Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang oleh sejumlah lembaga survei menjadi kandidat kuat Calon Presiden Indonesia mengaku siap untuk bertarung di Pilpres 2024. Anies siap mencalonkan diri jika sebuah partai mengusungnya, apalagi saat ini belum terikat kepada satu partai mana pun sehingga memungkinkannya untuk “menjalin komunikasi dengan seluruh fraksi”.
Analis sosial politik UNJ, Ubedilah Badrun, mengomentari soal wacana terkait tak ada larangan bagi Jokowi untuk bisa menjadi cawapres. Menurut Ubedilah, selain melanggar etika politik, wacana tersebut dinilai melecehkan seluruh pakar hukum tata negara sedunia. Ubedilah menjelaskan dalam Pasal 7 UUD 1945 sangat jelas disebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, menempatkan Jokowi sebagai wakil presiden pada 2024 tak akan menyelesaikan persoalan negara, bahkan berpotensi melanggengkan masalah karena tidak ada pembaruan di pucuk pemerintahan (14/9). Selama dua periode pemerintahan, masih banyak persoalan negara yang belum teratasi.
DPRD DKI Jakarta telah menetapkan tiga nama calon Pj gubernur pengganti Anies Baswedan yang akan habis jabatannya pada 16 Oktober. Penetapan itu dilakukan dalam rapat pimpinan gabungan yang digelar pada Selasa (13/9). Ketiga nama yang terpilih yakni: Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono (9 suara) Sekda DKI Marullah Matali (9
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan tim gabungan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri menggunakan alat khusus untuk melacak keberadaan hacker Bjorka (14/9). Tim gabungan itu sudah mempunyai gambaran tentang hacker Bjorka. Akan tetapi, Mahfud menyatakan mereka belum bisa mengumumkan identitas Bjorka kepada masyarakat. Menurut Mahfud, dalam rapat itu terungkap tentang
Kemenkumham telah mengesahkan kepengurusan baru PPP di bawah kepemimpinan Mardiono. Surat Keputusan Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022, tertanggal 9 September 2022, pemerintah mengakui Mardiono sebagai Pelaksana Ketua Umum PPP periode 2020-2025. Pasca SK tersebar, Arsul Sani menyampaikan bahwa pihaknya tak memiliki niat untuk menggeser kepengurusan DPP PPP yang tak sepakat dengan
Partai Demokrat akan melaksanakan Rapimnas di Jakarta pada 15-16 September 2022. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga memprediksi, ada tiga hal yang dibahas dalam rapat Rapimnas tersebut (14/9). Pertama, menetapkan capres yang akan diusung pada kontestasi Pilpres 2022. Ada dua kandidat yang menonjol, yaitu Ketua Umum Partai
Anggota KPU Idham Holik menyatakan KPU telah merampungkan proses verifikasi administrasi (vermin) untuk 24 partai politik yang dokumen pendaftaran peserta pemilu 2024 telah dinyatakan lengkap (13/9/2022). Pada Rabu, 14 September 2022, KPU akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi 24 parpol melalui akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) masing-masing partai. Penyampaiannya dilakukan
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bergerak memburu Bjorka, yang kembali menebar data pejabat dan menantang minta ditangkap. BSSN menggandeng Bareskrim Polri akan memburu hacker Bjorka. Kepala BSSN mengatakan BSSN mengamati motif yang dilakukan hacker Bjorka dari semula menjual data-data pribadi sampai sekarang melakukan doxing ke sejumlah pejabat tinggi pemerintahan
Sekjen Partai Persatuan pembangunan alias PPP Arwani Thomafi mengatakan Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono telah bertemu empat mata pada Senin (12/9) malam. Arwani menyebut keduanya membahas semangat optimisme PPP menyambut Pemilu 2024 mendatang (13/9). Secara khusus, Suharso berpesan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono agar terus memperjuangkan PPP dalam
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu. Prasetyo menyebut agenda pertemuan keduanya membahas seputar Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu, Prasetyo memastikan Presiden Jokowi mengetahui ada surat yang berisikan permintaan Kemendagri agar DPRD segera menentukan 3
Keamanan data digital di dalam negeri dinilai rentan karena sudah beberapa kali terjadi kebocoran baik dari sisi pemerintah maupun swasta yang mengumpulkan hingga mengelola data masyarakat. Banyak kalangan menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran empuk para peretas. Saat ini, banyak urusan yang mulanya harus dilakukan secara tatap
