kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Hasil kajian dan masukan dari Komisi III itu pun sudah diserahkan kepada pimpinan DPR RI dan diumumkan secara resmi dalam rapat paripurna pada Kamis (24/7/2025).