Warga Korea Selatan memberikan suara dalam pemilihan presiden pada Selasa (3/6/2025) hari ini, menandai akhir dari enam bulan ketidakstabilan politik setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang kontroversial dan berujung pemakzulan. Komisi Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan melaporkan, jutaan warga telah menggunakan hak pilih mereka. Lebih dari
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai PDI-P berhati-hati dalam menetapkan agenda Kongres VI PDI-P. Arya tidak melihat adanya manuver dari para kader PDI-P untuk mempercepat kongres. Dari berbagai keterangan, para kader justru menyebutkan sikap partai yang menunggu langkah dan arahan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
PPP akan menggelar Muktamar X pada akhir September 2025 di Bali. Dalam forum tertinggi partai itu, PPP akan memilih ketua umum baru, menggantikan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Kepemimpinan Mardiono sebelumnya banyak disorot, terutama karena dinilai gagal membawa PPP melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Ketua Majelis
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan turut menyoroti rencana penghapusan istilah Orde Lama dalam proyek revisi naskah sejarah. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut terminologi Orde Lama yang dipakai untuk merujuk pada pemerintahan presiden pertama, Sukarno, merupakan bagian dari masa lalu bangsa. Hal ini disampaikan Djarot usai menghadiri upacara peringatan Hari
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) membantah anggapan dirinya mengobral atau memperdagangkan kursi Ketum PPP. Rommy mempertanyakan alat ataupun jenis pembelian jika betul ada perdagangan dalam proses pemilihan Ketum PPP. Dia menekankan PPP memiliki sejarah panjang, sehingga tidak bisa dibeli oleh apapun. Rommy menyampaikan, nama-nama calon Ketum PPP yang dia
Jokowi dinilai lebih baik bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ketimbang ke Partai Golkar. Politikus PSI Ade Armando mengungkapkan alasannya yakni Golkar merupakan partai politik (parpol) besar dengan banyak faksi. Kondisi Golkar semacam itu diprediksi tidak akan membuat Jokowi mudah untuk bisa mengatur parpol seperti keinginannya. Hal ini disampaikan
Presiden Prabowo Subianto berbicara tegas terkait konflik di Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC). Prabowo menyampaikan seruan kuat untuk solidaritas ASEAN dan negara-negara Teluk terhadap konflik yang terjadi di Palestina. Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran aktif dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk dalam misi
MK menyatakan, keputusannya memerintahkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta sejalan dengan standar hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional. Hal ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan dasar adalah hak warga negara yang harus dipenuhi dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut. MK juga menyebut
Ketua DPR Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/5/2025), mengatakan, usulan kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) bisa saja dimaksudkan untuk mengurangi potensi korupsi dengan mencukupi kebutuhan operasional partai. Namun, usulan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menekankan bahwa
Hingga Senin (26/5/2025), Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelenggarakan PSU di 22 daerah. Saat ini tinggal dua daerah yang belum menggelar PSU. Dua daerah itu adalah Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan, yang akan diadakan pada 6 Agustus 2025. Selain itu, KPU juga masih harus menggelar PSU
Bursa calon ketua umum PPP kini sedang hangat dibicarakan. Sebab, ada sejumlah nama di luar kader PPP yang disebut menjadi kandidatnya. Salah satunya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Masuknya nama Amran sebagai calon yang diunggulkan ternyata membawa nama lain yang diduga terkait, yakni Haji Isam atau Andi Syamsudin Arsyad, pemilik PT
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dicecar hingga diultimatum untuk minta maaf oleh legislator PDI-P saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen (26/5/2025). Hal itu terjadi karena pernyataan Budi Arie dalam prgram Gaspol!” yang tayang di kanal YouTube Kompas.com pada 22 Mei 2025. Dalam acara tersebut, Budi
